Presiden memanggil ekonom senior M Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara terpisah pada hari yang sama. Apakah ini sinyal perombakan kabinet?
09 Jun 2026 21:06 WIB · Politik & Hukum
Kompas/Nina Susilo
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah pelemahan rupiah dan isu pergantian menteri keuangan, Presiden Prabowo Subianto memanggil ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan 2013-2014 M Chatib Basri serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Keduanya berdiskusi secara terpisah dengan Presiden selama sekitar dua jam.
Ekonom senior M Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026) sore, secara terpisah. Chatib Basri datang bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sekitar pukul 16.00 WIB, sedangkan Budi Gunadi Sadikin (BGS) memasuki area Istana sekitar pukul 17.00.
Chatib, Luhut, dan rombongan DEN selesai berdiskusi dengan Presiden sekitar pukul 18.00. Adapun Budi Gunadi meninggalkan area Istana pada pukul 18.48.
Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu di antaranya dalam kaitan dengan MBG.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/06/09/911de9af83240feafb4e90e1ea4e15a3-WhatsApp_Image_2026_06_09_at_20.33.35.jpeg)
Baik Chatib maupun Budi Gunadi dispekulasikan bakal menjadi calon menteri keuangan (menkeu) jika Purbaya Yudhi Sadewa diganti oleh Presiden. Akan tetapi, setelah berdiskusi dengan Presiden Prabowo, keduanya membantah kabar tersebut.
Ditemui seusai pertemuan dengan Presiden, Chatib mengatakan bahwa ia datang untuk membahas kondisi ekonomi terkini dengan Presiden. Dalam pembicaraan tersebut, tidak ada pembahasan mengenai pergantian menkeu, apalagi penawaran agar dirinya menjadi menkeu. ”Enggak ada. Ini kita bahas soal ekonomi, kok,” ujar Chatib.
Senada, Budi Gunadi mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden tidak membahas soal pergantian menkeu, tetapi diajak untuk mendampingi Presiden meresmikan sebuah rumah sakit di Lampung pada Rabu (10/6/2026). Menurut dia, pembicaraan soal pergantian menkeu hanyalah spekulasi publik.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/06/09/1f69df6536dcbd3cc7b9508af5c6af2c-WhatsApp_Image_2026_06_09_at_20.37.58.jpeg)
Kini, ia fokus menjalankan tugas sebagai menteri kesehatan. ”Sekarang masih jadi menkes,” tutur Budi Gunadi.
Di luar soal isu pergantian menkeu, Chatib menjelaskan bahwa dirinya berdiskusi mengenai perkembangan situasi makroekonomi terkini. Kepada Presiden, ia menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan adalah risiko kenaikan harga yang bisa terjadi akibat pelemahan rupiah. Hal itu harus diwaspadai karena akan berdampak langsung kepada kelompok masyarakat menengah bawah.
Tak hanya itu, kata Chatib, ia juga menyampaikan langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah. Salah satunya bagaimana menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah.
”Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu di antaranya dalam kaitan dengan MBG (program Makan Bergizi Gratis),” ungkap Chatib.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2022/06/26/5a5a6e6d-5083-4d66-a468-c487685a4de9.jpg)
Anggota DEN, Mochammad Firman Hidayat, mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia baik. Akan tetapi, pemerintah perlu mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Dampak ekonomi dari perang yang terjadi di sejumlah negara diperkirakan bakal terjadi lebih lama dari perkiraan.
Di tengah konteks itu, kepercayaan terhadap pemerintah harus diperkuat. Ia pun mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen. Namun, itu harus bisa dijelaskan secara lebih detail.
”Pak Presiden tadi menyampaikan (upaya menjaga defisit fiskal dengan) efisiensi anggaran akan dilakukan, termasuk untuk program prioritas seperti MBG. Jadi, tadi angkanya cukup besar yang bisa kita hemat dari sisi MBG,” kata Firman.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, MBG merupakan program yang baik. Akan tetapi, tak dimungkiri jika pengelolaan program itu masih memerlukan penataan yang lebih rapi. Pihaknya telah memperoleh arahan dari Presiden untuk membantu tata kelola program itu agar dijalankan semakin baik dibandingkan dengan sebelumnya.
”Penataan MBG itu kita jangan bertengkar lagi mengenai itu. Itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki,” kata Luhut.
Salah satu upaya itu, jelas Luhut, berupa survei menyoal pelaksanaan MBG yang dilakukan lembaganya secara independen. Lewat survei itu, timnya memotret pelaksanaan lapangan terkait dampak dan tantangan atas program prioritas pemerintah tersebut. Hasil survei diklaimnya cukup kredibel karena hanya mencatatkan margin of error hanya 3 persen.
Luhut menjanjikan akan kembali melakukan survei serupa secara berkala. Mekanisme riset semacam itu dijalankannya sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi yang kemudian bakal dilaporkannya kepada Presiden.
”Saya pikir tinggal kita tata dengan baik. Sekarang anggaran cukup efisien. Kalau targeted semua saya kira akan lebih efisien ke depan,” kata Luhut.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/06/09/4303d5d24973f08ce072fd5f5819a5bb-WhatsApp_Image_2026_06_09_at_20.47.23.jpeg)
Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto mengungkapkan, survei itu mengambil sampel acak dari 800 titik berbeda yang pemilihannya dilakukan oleh komputer. Ia memastikan sampel-sampel itu mampu mewakili seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, sejumlah titik mewakili daerah-daerah di luar Jawa, seperti Minahasa Selatan, Halmahera, hingga Papua.
Jika merujuk hasil survei, jelas Seto, program MBG telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya bisa dilihat dari pemanfaatan pemasok bahan pangan lokal yang dilakukan sampai 86,9 persen satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Adapun kebanyakan pemasok lokal itu adalah kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
”Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru,” kata Seto.
Temuan lainnya, jelas Seto, sebesar 64-65 persen UMKM pemasok itu berada di satu kabupaten/kota yang sama dari lokasi SPPG. Menurut dia, temuan itu menunjukkan jika pemasok yang masuk bukan pelaku usaha besar. Lebih dari itu, serapan tenaga kerja yang terdiri atas warga setempat juga mencapai 99 persen.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/04/15/4aba49bb-1c2f-4a94-8f59-f6b801d68d71_jpg.jpg)
Hanya saja, lanjut Seto, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan menyoal pelaksanaan program itu, terutama akses permodalan UMKM. Ia menilai, adanya permodalan yang baik akan membuat para UMKM itu bisa memberikan pelayanan optimal kepada SPPG. Bahkan, komoditas yang disuguhkan juga bisa kian beragam.
”Jadi, kami melihat, ini menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,11 persen,” kata Seto.
Penulis:
Kurnia Yunita Rahayu, Nino Citra AnugrahantoEditor:
Cyprianus Anto SaptowalyonoPenyelaras Bahasa:
Retma Wati