Dorong Pengakuan untuk Negara Palestina, Perancis dan Arab Saudi Sepakat Bekerja Sama

RIYADH, RABU — Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dan Presiden Perancis Emmanuel Macron sepakat mengetuai konferensi pembentukan Negara Palestina pada Juni tahun depan. Konferensi itu diharapkan akan memicu gerakan pengakuan global terhadap Israel.

Rencana itu disampaikan Macron seusai bertemu Pangeran MBS di Istana Al Yamamah, Riyadh, Rabu (3/12/2024). Kedua pemimpin juga menyaksikan penandatanganan sejumlah kerja sama, termasuk pembentukan Dewan Kerja Sama Strategis Arab Saudi-Perancis.

”Kami telah memutuskan untuk menjadi ketua bersama konferensi untuk kedua negara (Palestina dan Israel) bulan Juni tahun depan,” kata Macron. Dia menambahkan, kedua negara ingin melibatkan negara-negara Eropa dan non-Eropa untuk mendorong terciptanya solusi abadi di Palestina.

”Kami ingin melibatkan beberapa mitra dan sekutu lainnya, baik Eropa maupun non-Eropa, yang siap untuk bergerak ke arah ini, tetapi yang sedang menunggu Perancis,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut dia mengatakan, konferensi ini bertujuan untuk memicu gerakan pengakuan terhadap Israel. Dalam pandangan Macron, pengakuan itu menjadi solusi bagi keamanan Israel sekaligus meyakinkan para pihak bahwa solusi dua negara adalah jawaban yang relevan bagi negara tersebut.

Solusi dua negara selama ini dipandang sebagai jalan tengah untuk memadamkan konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun antara Israel dan Palestina. Halangan terbesar penyelesaian konflik adalah sikap pemerintah dan militer Israel yang meminggirkan pilihan itu dan lebih memilih menghancurkan Palestina dibandingkan dengan hidup berdampingan secara damai.

Pada Juli 2024, parlemen Israel, Knesset, menyetujui sebuah resolusi yang menolak berdirinya Negara Palestina. Resolusi tersebut disponsori pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Berdirinya sebuah Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, menurut resolusi itu, akan menjadi bahaya eksistensial bagi Israel dan warganya, mengabadikan konflik Israel-Palestina, dan lebih jauh mengganggu stabilitas kawasan.

Perancis sendiri hingga saat ini belum mau memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina meski sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukannya. Macron mengatakan mereka akan bertindak pada saat yang tepat dan ketika hal itu mendorong gerakan pengakuan timbal balik (bagi Israel).

Tidak jelas apa yang dimaksud Perancis dengan pengakuan timbal balik tersebut, apakah dari negara-negara anggota PBB lain atau dikhususkan pada Arab Saudi. Riyadh sendiri diketahui hampir melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pascapenandatanganan Perjanjian Abraham yang disponsori presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 2021.

Namun, Riyadh menegaskan bahwa mereka tidak akan melanjutkan proses itu karena operasi militer Israel di Gaza. Seperti disampaikan pelapor khusus PBB, operasi militer itu adalah tindakan kejahatan perang dan genosida. Riyadh menyatakan mereka tidak akan mengakui Israel tanpa negara Palestina yang merdeka.

Rencana Macron dan Pangeran MBS ini mengemuka setelah Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi terkait Israel-Palestina. Resolusi itu diarahkan untuk menggelar konferensi tingkat tinggi mendorong solusi dua negara. Rancangan resolusi, yang diajukan oleh Senegal dan disponsori oleh banyak negara, termasuk Turki, diadopsi dengan 157 suara mendukung, 8 suara menentang, dan 7 suara abstain.

Dalam resolusi itu disebutkan, KTT itu akan diselenggarakan pada 2 hingga 4 Juni 2025 di New York. KTT tersebut akan didahului dengan pertemuan persiapan yang akan diselenggarakan pada Mei 2025.

Resolusi ini juga menekankan pembahasan peta jalan penyelesaian damai konflik Israel-Palestina serta pembentukan solusi dua negara. Selain New York, Moskwa juga akan menjadi tuan rumah proses pembuatan peta jalan ini, sebagaimana dikutip dari laman Kantor Berita Turki, Anadolu.

Pejabat Palestina menyebut bahwa dua faksi politik besar, yakni Fatah dan Hamas, hampir mendekati kesepakatan pembentukan komite bersama yang akan menjadi ujung tombak perundingan dengan Israel. Delegasi Fatah dipimpin oleh anggota komite partai pusat Azzam al-Ahmad, sedangkan Hamas dipimpin Khalil al-Hayya.

Seorang pejabat Otoritas Palestina mengonfirmasi bahwa komite ini nantinya akan terdiri dari 12-15 orang anggota. Selain berunding dengan Israel dan sekutunya, mereka juga bekerja sama untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi wilayah Palestina yang hancur.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kedua faksi telah menyetujui persyaratan umum, tetapi masih bernegosiasi mengenai beberapa rincian dan individu yang akan bertugas di komite tersebut. Pejabat itu mengatakan kesepakatan akan diumumkan setelah pertemuan semua faksi Palestina di Kairo, tanpa memberikan jadwal.

Di sisi lain, Netanyahu dan militer Israel telah menyatakan mereka tidak akan berhenti menyerang Gaza hingga Hamas dibubarkan dan sejumlah sandera yang masih ditawan kelompok itu dipulangkan. Dia mengatakan, Israel akan mempertahankan kontrol keamanan terbuka atas Gaza dan terus menguasai koridor di dalam wilayah tersebut. Laporan media AS, New York Times, awal pekan ini mengonfirmasi hal itu meski di kalangan pejabat Israel sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai isu tersebut.

Tak hanya itu, pemerintahan Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina dilaporkan sedang membahas rencana pascaperang dengan Uni Emirat Arab dan mendukung faksi Fatah.

Pejabat Hamas yang tidak mau disebutkan namanya itu mengatakan, kesepakatan antara Fatah dan Hamas akan memenuhi salah satu tujuan perang Israel, yakni mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza. Akan tetapi, tidak jelas apakah pemerintahan sayap kanan Netanyahu akan melihatnya seperti itu atau bahkan sebaliknya.

Menurut rancangan kesepakatan yang dilihat oleh AFP, komite itu nantinya akan mengelola wilayah Palestina, dari Rafah, yang bersisian dengan Mesir. Ini adalah satu-satunya wilayah yang tidak dibagi dengan Israel.

Akan tetapi, Jibril Rajoub, orang nomor tiga Fatah sekaligus sekretaris jenderal, menyatakan ragu bahwa kesepakatan itu akan tercapai. ”Komite apa ini? Salah jika membahas masalah ini,” ucap Rajoub. Dia menambahkan hal ini akan menimbulkan perpecahan.

Rajoub mengatakan bahwa ia tidak mendukung kesepakatan apa pun yang akan mengarah pada pemisahan sistem politik di Jalur Gaza dan di Tepi Barat. ”Kami menginginkan satu pemerintahan, satu aparat keamanan, dan satu kebijakan terpadu. Setiap diskusi atau upaya di luar kerangka kerja ini adalah kesalahan,” katanya.

”Kami tidak akan menjadi bagian dari langkah apa pun yang memperkokoh perpecahan atau sejalan dengan jalan yang diinginkan Netanyahu,” ujarnya.

Ghassan Khatib, analis politik Palestina dan mantan menteri serta diplomat, juga menyatakan keraguannya. ”Gaza sekarang berada di bawah kendali penuh Israel dan tidak ada artinya bagi pengaturan apa pun yang tidak mempertimbangkan kehadiran Israel di sana,” tuturnya.

Jika perjanjian itu benar-benar dilaksanakan, ia mengatakan, nilainya akan bergantung pada apakah Israel mempertahankan kehadiran militer di Jalur Gaza atau sebaliknya. (AP/AFP)