Dunia Usaha Khawatirkan Pelemahan Rupiah Hambat Daya Saing Industri

JAKARTA, KOMPAS – Fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah telah menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan berpotensi memicu kenaikan harga barang-barang domestik. Para pelaku usaha membutuhkan kebijakan insentif untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pelaku Usaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, para pelaku usaha sangat menyayangkan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat rupiah sempat menyentuh level terendahnya saat pandemi Covid-19.

”Akibatnya, confidence berusaha atau berinvestasi di Indonesia turut melemah meskipun Indonesia masih memiliki pasar domestik yang relatif stabil. Pelemahan nilai tukar yang demikian sangat-sangat tidak kondusif bagi pelaku usaha karena kecenderungannya dalam menciptakan cost-push inflation terhadap beban produksi,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah sempat menembus Rp 16.575 per dollar AS pada 28 Februari 2025. Sebelumnya, rupiah sempat mendekati kisaran Rp 15.000 per dollar AS pada September 2024 dan berbalik melemah selama 2025 dengan bertahan di atas Rp 16.000 per dollar AS.

Fluktuasi rupiah yang cenderung melemah itu pada gilirannya menekan para pelaku usaha di sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor, khususnya manufaktur. Alhasil, produktivitas dan daya saing pun melemah sehingga ekspansi usaha di sektor formal semakin terbatas mengingat beban usaha yang dirasa kian tidak kompetitif serta menghambat agenda hilirisasi.

Di lain pihak, para pelaku usaha yang bergerak di sektor ekstraktif dan berorientasi ekspor, seperti pertambangan, relatif akan diuntungkan. Namun, keuntungan tersebut secara keseluruhan akan tetap rendah atau bahkan tidak ada, karena pelemahan nilai tukar juga akan memicu kenaikan harga pasar di dalam negeri terhadap berbagai barang dan jasa.

Kami berharap pemerintah turut mengintervensi di sisi iklim usaha atau investasi nasional dengan peningkatan efisiensi dan daya saing berbagai beban usaha universal di Indonesia, simplifikasi perizinan usaha dan investasi, serta peningkatan financing usaha yang affordable dan fasilitasi ekspor.

Shinta berpendapat, pelemahan nilai tukar rupiah terjadi bukan hanya disebabkan oleh perang dagang semata, melainkan juga akibat kurangnya stimulus dalam meningkatkan penerimaan negara, baik dari sisi ekspor maupun penanaman modal asing langsung  (FDI). Akibatnya, defisit transaksi berjalan pun berlanjut disertai dengan pelemahan nilai tukar, sekalipun terjadi kurs dollar AS secara global melemah.

Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia 2024, defisit transaksi berjalan tercatat 8,85 miliar dollar AS atau setara 0,6 persen dari produk domestik bruto (PDB), meningkat empat kali lipat dibandingkan periode 2023, yang mencatatkan defisit 2,04 miliar dollar AS atau 0,1 persen dari PDB. Pelebaran ini terutama dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan barang yang menyusut.

Pada 2025, Bank Indonesia (BI) memperkirakan defisit transaksi berjalan terjaga dalam kisaran defisit 0,5-1,3 persen dari PDB. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar 2 persen pada 2025 dan menjadi 1,4 persen pada 2029.

Oleh sebab itu, Shinta melanjutkan, dibutuhkan kebijakan stimulus ekspor dan FDI yang efektif guna menyokong perbaikan posisi transaksi berjalan dan penguatan nilai tukar. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan tidak hanya bergantung pada kenaikan suku bunga acuan untuk meningkatkan daya tarik obligasi pemerintah dan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Menurut Shinta, instrumen-instrumen tersebut bukanlah instrumen intervensi yang ideal bagi pelaku usaha. Meski dapat meningkatkan penerimaan valuta asing dalam jangka pendek, kebijakan tersebut justru cenderung menekan produktivitas dan menciptakan penurunan daya saing industri dalam negeri di pasar global.

”Kami berharap pemerintah turut mengintervensi di sisi iklim usaha atau investasi nasional dengan peningkatan efisiensi dan daya saing berbagai beban usaha universal di Indonesia, simplifikasi perizinan usaha dan investasi, serta peningkatan financing usaha yang affordable dan fasilitasi ekspor,” ujarnya.

Berbagai upaya tersebut pada gilirannya akan menopang kinerja ekspor dan penerimaan FDI yang lebih signifikan sehingga daya saing Indonesia secara struktural pun meningkat. Dengan demikian, secara fundamental transaksi berjalan Indonesia akan lebih berdaya tahan terhadap defisit dan pelemahan nilai tukar cenderung dapat tertahan, sekalipun terjadi tekanan eksternal.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Mohamad Faisal mengatakan, depresiasi nilai tukar sangat berpengaruh bukan hanya bagi konsumen, melainkan juga pelaku usaha. Sebab, banyak industri yang masih bergantung pada pasokan impor, baik energi, bahan baku, maupun komponen, sehingga meningkatkan biaya produksi.

”Bagi industri-industri tertentu yang sudah kesulitan dalam akses pasar, menaikkan harga sebagai akibat peningkatan biaya produksi yang disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak mudah karena pasarnya yang terutama kelas menengah sedang mengalami penurunan dan juga jenuh. Oleh karena itu, memang ini perlu diantisipasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Di lain pihak, pemerintah dan BI memang harus lebih serius lagi untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar di tengah situasi sulit seperti ini. Dari sisi pemerintah, implementasi kebijakan fiskal, seperti dalam efisiensi anggaran belanja, perlu berhati-hati.

Menurut Faisal, pemerintah seharusnya dapat dialokasikan untuk memberikan insentif bagi industri. Dalam hal ini, insentif yang diberikan tidak harus dalam bentuk belanja atau penganggaran dana, melainkan dari sisi penerimaan negara atau pajak, sehingga dapat terwujud bauran kebijakan fiskal dan moneter.

BI melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2025 sebesar 154,5 miliar dollar AS atau turun dibandingkan posisi akhir Januari 2025 yang sebesar 156,1 miliar dollar AS. Hal ini, antara lain, dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons BI menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Adapun posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dengan kata lain, posisi cadangan devisa berada di atas standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan impor.

Arah cadangan devisa Indonesia akan bergantung pada kondisi keuangan eksternal, kebijakan moneter global, dan fundamental ekonomi domestik. Cadangan devisa juga dibayangi oleh beberapa risiko, seperti perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan pengetatan kondisi moneter global, yang dapat mengurangi minat investor terhadap aset-aset negara berkembang.

Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi berpendapat, besarnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah terefleksi dari turunnya posisi cadangan devisa Indonesia. Posisi cadangan devisa tersebut merupakan level terendah sejak November 2024.

”Meskipun penurunan cadangan devisa baru-baru ini mencerminkan tekanan eksternal, posisi cadangan devisa Indonesia tetap terkendali. Fokusnya adalah untuk memastikan stabilitas di pasar mata uang, menjaga kepercayaan investor, dan memantau perkembangan keuangan global yang dapat memengaruhi kecukupan cadangan devisa dan pergerakan nilai tukar,” katanya.

Menurut Fithra, pelemahan nilai tukar tersebut tidak lepas dari tekanan akibat mengetatnya kebijakan moneter global dan ketidakpastian eksternal. Bank Sentral AS (The Fed) bersikap hawkish telah mengakibatkan aliran modal asing keluar dari pasar negara berkembang dan meningkatkan permintaan dollar AS sehingga menekan nilai tukar negara berkembang, termasuk rupiah.

Di sisi lain, pertumbuhan ekspor Indonesia diperkirakan akan melambat dalam beberapa bulan ke depan seiring merosotnya harga komoditas utama, seperti batubara dan nikel, dan melambatnya permintaan global akibat pertumbuhan ekonomi yang melemah. Hal ini berisiko terhadap neraca perdagangan Indonesia, yang pada gilirannya dapat memengaruhi laju akumulasi cadangan devisa.

Ke depannya, arah cadangan devisa Indonesia akan bergantung pada kondisi keuangan eksternal, kebijakan moneter global, dan fundamental ekonomi domestik. Cadangan devisa juga dibayangi oleh beberapa risiko, seperti perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan pengetatan kondisi moneter global, yang dapat mengurangi minat investor terhadap aset-aset negara berkembang.

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, cadangan devisa tersebut masih mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, BI memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal.

”Prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal,” ujarnya dalam siaran pers.