Suriah Butuh Pelonggaran Sanksi

NEW YORK, RABU — Pemerintahan sementara Suriah harus bekerja ekstra keras untuk menyatukan masyarakat negara itu pascatumbangnya rezim Bashar al-Assad. Dukungan internasional akan mendorong proses pemulihan dan masa transisi yang cepat, inklusif, dan terarah. Salah satu dukungan internasional yang diharapkan adalah pelonggaran sanksi.

Geir Pedersen, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah, Selasa (25/3/2025), mengatakan, sejumlah langkah telah diambil oleh pemerintahan sementara dan didukung oleh dunia internasional. Namun, hal itu dinilainya belum cukup.

”Kita perlu melihat pelonggaran sanksi yang cepat dan luas dalam bidang energi, investasi, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Penundaan atau penangguhan sanksi bisa dilakukan terhadap bidang yang relevan, tetapi tetap harus terarah,” kata Pedersen seusai memberikan masukan kepada Dewan Keamanan PBB di New York.

Dia menambahkan, beberapa langkah sudah diambil. Akan tetapi, masih banyak yang diperlukan jika ingin mendorong negara itu segera pulih.

Tiga bulan setelah Suriah dikendalikan presiden sementara Ahmed al-Sharaa, negara ini masih menghadapi banyak tantangan. Sebagaimana diberitakan, sempat terjadi konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan milisi loyalis Bashar al-Assad, presiden Suriah terguling.

Bentrokan kemudian berubah menjadi serangan balas dendam sektarian yang menewaskan lebih dari 1.600 warga sipil dari kelompok minoritas Alawi. Pedersen mengatakan, meski situasi relatif tenang, pihaknya masih menerima laporan pelecehan, intimidasi yang bernada sektarian. Kekerasan juga terus berlanjut di sejumlah wilayah, termasuk Aleppo, wilayah timur Suriah dan selatan.

Situasi yang dinilai belum cukup kondusif, khususnya bagi kelompok minoritas, mendorong puluhan ribu warga Suriah mengungsi ke negara tetangga. Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Selasa (25/3/2025), mengatakan, lebih dari 21.000 warga Suriah tiba di Lebanon utara.

Menurut laporan UNHCR, warga Suriah menyeberang ke Lebanon melalui perbatasan tidak resmi dengan berjalan kaki. Banyak pengungsi tiba di Lebanon dalam keadaan lelah, lapar, dan trauma. Saat ini, menurut UNHCR, lebih dari 390 keluarga telah berada di wilayah Lebanon dan diperkirakan akan terus bertambah.

Pedersen mengatakan, meski masih ada kekerasan di lapangan, kesepakatan bergabungnya Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dalam otoritas nasional sementara membuka jalan untuk rekonsiliasi nasional. Dia menilai kesepakatan itu membuka harapan untuk akses kemanusiaan bagi rakyat Suriah.

Selain sokongan internasional, menurut Pedersen, rakyat Suriah menanti transisi politik yang lebih terstruktur dan inklusif untuk memastikan stabilitas jangka panjang. ”Warga Suriah menunggu pengumuman pemerintahan transisi dan dewan legislatif yang mencerminkan keberagaman negara tersebut,” kata Pedersen.

Terkait kekerasan sektarian, pemerintahan sementara Suriah telah membentuk Komite Independen Nasional. Komite itu akan menginvestigasi dan mengumpulkan fakta terkait, menyelidiki serta memberikan rekomendasi atas kasus kekerasan dan pembunuhan sektarian di Provinsi Tartus dan Latakia. Kasus kekerasan itu terjadi pada awal Maret lalu. Saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung.

Laporan lembaga advokasi hak asasi manusia Suriah (SOHR) menyebut kematian lebih dari 1.600 warga sipil terjadi karena pasukan keamanan bersama sejumlah milisi di bawah payung HTS (Hayat Tahrir al-Sham) melakukan eksekusi lapangan, pemindahan paksa, dan pembakaran properti kelompok minoritas Alawi. Kekerasan dan pembunuhan itu mengakibatkan banyak keluarga terbunuh, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang berusia lanjut.

Komite independen dalam pernyataannya, Selasa (25/3/2025), mengatakan, mereka menerima puluhan laporan dan kesaksian tentang peristiwa tersebut. Juru bicara komite, Yasser al-Farhan, menyebut, sebanyak 93 bukti digital, 95 kesaksian langsung, dan 30 laporan lisan serta tertulis tengah didalami oleh komite. Dia menyebut masih terlalu dini bagi komite untuk mengeluarkan hasil penyelidikan.

Farhan mengaku sejauh ini komite tidak menerima ancaman dari mana pun, termasuk loyalis rezim Assad. Akan tetapi, dia menyebut wilayah yang menjadi pusat kekerasan bersenjata itu masih rawan. Sejumlah anggota kelompok bersenjata yang bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan masih berada di wilayah tersebut.

Komite, sebut Farhan, juga belum bisa bergerak lebih jauh karena landasan hukum proses peradilan kasus ini belum cukup kuat. Sejumlah pihak mendorong pembentukan pengadilan nasional khusus untuk mengadili orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

”Kami sedang menunggu pengesahan undang-undang tentang keadilan transisi di Suriah,” kata Farhan.

Terkait sanksi, Pemerintah Amerika Serikat telah menyerahkan daftar persyaratan yang harus dipenuhi Damaskus jika menginginkan keringanan. Enam orang sumber Reuters yang mengetahui hal itu menyebut, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Suriah Natasha Franceschi telah memberikan daftar kepada Menlu Assad al-Shibani saat bertemu di sela-sela konferensi donor Suriah di Brussels, Belgia, 18 Maret lalu.

Di antara syarat yang diminta oleh Washington adalah penghancuran semua gudang senjata kimia yang tersisa di Suriah dan kerja sama dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, Washington juga meminta agar kombatan asing tidak ditempatkan dalam pengambil kebijakan di struktur pemerintahan Suriah. Pemerintahan sementara Suriah diketahui telah menunjuk beberapa mantan kombatan asing, di antaranya dari Uighur, Jordania, dan Turki, untuk menduduki jabatan di kementerian pertahanannya. Langkah ini membuat khawatir sejumlah negara.

Washington juga meminta agar Suriah menunjuk penghubung untuk membantu menemukan Austin Tice, jurnalis AS yang hilang di Suriah lebih dari satu dekade lalu. Sebagai imbalan, Washington akan memberikan keringanan sanksi. Pemerintah AS juga akan mengeluarkan pernyataan yang mendukung integritas teritorial Suriah.

Penyampaian tuntutan tersebut merupakan sinyalemen paling jelas dari pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Suriah. Pernyataan yang lebih terfokus pada pemberian dukungan bagi kelompok minoritas dan kecaman atas kelompok ekstrem Islam menimbulkan ketidakpastian sanksi serta keberadaan pasukan AS yang ditempatkan di Suriah.

Reuters, bulan lalu, mengeluarkan laporan tentang lobi Israel ke Gedung Putih untuk tetap melemahkan Suriah dan membuat negara itu terpecah. Namun, menurut sumber Reuters, Pemerintah AS belum sepenuhnya mendukung hal itu. (AFP/Reuters)