DPR: Tindak Tegas Pelaku Serangan yang Tewaskan 11 Pendulang Emas di Yahukimo

JAKARTA, KOMPAS — Serangan kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan 11 orang pendulang emas di Yahukimo, Papua, selama 5-8 April 2025, tidak bisa dibiarkan. Aparat keamanan didesak untuk menindak tegas perbuatan pelaku. Namun, penyelesaian konflik secara menyeluruh juga mesti disertai dialog panjang. 

Desakan itu salah satunya dilontarkan oleh anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar, Soedeson Tandra, saat dihubungi, Jumat (11/4/2025) petang. Menurut dia, segala perbuatan kriminal itu mesti diproses hukum secara tegas. Lebih-lebih ada banyak nyawa yang terenggut pada peristiwa tersebut. 

”Tindakan membunuh itu, kan, merampas nyawa orang. Itu melanggar hukum sehingga harus ditindak secara tegas,” kata Soedeson. 

Dalam jangka pendek, Soedeson menilai, langkah utama yang mesti dilakukan ialah meningkatkan pengamanan. Pasalnya, serangan yang menjatuhkan korban jiwa sudah berulang kali terjadi. Di sisi lain, ia mengklaim, wilayah terjadinya insiden itu memang kekurangan aparat keamanan.

Dengan ditingkatkannya pengamanan, jelas Soedeson, masyarakat setempat akan merasa lebih mendapatkan jaminan pelindungan. Ia mendorong supaya keperluan itu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh para pemangku kepentingan. 

”Pertama, kita memang harus meningkatkan keamanan. Jadid soal penempatan personel itu masih kurang. Pemerintah, Kapolri, dan Kapolda supaya lebih memperhatikan masalah ini,” kata Soedeson.

Meski demikian, Soedeson turut mendorong agar penuntasan masalah tidak sekadar melalui aspek pengamanan. Pihaknya menilai, dialog-dialog dengan tokoh-tokoh Papua juga perlu dijalin. Ini untuk memperoleh inti perseolan sehingga penyelesaian masalah bisa tuntas dan menyeluruh. 

Anggota Komisi III DPR dari Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyatakan hal serupa. Penegakan hukum yang tegas mesti diutamakan. Pelaku-pelaku kejahatan harus diproses dan dimintai pertanggungjawaban hukum yang setimpal. Jangan sampai ada pembiaran. 

Menurut Rudianto, ketegasan penindakan hukum yang nantinya membuat peristiwa itu tidak berulang terus-menerus. Hak warga negara untuk hidup secara aman dan bebas dari ancaman keselamatan perlu dipastikan. 

”Kami tidak mau peristiwa ini berulang. Terlebih ada orang-orang yang meninggal sia-sia tanpa diketahui pelakunya,” kata Rudianto.

Sebelumnya, kecaman keras telah dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan terhadap serangan itu. Upaya penanganan difokuskan untuk melakukan evakuasi sekaligus meningkatkan keamanan demi melindungi masyarakat setempat. 

Untuk keperluan itu, Budi Gunawan juga menggelar rapat koordinasi khusus guna membahas persoalan tersebut. Rapat koordinasi telah diadakan, Kamis (10/4/2025), bersama sejumlah instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Kementerian Informasi dan Digital, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta lembaga lain. 

”Tragedi ini menunjukkan pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan dan melakukan pembunuhan secara sadis dan sporadis. Aksi teror yang dilakukan membuat masyrakat ketakutan untuk beraktivitas,” kata Budi Gunawan lewat keterangan tertulis, Kamis malam.

Saat ini, lanjut Budi Gunawan, fokus penanganan diarahkan pada evakuasi dan pemulangan korban kepada keluarga mereka. Akan tetapi, proses evakuasi terhambat kondisi geografis dan cuaca. Selain itu, langkah-langkah peningkatan keamanan juga disusun secara bersamaan. 

”Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan tidak memberikan ruang bagi para pelaku teror serta terus melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya. 

Secara terpisah, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengapresiasi rencana pemerintah, sebagaimana hasil Rakor Kemenkopolkam, untuk memprioritaskan upaya evakuasi bagi korban dan masyarakat terdampak di wilayah Yahukimo. Apresiasi juga diberikan bagi upaya pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar memberikan pemulihan baik ekonomi maupun psikososial bagi korban dan warga terdampak serangan.

Lebih dari itu, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kekerasan. Pemerintah juga perlu menjamin keselamatan warga sipil dalam melakukan aktvitas sosial ekonomi.

”Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah mengevaluasi faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu eskalasi serangan kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil, misalnya terkait aktivitas penambangan seperti di wilayah Yahukimo,” kata Atnike.

Komnas HAM pun kembali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil, kali ini terhadap pendulang emas di wilayah Yahukimo, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Untuk mencegah peristiwa serupa berulang, Komnas HAM meminta semua pihak menghindari pelabelan/stigmatisasi terhadap warga sipil yang berisiko menimbulkan kekerasan terhadap sesama warga sipil.

Sebelumnya, Koordinator Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth menyampaikan, tidak ada cara cepat untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Lebih-lebih jika sekadar mengandalkan peningkatan keamanan. Langkah itu dinilai kurang efektif jika melihat aksi penyerangan dan penangkapan pelaku teror yang terus-menerus terjadi. Bahkan, aksi penyerangan sudah semacam siklus berulang.

Menurut Adriana, persoalan konflik tak bisa diselesaikan hanya dengan angkat senjata. Sebab, spektrum kelompok OPM luas, bukan cuma kelompok bersenjata, melainkan juga kelompok-kelompok ideologis hingga kalangan prodemokrasi. Karena itu, ia mengusulkan agar jalur dialog ditempuh guna merampungkan konflik di daerah tersebut.