DPR AS Setujui Resolusi untuk Hentikan Perang Iran

WASHINGTON, KAMIS — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi untuk menghentikan perang AS terhadap Iran. Langkah itu belum otomatis mengakhiri operasi militer. Namun, hal ini menjadi pukulan politik bagi Presiden Donald Trump dan memperlihatkan meningkatnya kegelisahan di tubuh partai pendukungnya.

Resolusi disetujui dalam pemungutan suara 215:208, Rabu (3/6/2026) waktu setempat atau Kamis (4/6/2026) pagi waktu Indonesia. Empat anggota Partai Republik, partai pendukung Trump, bergabung dengan seluruh anggota Partai Demokrat yang memberikan suara untuk mendukung resolusi kewenangan perang tersebut.

Keempat anggota Partai Republik itu adalah Tom Barrett dari Michigan, Warren Davidson dari Ohio, Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania, dan Thomas Massie dari Kentucky. Tidak ada anggota Demokrat yang menolak resolusi penghentian perang. Tujuh anggota DPR lainnya tidak memberikan suara.

Resolusi bertujuan memblokir kewenangan Trump melanjutkan perang terhadap Iran. Jika disetujui Senat dan lolos dari veto Trump, resolusi itu akan memerintahkan penarikan pasukan AS dari perang Iran. Untuk lolos veto Trump, dibutuhkan dua pertiga suara di DPR dan Senat.

Ini pertama kali DPR AS yang dikuasai Partai Republik menyetujui langkah untuk memaksa Trump menghentikan operasi militer terhadap Iran sejak perang dimulai pada 28 Februari 2026.

”Ini pesan keras dan tidak ambigu kepada Donald Trump atas nama rakyat Amerika: sudah waktunya mengakhiri perang pilihannya di Iran yang sangat tidak populer dan ilegal,” tulis Fraksi Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS dalam unggahan di X.

Sebelumnya, Ketua DPR AS Mike Johnson dari Partai Republik, sekutu Trump, telah berusaha mencegah pemungutan suara yang dapat memperlihatkan meningkatnya penolakan pada perang di Iran. Dua pekan lalu, ia tiba-tiba menghentikan agenda sidang saat resolusi berada di ambang persetujuan.

Namun, ketidakpuasan terus membesar. Konflik memasuki bulan keempat tanpa tanda akan segera berakhir. Trump juga masih kesulitan merundingkan rencana perdamaian dengan Teheran.

”Cukup sudah,” kata anggota DPR dari New York, Gregory Meeks, Demokrat senior di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS yang memimpin upaya resolusi.

”Sudah waktunya bagi presiden untuk melakukan hal yang benar. Rakyat lelah menderita karena perang pilihannya, menderita di pompa bensin, menderita di supermarket,” ujarnya.

Ini pesan keras dan tidak ambigu kepada Donald Trump atas nama rakyat Amerika: sudah waktunya mengakhiri perang pilihannya di Iran yang sangat tidak populer dan ilegal.

Demokrat menuduh Trump melanggar Konstitusi AS sebab serangan ke Iran bersama Israel dilakukan tanpa persetujuan Kongres. AS bergabung dengan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026.

Undang-Undang Kewenangan Perang mewajibkan presiden AS memperoleh persetujuan Kongres dalam 60 hari setelah mengerahkan pasukan ke medan pertempuran. Tenggat berakhir beberapa pekan lalu.

Gedung Putih membantah tafsir itu. Pemerintahan Trump beralasan, gencatan senjata diumumkan pada April 2026 sebelum tenggat berakhir. Pemerintahan Trump bersikeras perang Iran sudah selesai.

Namun, baku serang di antara pasukan kedua negara masih terjadi setelah pengumuman gencatan senjata. Sampai sekarang, belum ada kemajuan nyata dalam perundingan damai.

Trump juga berulang kali mengancam akan melanjutkan serangan. Sebelum pemungutan suara resolusi, AS menyatakan telah menembak jatuh pesawat nirawak (drone) Iran dan menyerang stasiun kendali darat Iran. Pasukan Iran membalas dengan meluncurkan pesawat nirawak dan rudal ke sejumlah negara tetangga di Teluk.

Dalam wawancara siniar yang dirilis pada Rabu, Trump mengklaim Iran telah sepakat untuk tidak memiliki senjata nuklir dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei terlibat dalam perundingan.

Di tengah tekanan politik soal Iran, pada Rabu malam, Trump menyiratkan optimisme kemajuan dalam negosiasi dengan Iran akan dicapai akhir pekan ini. ”Jika terjadi, itu bisa terjadi pada akhir pekan,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.

Trump mengatakan, para pihak sedang berupaya memisahkan isu pembukaan kembali Selat Hormuz dari konflik di Lebanon.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan, persetujuan resolusi kewenangan perang oleh Kongres akan membuat Iran mengira tangan pemerintahan akan terikat. Menurut Rubio, Iran akan berpikir hal ini bisa membuat mereka makin tak mau membuat kesepakatan.

Pemungutan suara di DPR AS menunjukkan retaknya dukungan di tubuh Republikan. Setelah berbulan-bulan hampir tidak ada anggota Republikan yang menentang agenda Trump, sejumlah anggotanya mulai menunjukkan keberatan.

Resolusi itu merupakan upaya keempat DPR AS untuk menghentikan perang AS terhadap Iran. Tiga resolusi kewenangan perang sebelumnya gagal di DPR, tetapi selisih kekalahannya semakin tipis.

Senat juga telah mengajukan resolusi serupa pada akhir Mei dalam pemungutan suara prosedural. Sebelumnya, tujuh upaya serupa gagal di Senat.

Pemungutan suara final di Senat belum dilakukan dan dapat berlangsung paling cepat pekan ini. Namun, para pemimpin Republikan masih dapat berupaya menghalangi pengesahan akhir.

Selain soal Iran, DPR AS diperkirakan tengah mempertimbangkan penghentian aksi AS di Lebanon. Sementara perang di Timur Tengah semakin rumit karena Israel memperluas perang dengan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Iran. Namun, media Iran menyambut pemungutan suara itu sebagai tanda meningkatnya tekanan politik terhadap Trump di dalam negeri AS.

Di saat tekanan politik terhadap Trump membesar di Washington, pertempuran di Teluk kembali meningkat. Iran menyerang target di Kuwait, sementara militer AS melancarkan serangan di dekat Selat Hormuz.

Sebelumnya, media Iran melaporkan Korps Garda Revolusi Iran menyerang markas Armada Kelima AS di Bahrain, sebuah pangkalan udara AS, serta kapal yang diidentifikasi sebagai Panaya. Komando Tengah AS (Centcom) membantah pangkalan AS terkena serangan. Menurut Centcom, rudal balistik Iran gagal mengenai sasaran.

Dalam pernyataan terbaru, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, serangan Iran terhadap pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain merupakan tindakan bela diri. Pernyataan itu disampaikan Araghchi setelah Rubio memperingatkan Iran.

”Angkatan bersenjata kami sedang melancarkan serangan bela diri terhadap lokasi-lokasi yang diizinkan untuk digunakan AS menyerang pelayaran sipil dan melanggar gencatan senjata,” tulis Araghchi di X, dikutip dari kantor berita Iran, Mehr.

”Setiap tindakan bermusuhan akan dibalas dengan respons segera dan tegas. Apa yang gagal dicapai sanksi dan perang tidak akan dimenangi dengan lebih banyak perang,” tulis diplomat tertinggi Iran itu.

Citra satelit yang dilaporkan Mehr menunjukkan kerusakan di sebagian Pangkalan Udara Ali al-Salem di Kuwait setelah serangan rudal dan pesawat nirawak Iran. Salah satu hanggar drone atau pesawat di pangkalan tersebut hancur. Serangan itu membalas serangan AS terhadap sebuah stasiun militer di Iran selatan.

Centcom menyatakan telah melancarkan serangan defensif baru di Iran selatan. Serangan itu menargetkan lokasi peluncuran rudal dan kapal Iran yang diklaim berusaha memasang ranjau. AS juga menyerang Pulau Qeshm di dekat Selat Hormuz setelah upaya serangan Iran.

Serangan pesawat nirawak dan rudal juga dilaporkan merusak fasilitas Bandara Internasional Kuwait serta sejumlah misi diplomatik. Otoritas Kuwait dan media pemerintah menyebut satu orang tewas dan lebih dari 60 orang terluka.

Penerbangan di Bandara Internasional Kuwait sempat dihentikan. Kuwait Airways dan Jazeera Airways kemudian kembali mengoperasikan penerbangan setelah mengambil langkah keselamatan.

Namun, Korps Garda Revolusi Iran membantah menembaki Bandara Kuwait. Menurut mereka, kerusakan akibat rudal pencegat AS yang gagal mengenai sasaran. Militer AS membantah penjelasan itu. AS menyatakan drone Iran sengaja menargetkan bandara. (AFP/AP/REUTERS)