DPR Berpacu Perbaiki Citra dan Kinerja

Dewan Perwakilan Rakyat buru-buru berbenah setelah gelombang protes dan unjuk rasa berujung kerusuhan terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah lain sejak 25 Agustus 2025. Bukan hanya menghentikan tunjangan perumahan dan memangkas fasilitas lain yang menjadi sumber protes publik, DPR juga berupaya lebih membuka diri. Namun, ikhtiar untuk mengobati luka publik sekaligus memperbaiki citra lembaga DPR rupanya tak semudah membalikkan telapak tangan.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memahami kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang terus melemah. Kondisi itu bahkan semakin sulit untuk dipulihkan karena serangkaian demonstrasi besar yang menyasar kritik DPR sebagai lembaga negara.

”Kami tahu, tingkat kepercayaan DPR ini rendah. Apalagi, ada demo-demo besar kemarin yang semakin menguras tingkat kepercayaan publik terhadap DPR. Ini juga harus menjadi tantangan tersendiri bagi DPR, bagaimana mengubah kepercayaan publik terhadap DPR menjadi lebih positif,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terhadap 1.000 responden di 38 provinsi pada Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap DPR berada di angka 67 persen. Selain itu, sejumlah isu dan peristiwa yang melibatkan para anggota DPR sepanjang tahun 2025 ini juga memunculkan sentimen negatif publik terhadap lembaga legislatif tersebut.

Sentimen negatif salah satunya terlihat saat isu tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan untuk satu anggota DPR mencuat pada Agustus 2025. Hasil pemantauan Litbang Kompas terhadap percakapan di media sosial sepanjang 16-26 Agustus 2025 menunjukkan mayoritas publik menolak wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Dari seluruh percakapan, sentimen negatif mendominasi hingga 88,9 persen, jauh di atas sentimen netral sebesar 9,4 persen dan positif 1,7 persen.

Kemarahan publik tidak hanya terlihat di media sosial. Pada 25 Agustus 2025, unjuk rasa pecah di depan Gedung DPR/MPR/DPD. Aksi protes terhadap DPR itu pun dengan cepat merembet ke sejumlah daerah, bahkan sampai berujung kerusuhan.

Masyarakat lantas menggaungkan 17+8 Tuntutan Rakyat. Sebanyak 17 tuntutan yang harus diselesaikan DPR dan pemerintah dalam satu pekan serta 8 tuntutan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak 1 September 2025. Tuntutan itu di antaranya adalah pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta pembatalan fasilitas baru. Transparansi anggaran DPR, dari gaji, tunjangan, hingga fasilitas, juga menjadi poin penting.

DPR lantas menjawabnya dengan keputusan memangkas sejumlah fasilitas yang diterima para wakil rakyat. Dalam rapat pimpinan DPR, 4 September 2025, disepakati pemberian tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025. DPR melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Fasilitas lain meliputi biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi juga dipangkas.

Saan juga menegaskan, DPR tengah bertransformasi sehingga menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan perubahan ini, DPR bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun berbagai media.

”Untuk lebih positif, penting untuk bisa menangkap berbagai aspek aspirasi dari masyarakat. Sekarang, kami sedang membuat semacam desain untuk transformasi DPR. Untuk itu, DPR lebih serius untuk menjadi lebih transparan dan lebih akuntabel, juga profesional,” lanjutnya.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR juga berupaya untuk terus terbuka dan produktif. Menurut Saan, masukan-masukan dari publik akan dibahas tidak hanya dari pembahasan, tetapi sejak menyusun naskah akademik. Keterbukaan itu akan terus dipertahankan dengan harapan publik kembali percaya kepada DPR.

”Kalau kita bekerja di dalam sebuah institusi dengan tingkat kepercayaan rendah, apa pun yang dilakukan, kan, nanti persepsi publik negatif terus. Nah, makanya kami ingin mengubah itu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut.

Seusai demo besar-besaran pada akhir Agustus-awal September, DPR memang berupaya menunjukkan keterbukaan dengan menerima langsung kelompok masyarakat yang berunjuk rasa. Salah satunya kelompok petani yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR saat peringatan Hari Tani Nasional, 24 September 2025.

Perwakilan dari kelompok yang berunjuk rasa langsung ditemui pimpinan DPR beserta anggota DPR dari komisi yang mengurusi soal agraria. Bahkan, sejumlah menteri terkait ikut dihadirkan agar tuntutan petani segera diserap pemerintah. Dari pertemuan itu, DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria.

Sepekan kemudian, 2 Oktober 2025, pimpinan DPR kembali menerima masyarakat untuk membahas konflik agraria. Kali ini, giliran Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Mereka meminta DPR mendorong terbentuknya Badan Nasional Reforma Agraria (BNRA) agar bisa mengatasi ego sektoral dan mempercepat penyelesaian konflik agraria. Pimpinan DPR berjanji usulan BNRA akan dikaji oleh Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang sudah dibentuk oleh DPR.

Sebelumnya, pada 30 September 2025, pimpinan DPR juga menerima perwakilan serikat buruh. Dalam pertemuan itu, DPR menerima draf Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan versi Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh-Partai Buruh dan menjanjikan proses legislasi akan dilakukan dengan partisipasi bermakna seluas-luasnya.

Ikhtiar untuk mengembalikan citra DPR juga dilakukan oleh tiap-tiap anggota DPR. Mereka lebih gencar mendekati konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR, Mardani Ali Sera, misalnya, memutuskan untuk lebih intens berkeliling menemui masyarakat selama masa reses, 3 Oktober-3 November ini. Dalam sehari, Mardani mengaku bisa mengunjungi 3-5 kelurahan di dapilnya, yakni Dapil Jakarta I. Berbagai persoalan dan solusinya dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut, salah satunya soal penanggulangan banjir di Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Rieke Dyah Pitaloka, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), juga semakin intens turun ke masyarakat. Bukan hanya saat reses, melainkan juga di sela-sela aktivitas selama masa persidangan berlangsung.

Namun, Rieke merasa langkah para anggota DPR pasca-unjuk rasa Agustus lalu memang tidak mudah. Semua anggota DPR mesti berupaya keras untuk memenuhi harapan masyarakat. ”Kritik publik itu menjadi pelajaran berharga. Apakah sudah terjadi perubahan kinerja yang signifikan? Tentu saja belum, ya,” katanya.

Mardani juga merasakan hal yang sama. Semua anggota DPR mesti berbenah, mengubah sikap menjadi rendah hati dan sungguh-sungguh mendengarkan tuntutan rakyat. Tanpa hal itu, gap antara DPR dan rakyat akan semakin melebar.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan, masyarakat pada umumnya tidak merasakan gebrakan signifikan dari DPR berpengaruh positif terhadap kehidupan mereka. Sebaliknya, tekanan kondisi ekonomi yang semakin sulit membuat mereka melihat bahwa keberadaan DPR justru turut menjadi bagian dari pihak yang patut disalahkan.

Tak hanya itu, komunikasi publik anggota Dewan yang terkesan abai, bahkan melontarkan celotehan menyakitkan, turut menambah luka hati masyarakat. Karena itu, jarak yang terasa kian jauh antara wakil rakyat dan konstituennya itu juga bisa dilihat dari kegagalan dalam membangun komunikasi politik yang merakyat.

Karena itu, Firman mendorong agar anggota Dewan menghentikan sikap formalistik serta lebih berempati pada kesulitan ekonomi rakyat. Gaya komunikasi para wakil rakyat juga diharapkan lebih membumi. Para legislator bisa memanfaatkan media sosial dan berinteraksi langsung dengan bahasa yang lebih rileks dan mudah dicerna publik.

”Minggel-lah. Ngeriung aja gitu. Dan mendengarkan. Kemudian carikan solusi yang masuk akal,” kata Firman.

DPR juga diharapkan tidak hanya mengumbar janji-janji kepada masyarakat, termasuk janji untuk melakukan perbaikan sistemis lembaga legislatif. Menurut Firman, DPR memang mulai terbuka dalam menampung aspirasi masyarakat, tetapi perbaikan sistemis belum terlihat.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes juga mengingatkan, DPR harus memperhatikan kekecewaan publik terhadap lembaga legislatif. Salah satunya dengan melakukan perbaikan menyeluruh di tubuh DPR.

Perbaikan penting dilakukan mengingat DPR merupakan komponen penting demokrasi. Sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam konsep Trias Politica, DPR berperan mengontrol eksekutif.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menambahkan, perubahan di tubuh parlemen seharusnya lebih terencana, terstruktur, dan sistematis. Pembenahan bisa dimulai dengan membangun sistem yang transparan dan akuntabel, baik terkait kinerja lembaga maupun perseorangan anggota.