Jamin Kenyamanan Jemaah, Pemerintah Siapkan Kampung Haji di Arab Saudi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud menyepakati penguatan fasilitas dan peningkatan kenyamanan untuk jemaah haji Indonesia. Kampung haji untuk jemaah Indonesia pun disiapkan bersamaan dengan penggunaan Bandara Taif sebagai alternatif penerbangan haji.

Peningkatkan kenyamanan jemaah haji itu menjadi salah satu hal yang disepakati dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (2/7/2025). Persoalan pelayanan jemaah haji menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan kedua pemimpin pemerintahan tersebut.

Presiden Prabowo, dalam pertemuan itu, menyampaikan penghargaan mendalam atas perhatian dan komitmen Pemerintah Arab Saudi dalam memberikan layanan bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk jemaah asal Indonesia. Kepala negara juga memuji kerja sama yang terjalin erat antara RI dan Arab Saudi dalam memastikan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah yang aman dan nyaman bagi jamaah Indonesia. Ke depan, kedua negara sepakat untuk terus memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia pada musim-musim haji berikutnya.

Hal ini termasuk peningkatan fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan haji bagi jemaah Indonesia. ”Kedua pihak menyampaikan aspirasi untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, khususnya terkait dengan pelaksanaan persyaratan kesehatan haji,” demikian keterangan resmi pernyataan bersama kedua negara, Rabu (2/7/2025).

Presiden Prabowo juga mempertimbangkan pendirian kampung haji yang lebih permanen bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Rencana pembangunan kampung haji itu pun dibahas dalam pertemuan Presiden dengan Pangeran MBS.

”Terkait rencana pembangunan kampung haji, Bapak Presiden menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kerja sama antara Pemerintah Saudi dan Indonesia,” kata Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf dalam keterangan kepada wartawan di Jeddah, Rabu.

Pembentukan tim kajian bersama ini, menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga turut serta dalam pertemuan, menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan. ”Sesuai dengan amanat Presiden, kami sudah bekerja sama dengan BPH (Badan Pengelola Haji) untuk segera menindaklanjuti undang-undang yang akan mengatur hal tersebut,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa rencana mendirikan kampung haji akan bisa direalisasikan. ”Insya Allah, kampung haji di era Pak Prabowo akan bisa terwujud. Mohon doanya,” tuturnya.

Selain itu, menurut Nasaruddin, Pemerintah RI juga mempertimbangkan penggunaan Bandara Taif sebagai bandara haji dan umrah. Penggunaan bandara itu dinilai lebih efektif mengingat jarak Kota Taif lebih dekat dengan Mekkah dibandingkan dengan jarak Jeddah-Mekkah. Bandara taif berada sekitar 70 kilometer dari Mekkah, sedangkan Bandara King Abdul Aziz Jeddah berjarak kurang lebih 90 kilometer dari Mekkah.

”Penggunaan fasilitas Bandara Taif jika perumahan haji sudah selesai dibangun, juga dibahas dalam pertemuan bilateral itu,” ujarnya.

Nasaruddin menjelaskan, penggunaan Bandara Taif sebagai pintu masuk jemaah haji Indonesia diyakini dapat memperpendek masa tinggal jemaah selama menjalankan ibadah haji. Jika selama ini jemaah haji Indonesia berada di Tanah Suci selama 40 hari, dengan pemanfaatan Bandara Taif diharapkan bisa menjadi 30 hari.

”Kalau semua, hampir 2 juta orang mau pulang atau mau datang dalam waktu bersamaan itu memang memerlukan jarak waktu. Nah, kalau bandaranya nanti dipakai di Taif, misalnya, untuk Indonesia, bisa lebih longgar. Tapi, Pangeran tadi sudah memberikan green light ya,” tuturnya.

Selain perumahan haji, Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jemaah Indonesia. Kerja sama untuk penguatan kenyamanan bagi jemaah Indonesia akan semakin mudah dilakukan. Sebab, RI dan Arab Saudi sudah bersepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi yang akan menjadi platform utama kerja sama strategis kedua negara di berbagai sektor.

”Dibentuklah Dewan Konsultasi Tertinggi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden bersama Putra Mahkota. Dewan ini nantinya akan memiliki anggota dan tim kerja,” kata Nasaruddin lagi.

Terkait kuota haji, menurut Nasaruddin, pihak Arab Saudi juga memenuhi permintaan penambahan kuota haji Indonesia yang disampaikan Presiden Prabowo. ”Detailnya akan dibicarakan lebih lanjut,” katanya.

Jumlah jemaah haji Indonesia menjadi yang terbanyak di setiap musim haji. Tahun 2025, kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Jumlah ini terdiri atas 203.320 orang kuota untuk jemaah reguler dan 17.680 anggota jemaah haji khusus.

Tingginya minat warga Muslim Indonesia untuk beribadah haji membuat antrean mencapai lima sampai 20 tahun bahkan di beberapa daerah bisa melebihi itu. Akibatnya, saat ibadah haji tiba, jemaah sudah berusia lanjut dan risiko gagal berangkat tinggi lantaran kondisi kesehatan atau wafat sebelum keberangkatan.

Menurut Nasaruddin, sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak, Indonesia pun disebut sebagai negara dengan persentase jemaah meninggal terbanyak, yakni 14 persen. ”Tapi langsung disampaikan oleh Bapak Presiden dan Pangeran ketawa juga, bahwa memang banyak orang Indonesia itu pingin memilih meninggal di Arab Saudi,” selorohnya.

Pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran MBS disebut Nasaruddin berlangsung sangat akrab. Dalam tiga pertemuan, dibahas bermacam topik yang berbeda-beda. Saat jamuan makan, dibahas pula masalah olahraga.

”Banyak sekali tadi topiknya itu sambil santai. Terbuka betul itu Pak Raja kita itu, Raja MBS itu, sangat-sangat riang dan sangat terbuka. Kata teman-teman, biasanya kalau berjumpa dengan kepala negara lain itu, to the point. Ini sampai ngakak, ya, ketawa-ketawa, terbahak-bahak,” tuturnya lagi.

Hal ini dinilainya pertanda baik dan memberi peluang kerja sama kedua negara yang akan semakin erat.

Penyelenggaraan ibadah haji mendatang akan ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji. Untuk itu, pemerintah dan DPR akan segera merevisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji.