Kelam di Gaza, Warga Menanti Empati Tuan, Puan, dan Semesta

Areej al-Qadi tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Kedua matanya basah saat mencium jenazah tiga anaknya sebelum mereka dimasukkan ke liang lahat. Putranya, Abdul Aziz (7), Hamza (5), dan putri bungsunya, Laila (3), yang dimakamkan dalam satu liang kubur, merupakan korban keganasan serangan udara Israel. Mereka tewas saat bermain tidak jauh dari kamp pengungsi di Khan Younis, Gaza selatan.

Salah satu yang diingat Qadi adalah betapa Aziz, putra sulungnya, ingin menjadi seorang astronot kelak saat dewasa. ”Dia berkata kepada saya 'Saya harap roket datang dan saya bisa pergi ke bulan'. Dia tidak menyadari bahwa roket itu akan datang dan mencabik-cabiknya,” kata Qadi.

Kematian Abdul Aziz, Hamza, dan Laila, akibat serangan Israel menambah jumlah korban tewas di Palestina menjadi lebih dari 44.056. Media Israel, Haaretz, menyebut perang itu sebagai konflik paling berdarah di abad ke-21. Lembaga advokasi Inggris, Oxfam, menyebut, pembunuhan terhadap warga Palestina oleh militer Israel per hari melebihi rata-rata jumlah korban tewas harian dalam konflik besar lainnya sepanjang abad ke-21.

Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, awal November, mengeluarkan laporan yang menyebut bahwa lebih dari 70 persen korban tewas akibat invasi Israel ke Gaza merupakan anak-anak dan perempuan.

Gencatan senjata, jeda pertempuran, hingga keluarnya pasukan Israel dari wilayah Gaza masih sebatas angan. Selama ini, bantuan kemanusiaan yang seharusnya masuk banyak dihalang-halangi atau bahkan diambil sendiri oleh militer Israel. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghentikan tindakan itu.

Ra’fat al-Shaer, pengungsi dan warga Gaza, mengkritik ketidakberdayaan dunia dan juga kemunafikan Amerika Serikat. ”Apa hak Amerika, berbicara tentang demokrasi, keadilan, dan kesetaraan?” katanya.

Di sisi lain, dia juga mengkritik negara-negara Arab. ”Pesan untuk dunia Arab, kepada para pemimpin negara-negara Arab. Berapa lama ini akan terus berlanjut?” katanya.

Akram Jarada, warga Kota Gaza, juga mengirim pesan yang sama. ”Keheningan Arab yang menguasai ibu kota-ibu kota Arab, itu karena ketakutan terhadap pemerintahan Amerika dan Israel,” kata Jarada.

Kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden AS 2024 disambut dengan harap-harap cemas oleh negara-negara Timur Tengah, terutama menyangkut rencana taipan real estat itu di kawasan. Ada harapan Trump bisa mengubah situasi. Namun, lebih banyak yang pesimistis mengingat rekam jejaknya di periode pertama yang juga menimbulkan banyak kerusakan.

Kristian Ulrichsen, analis Timur Tngah Institut Kebijakan Publik Baker Universitas Rice di Houston, Texas, mengatakan, meski agenda Trump di kawasan itu belum jelas, penunjukan sejumlah anggota kabinetnya bisa menjadi indikator kebijakan Pemerintah AS ke depan.

Beberapa nama sudah mengemuka. Sebut saja Marco Rubio yang dicalonkan sebagai pengganti Antony Blinken di Departemen Luar Negeri. Rubio yang bertugas di Komite Intelejen dan Komite Hubungan Internasional Senat dikenal sebagai sosok yang agresif dan memiliki pendekatan garis keras.

Meski sempat berselisih paham soal Israel di awal masa kepemimpinan Trump, Rubio angkat topi pascapengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kantor Kedutaan Besar AS ke kota tersebut dari Tel Aviv. Rubio, dikutip dari laman Al Jazeera, juga pernah menyatakan bahwa dia tidak mendukung gencatan senjata di Gaza dan menyalahkan Kelompok Hamas atas serangan 7 Oktober. Rubio menganggap serangan itu sebagai pemicu perang.

Rubio membela hak Israel untuk melakukan invasi darat ke Rafah meski ada putusan darurat oleh Mahkamah Internasional agar Israel menghentikan serangan. Dia juga pernah menyebut bahwa operasi militer Israel di Gaza serupa dengan pengejaran pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler, selama Perang Dunia II. Rubio juga mendukung rencana Trump untuk mendeportasi mahasiswa asing pro Palestina jika mereka tak mau mengubah sikapnya.

Tak hanya menunjuk Rubio, penunjukan Elisa Stefanik sebagai Duta Besar AS yang baru di PBB menunjukkan kecenderungan yang serupa. Sebagai anggota Komite Keamanan Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Stefanik banyak memfokuskan pada posisi PBB. Dia menuding PBB sebagai lembaga anti-semit karena mengkritik operasi militer Israel di Gaza.

Pada bulan lalu, Stefanik juga menyerukan untuk mengkaji ulang pendanaan AS untuk PBB dan mendorong pemblokiran dukungan AS untuk UNRWA, badan PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. Ini sejalan dengan sikap Trump pada periode pertama yang mengurangi pendanaan UNRWA.

Dua sosok lain yang ditunjuk, yakni Steven Witkoff (donor kampanye dan pengusaha real estate) sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah, dan Mike Huckabee sebagai Dubes AS untuk Israel. Penunjukan mereka juga memperlihatkan kecenderungan yang sama: pembelaan AS untuk Israel. Huckabee, mantan gubernur Arkansas, telah lama mendukung permukiman Israel di Tepi Barat dan menentang solusi dua negara. Dukungan itu membawa sikap pro Israel garis keras ke dalam peran diplomatiknya.

Sementara itu, pada tahun 2008, Huckabee juga pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebut bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya orang Palestina. Dia juga menolak penggunaan istilah Tepi Barat dan malah menyebutnya Yudea dan Samaria, sebutan Yahudi dalam kitab suci mereka. Ini sejalan dengan sikap pendukung garis keras Netanyahu, Itamar Ben-Gvir dan Smootrich.

Meski belum jelas kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Trump, sejumlah analis menilai sudah bisa dipahami bahwa mantra dalam setiap keputusan—termasuk kebijakan luar negeri—presiden berusia 78 tahun ini adalah bersifat transaksional. Mengasumsikan bahwa pada masa jabatan kedua ini, Trump akan membawa perdamaian merupakan taruhan yang sangat berisiko, terutama karena kedekatan pribadi dan para petinggi Partai Republik dengan tokoh-tokoh utama pemerintahan Israel.

Sarah Leah Whitson, Direktur Eksekutif Democracy for Arab World Now (DAWN), mengatakan, walau belum jelas, ada dua pilihan yang akan diberikan oleh Trump, yaitu situasi kawasan dan global yang lebih chaos dan berbahaya atau transaksional, tawar-menawar.

Komposisi kabinet dan ditambah dengan pengalaman pada pemerintahan periode sebelumnya merefleksikan dukungan yang lebih luas dari pemerintahan Trump atas aneksasi Israel ke wilayah Palestina dan perluasan permukiman. Pandangan David Levy, mantan juru runding Israel yang menyebut kedamaian di Israel hanya bisa tercapai jika hak-hak rakyat Palestina tidak tercerabut, tidak akan digunakan dalam karakteristik kebijakan luar negeri Trump di Palestina dan lebih luas di Timur Tengah.

Nader Hashemi, profesor politik Islam Timur Tengah Edmund A Walsh School of Foreign Service Universitas Georgetown, menyebut, kembalinya Trump merupakan bencana dahsyat bagi dunia, khususnya Timur Tengah. Dia menilai, masa pemerintahan Trump kedua akan menelurkan kebijakan yang mendorong ketidakstabilan di kawasan tersebut.

Kebijakan itu diperkirakan lebih condong untuk mendukung rezim represif yang menentang demokratisasi, meremehkan hak asasi manusia, menolak akuntabilitas, menghambur-hamburkan sumber daya, dan menolak hak warga negara untuk bersuara dalam pemerintahan mereka sendiri.

Ada sejumlah indikator yang memperlihatkan kecenderungan itu, di antaranya, kesamaan pandangan bahwa Partai Republik merupakan partai yang sangat anti-Arab dan anti-Palestina, lalu tokoh kunci Israel dan Trump yang memiliki pandangan dunia yang sama yaitu berhaluan kanan dan garis keras, hingga penjualan senjata ke Israel, dan hukuman bagi negara atau entitas mana pun yang mengakui negara Palestina.

Tawaran solusi dua negara juga dipandang sebagai sebuah hal yang tidak mungkin ditawarkan oleh Trump. Kesepakatan Abraham yang diinisiasi oleh Trump sendiri tidak mengindikasikan persyaratan itu meski sejumlah negara, termasuk Otoritas Palestina, mendesak untuk memasukkannya sebagai syarat utama normalisasi. Trump bergeming.

John Mersheimer, ilmuwan hubungan internasional terkemuka saat ini, memandang, redupnya pilihan solusi dua negara bisa mendorong dua hal yang sama-sama buruk, yakni berlanjutnya kebijakan apartheid Israel terhadap bangsa Palestina atau pembersihan etnis di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

”Sesungguhnya hal itu telah dimulai sejak Nakba tahun 1948, perang tahun 1967, dan berlanjut saat ini,” kata Mersheimer dalam diskusi The Center Stage di stasiun televisi Al Jazeera.

Situasi itu akhirnya akan mendorong negara-negara Arab bertindak, terutama karena desakan internal rakyatnya, utamanya untuk mengurangi gejolak politik. Whitman menyebut, AS akan menawarkan proposal pada Pemerintah Arab Saudi dengan imbalan payung keamanan yang lebih besar, seperti yang selama ini diinginkan oleh putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman.

Sementara itu, Mersheimer menyebut AS berpotensi mengabadikan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran, meski Arab Saudi dan Iran telah menormalisasi hubungannya.

Bader Mousa Al-Saif, asisten profesor di Universitas Kuwait sekaligus peneliti pada program Timur Tengah dan Afrika Utara, Chatham House, mengatakan, fokus Trump ialah pada Pemerintah Arab Saudi yang mensyaratkan solusi dua negara sebagai barter normalisasi dan hal itu didukung sebagian besar negara Islam dan Teluk.

”Masuk akal bagi Saudi untuk menjual aliansi global ini dan versi solusi dua negara yang dihidupkan kembali pada Trump. Ini akan menyentil ambisi Trump untuk membuat sejarah dengan memberikan kesepakatan damai yang tampaknya tidak dapat dicapai,” katanya.

Madawee Al-Rasheed, profesor tamu Middle East Institute London School of Economics, mengatakan, negara-negara Arab Teluk, khususnya Arab Saudi, memikul tanggung jawab yang besar untuk mendukung hak dasar dan hak politik bangsa Palestina terpenuhi karena keamanan dan kepentingan nasionalnya sendiri berasal. ”Kepentingan nasional negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, terletak di lingkungan Arab, bukan dalam kesepakatan bilateral dengan Israel yang menghancurkan semua perdamaian,” katanya.

(Reuters)