Dongkrak Pendapatan, AI Munculkan Persoalan Etika dan Keamanan Data

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 85 persen responden pelaku usaha melaporkan memperoleh keuntungan operasional dari penerapan kecerdasan buatan atau akal imitasi alias AI. Namun, sekitar 65 persen di antaranya belum mampu menggunakan AI secara etis.

Meskipun pelaku usaha di Indonesia menunjukkan kesiapan dalam mengadopsi AI, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keamanan data, infrastruktur teknologi informasi, etika, dan ketersediaan talenta digital.

General Manager dan Technology Leader IBM ASEAN Catherine Lian dalam pertemuan media bertajuk ”Perusahaan Indonesia Siap Menerapkan AI untuk Mendorong Pertumbuhan Nasional”, Rabu (4/6/2025), memaparkan hasil survei terbaru IBM mengenai kesiapan dunia usaha di Indonesia dalam mengadopsi AI.

Survei berjudul ”Unlocking Indonesia’s Economic Potential for Future Prosperity” dilakukan terhadap 502 pemimpin bisnis senior dari berbagai sektor industri swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

Catherine menjelaskan bahwa para pelaku usaha di Indonesia menunjukkan tingkat kesiapan yang tinggi dalam mengadopsi AI. Hal ini terlihat dari 85 persen responden yang melaporkan keuntungan operasional yang signifikan setelah menggunakan AI.

Lalu, 93 persen responden yakin dengan  kemampuan mereka untuk menerapkan AI. Selanjutnya, 71 persen memiliki strategi AI yang terdefinisi dengan baik.

”Namun, kesiapan etis masih tertinggal (65 persen). Hanya 45 persen  responden yang mengatakan mereka memahami cara menggunakan AI secara etis dan hanya 24 persen yang melaporkan memiliki proses tata kelola AI yang jelas,” kata Catherine.

Adapun area organisasi yang banyak diinvestasikan dalam AI oleh pebisnis seperti 62 persen di bidang teknologi informasi; 61 persen pada inovasi produk, desain, dan pembangunan; 52 persen customer service; 40 persen marketing; 37 persen finance; 37 persen operations; 34 persen sales; dan 26 persen human resource.

Menurut Catherine, studi IBM itu untuk mengeksplorasi prospek ekonomi, strategi pertumbuhan, dan poin-poin penting guna membantu meningkatkan upaya mempercepat pembangunan berkelanjutan melalui AI.

Poin-poin dan temuan utama dalam survei kepada para pebisnis itu meliputi AI dan transformasi digital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 77 persen pemimpin bisnis melihat AI dan transformasi digital sebagai peluang pertumbuhan utama Indonesia. 

Lalu, fokus pada keberlanjutan. Sebanyak 94 persen responden berencana untuk meningkatkan investasi dalam inisiatif keberlanjutan. Ada 89 persen responden lainya telah mengalokasikan lebih banyak dana untuk teknologi hijau dalam anggaran 2025 mereka.

Selanjutnya, terkait tantangan kritis terhadap ketimpangan infrastruktur TI (84 persen), keamanan siber (55 persen), dan kurangnya bakat yang memiliki keterampilan digital (45 persen), dan tidak memiliki keterampilan keamanan siber (63 persen).

Berbagai tantangan itu, kata Catherine, menjadi hambatan utama untuk mewujudkan ambisi ekonomi digital Indonesia.

”Pemerintah harus membangun kebijakan keamanan data dan platform infrastruktur,” lanjutnya.

Catherine mengatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus memainkan peran penting dan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang setidaknya 60 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja. 

Meskipun sektor ini memimpin dalam investasi digital, hanya 63 persen usaha kecil yang memiliki strategi AI yang jelas, dibandingkan dengan 80 persen usaha menengah dan 71  organisasi besar. 

Hal ini menandakan perlunya kebijakan pemerintah yang lebih terarah untuk mendukung transformasi digital UMKM.

”Membangun fondasi digital yang aman, menjembatani kesenjangan talenta, dan memperjuangkan kerangka kerja nasional untuk AI yang etis melalui kolaborasi dan investasi infrastruktur akan menjadi faktor utama keberhasilan,” ujar Catherine.

Laporan IBM juga menyoroti kesenjangan yang semakin lebar antara sektor swasta dan BUMN. Meski BUMN dinilai penting penting bagi infrastruktur nasional, ada 59 persen responden menyebutkan kurangnya tenaga kerja terampil sebagai tantangan digital utama mereka.

Lalu, diikuti oleh biaya operasional yang tinggi (55 persen) dan masalah keamanan data (49 persen). Hasil survei ini kembali menunjukkan lambatnya investasi keamanan yang berpotensi membahayakan jaringan dan rantai pasokan nasional.

Oleh karena itu, lanjut Catherine, perlu kemitraan publik dan swasta (publik private partnership) untuk menutup kesenjangan dalam hal keterampilan talenta.

Sebanyak 97 persen responden menyerukan kemitraan publik-swasta yang lebih dalam, terutama dalam pengembangan AI dan keterampilan digital.

Catherine menegaskan, waktu untuk berekspresi telah berakhir. ”Kami percaya sekarang adalah waktu yang tepat memulai transformasi nyata untuk era baru AI,” lanjutnya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutand mengatakan, meski perkembangan teknologi begitu pesat, Indonesia belum fokus pada pengembangan dan penguatan infrastruktur teknologi. Hal itu setidaknya terlihat dari banyaknya kasus kebocoran data. Bahkan terbaru, situs Peduli Lindungi disusupi situs judi online atau daring.

Dari sini memperlihatkan lemahnya pengawasan pemerintah, terutama dalam infrastruktur teknologi dan keamanan siber.

Dalam upaya membangun infrastruktur teknologi hingga keamanan siber, Indonesia, terutama pemerintah, perlu berani berinvestasi. Masalahnya apakah Indonesia berani untuk fokus berinvestasi di bidang teknologi tinggi seperti AI. Hal ini tak lepas karena pemerintah fokus pada Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih dan program lainnya.

”Masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dalam membangun infrastruktur teknologi karena kita masih lemah dalam perlindungan dan keamanan siber. Jika tak ingin menjadi penonton atau user, pemerintah harus berani berinvestasi di bidang teknologi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastrukturnya harus dibangun, terutama keamanan sibernya yang saat ini masih lemah,” kata Heru.

Menurut Heru, fokus atau teknologi yang masuk dalam prioritas pemerintah berupa kebijakan menjadi penting untuk menarik investasi dari sektor swasta. Kepastian kebijakan dalam memperkuat infrastruktur teknologi itu sangat dibutuhkan oleh para investor.

Tak hanya itu, dengan adanya kepastian kebijakan akan memudahkan peta jalan arah pembangunan teknologi AI hingga pengembangan talenta muda.

”AI ini sangat luas. Kita mau AI yang seperti apa? Misal di sektor UMKM, pengembangan AI apa yang dibutuhkan? Semua stakeholder perlu merumuskan peta jalan apa yang dibutuhkan dalam pengembangan bahkan penciptaan AI,” katanya.

Pengamat teknologi informasi dan keamanan siber, Alfons Tanujaya, melanjutkan, tantangan dalam pengembangan teknologi hingga membangun infrastruktur teknologi tinggi yaitu etika dalam penggunaan.

Etika dalam AI ini maksudnya memastikan transparansi, bertanggung jawab, adil, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pemanfaatan AI, dikhawatirkan ada penyalahgunaan yang bisa merugikan tidak hanya masyarakat hingga perusahaan.

Sementara itu, terkait talenta dalam ekosistem AI, lanjut Alfons, kalangan milenial, Z, dan di bawahnya berpotensi mengembangkan bahkan menciptakan teknologi tinggi.

Sayang, bonus demografi itu belum dimaksimalkan dan dilihat sebagai potensi oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur dan menciptakan teknologi AI.

”Kita tidak kurang orang cerdas terutama di bidang TI. Kita banyak menghasilkan lulusan TI. Mereka selama ini jalan sendiri untuk mengembangkan potensinya. Mereka harus dikasih kesempatan dan ruang melalui pendidikan lanjutan hingga upskilling yang lebih terarah,” ujarnya.