DPR Pertanyakan Proyek Pengendalian Banjir di Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS — Bencana banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam dua hari terakhir menimbulkan pertanyaan terkait proyek pengendalian banjir yang dinilai belum berhasil mengatasi problem yang terus berulang tersebut. Padahal, program dan proyek pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek memakan uang negara yang tidak sedikit.

Pemerintah perlu mengevaluasi dampak dan proyek pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyoroti bencana banjir di wilayah Jabodetabek dalam dua hari terakhir. Bencana banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi itu terbilang besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

”Situasi ini tentu memicu pertanyaan, apakah berbagai kebijakan, program, hingga proyek pengendalian banjir di Jabodetabek telah berjalan optimal. Kenapa bencana banjir di kawasan ini terus berulang?” kata Huda saat dihubungi pada Rabu (5/3/2025).

Hujan deras sejak Senin hingga Selasa (3-4/3/2025) di hulu sungai dan wilayah Jabodetabek mengakibatkan banjir parah di beberapa wilayah. Ketinggian banjir bahkan ada yang mencapai 3 meter.

Di Jakarta, banjir antara lain berasal dari luapan Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Krukut. Sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur paling terdampak banjir, terutama di Rawajati, Pejaten Timur, dan Gedong, yang dekat Kali Ciliwung. Ketinggian banjir di wilayah itu ada yang mencapai 3 meter, memaksa ratusan warga mengungsi.

Sementara itu, luapan air dari Kali Bekasi membanjiri nyaris seluruh wilayah Kota Bekasi di Jawa Barat. Aktivitas warga tersendat karena permukiman hingga pusat perbelanjaan terendam banjir. Kali Bekasi meluap karena hujan deras di kawasan hulu di Bogor, Jawa Barat, serta hujan lokal di Kota Bekasi. Setidaknya tujuh kecamatan kebanjiran hingga Selasa sore.

Kompleks perumahan Pondok Gede Permai dan Villa Jatirasa paling terdampak banjir. Dua perumahan ini persis di bantaran kali dengan pemisah tanggul tembok setinggi lebih dari 2 meter. Ratusan warga dievakuasi, sebagian bertahan di lantai dua rumah. Selain di permukiman, banjir juga menerjang pusat perekonomian, salah satunya Mega Bekasi Hypermall. Luapan Kali Bekasi menjebol tanggul dan merendam lantai dasar mal.

Huda melihat, sudah banyak proyek pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek, mulai dari pembangunan Kanal Timur (BKT), normalisasi Kali Ciliwung, revitalisasi waduk dan bendungan, hingga pembangunan sumur resapan. Ditambah lagi, modifikasi cuaca yang kerap diterapkan saat cuaca diprediksi bakal ekstrem.

”Berbagai program dan proyek pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek ini memakan uang negara tidak sedikit,” katanya.

Namun, ketika hujan dengan intensitas tinggi dampaknya luar biasa seperti terjadi dalam satu dua hari ini. Ia pun mempertanyakan dampak program dan proyek pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek yang belum optimal mengurangi bencana banjir tersebut.

”Pemerintah dalam pandangan saya perlu mengukur secara khusus dampak dan proyek pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya,” kata Huda.

Sebelum pentingnya evaluasi itu, saat ini, Huda meminta pemerintah berfokus untuk menyelamatkan korban yang terdampak banjir. Ia mendorong agar ada tim gabungan dari pemerintah daerah untuk memastikan kerja terpadu dalam menanggulangi banjir di Jabodetabek, terutama penyelamatan korban terdampak.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal juga meminta pemerintah, khususnya pemda, untuk sigap membantu masyarakat. Petugas gabungan juga harus memastikan evakuasi terus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah harus menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil/menyusui, maupun lansia.

”Pemda dan BNPB perlu juga memastikan agar warga yang masih bertahan di rumahnya yang kebanjiran untuk tetap mendapatkan bantuan dan jaminan keamanan serta kenyamanan, apalagi mayoritas warga kini tengah menjalani ibadah puasa,” kata Cucun.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Khozin, pun mendesak pemerintah pusat untuk melakukan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek secara komprehensif dan holistik. Penanganan banjir di wilayah Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara sektoral yang basisnya wilayah dengan dasar kebijakan kepala daerah. Penanganan banjir di Jabodetabek harus dilakukan dalam komando pemerintah pusat.

”Kami meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuat legacy penanganan banjir di wilayah Jabodetabek dengan pimpin kebijakan yang holistik dan komprehensif dari hulu hingga hilir,” kata Khozin.

Presiden Prabowo Subianto harus menuntaskan persoalan banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek yang telah merugikan masyarakat. Ia juga meminta DPR untuk menggelar rapat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelbagai komisi untuk memastikan kebijakan penanganan banjir di Jabodetabek tidak parsial.

”Kita sangat prihatin dengan banjir yang menimpa masyarakat di Jabodetabek, apalagi di saat bulan Ramadan. Saat ini momentum Pemerintahan Prabowo membereskan masalah klasik dan krusial ini,” kata Khozin.

Untuk solusi jangka menengah, Huda mendorong pemerintah bisa segera membentuk dan memastikan kinerja Dewan Kawasan Aglomerasi untuk fokus pada penanggulangan banjir Jabodetabek sebagai program kerja pertama dan utama.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta tersebut, salah satunya mengamanatkan pembentukan Dewan Aglomerasi. Dengan demikian, bencana banjir besar di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Tangerang Selatan diharapkan untuk tidak terus berulang.

Kehadiran dari Dewan Kawasan Aglomerasi juga penting memastikan efektivitas dampak program dan proyek pengendalian banjir di Jabodetabek sehingga anggaran rakyat tidak sia-sia.

”Dewan Kawasan Aglomerasi tentu juga harus melakukan kajian secara tuntas terkait dengan pemicu banjir dan rekomendasi penanggulangannya. Apakah karena semakin berkurangnya kawasan resapan di kawasan puncak Bogor, apakah karena adanya sedimentasi Kali Ciliwung, apakah ada kesalahan tata ruang dan wilayah di Jakarta dan Bekasi dan sebagainya,” tutur Huda.