Dunia Usaha Terpukul Pelemahan Daya Beli

JAKARTA, KOMPAS — Dunia usaha mulai merasakan dampak pelemahan daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mengambil kebijakan konkret, seperti stimulus dan subsidi secara tepat sasaran.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan, daya beli masyarakat kian menurun. Ini ditandai dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian.

”Penjualan ritel yang menjadi tempat masyarakat membeli berbagai kebutuhan sehari mengalami kontraksi sebagai pertanda bahwa daya beli masyarakat belum produktif,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Survei Penjualan Eceran yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan, penjualan eceran pada Juli 2025 secara bulanan menurun meski secara tahunan meningkat. Penurunan ini tampak dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang turun 4,1 persen secara bulanan, lebih dalam dibanding Juni 2025 sebesar 0,2 persen.

Beberapa penjualan yang memengaruhi penurunan tersebut ialah kelompok makanan minuman dan tembakau, serta peralatan informasi dan komunikasi, masing-masing turun sebesar 6 persen dan 1,2 persen. Ini terjadi seiring dengan berakhirnya periode libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional dan libur sekolah.

Sejalan dengan itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 117,2. Meski masih berada di zona optimistis (di atas 100), IKK tersebut turun 0,9 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 118,1. Bahkan, angka itu berada di titik terendah dalam tiga tahun terakhir, sejak September 2022 yang juga mencapai 117,2.

Menurut Sarman, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terutama untuk mengerek kembali daya beli masyarakat. Salah satu caranya ialah dengan menstabilisasi berbagai harga pangan pokok. Misalnya, beras yang sempat mengalami kenaikan meski pemerintah mengklaim stok beras aman.

Pemerintah harus hadir dengan berbagai kebijakan stimulus, baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat. Pemerintah harus memastikan agar berbagai bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran.

Di sisi lain, pelemahan daya beli juga tampak dari penjualan mobil yang secara wholesales pada Agustus 2025 merosot hingga 19 persen secara tahunan. Selain itu, sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, kafe, pusat kuliner, serta pusat destinasi wisata, juga mengalami penurunan jumlah pengunjung.

”Pemerintah harus hadir dengan berbagai kebijakan stimulus, baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat. Pemerintah harus memastikan agar berbagai bantuan sosial tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Sarman.

Menghadapi situasi seperti itu, para pelaku usaha dituntut lebih kreatif dan responsif melayani berbagai kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan lebih aktif membuka komunikasi dengan dunia usaha di berbagai sektor guna menjaring aspirasi terkait insentif yang dibutuhkan agar tidak memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dihubungi secara terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menambahkan, pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat sebenarnya tampak sejak sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

”Setelah Covid-19 sempat recovery sebentar saat pemerintah memberikan stimulus, tapi sekarang jatuh lagi. Tahun lalu, berbagai sektor mengalami penurunan dan tahun ini lebih turun lagi. Jadi, dua tahun berturut-turut,” katanya.

Merujuk Survei Penjualan Eceran BI pada Agustus 2025, kinerja penjualan eceran diprakirakan tetap tumbuh. Hal ini salah satunya tecermin dari IPR Agustus 2025 yang tumbuh sebesar 2,7 persen secara tahunan.

”Kinerja penjualan eceran tersebut terutama ditopang pertumbuhan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Barang Budaya dan Rekreasi,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam siaran pers.

Secara bulanan, penjualan eceran pada Agustus 2025 secara bulanan diprakirakan turun sebesar 0,3 persen, lebih baik dibandingkan penurunan sebesar 4,1 persen pada Juli 2025. Perbaikan ini didukung oleh kinerja penjualan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Subkelompok Sandang.

Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga bulan yang akan datang, yaitu pada Oktober 2025, diprakirakan stabil. Akan tetapi, tekanan inflasi pada enam bulan mendatang, yaitu pada Januari 2026, diprakirakan meningkat.

Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2025 sebesar 134,8, relatif stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 134,7. Sementara itu, IEH Januari 2026 tercatat sebesar 169,3, lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 163,4.

Terutama masyarakat kelas menengah bawah dan kelas bawah, mereka berjaga-jaga apabila terkena PHK. Terlebih indeks ketersediaan lapangan kerja masih di bawah level 100 yang berarti masyarakat tidak yakin ada lapangan kerja baru.

Di sisi lain, Direktur Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, sejak April 2025, sikap optimisme masyarakat akan perbaikan ekonomi menurun. Masyarakat masih menahan belanja untuk berjaga-jaga ekonomi ke depan semakin buruk.

”Terutama masyarakat kelas menengah bawah dan kelas bawah, mereka berjaga-jaga apabila terkena PHK. Terlebih indeks ketersediaan lapangan kerja masih di bawah level 100 yang berarti masyarakat tidak yakin ada lapangan kerja baru,” katanya.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat keyakinan masyarakat terhadap perekonomian ialah PHK yang masih melonjak tajam. Hingga Juni 2025 saja terjadi kenaikan kasus PHK sebesar 32 persen. Bahkan, menurut data dunia usaha dan serikat pekerja, data PHK lebih besar dibandingkan data pemerintah.

Artinya, Nailul melanjutkan, memang tidak ada dorongan dari sisi pendapatan karena pendapatan masyarakat sebagian hilang. Kemudian, masyarakat melihat data yang disampaikan pemerintah juga menyiratkan ketidakpercayaan masyarakat akan kebijakan pemerintah.

”Ketika pemerintah menyampaikan data yang baik, tapi kenyataannya buruk, masyarakat semakin tidak yakin pemerintah bisa menyelesaikan problem mereka. Ketidakpastian ekonomi menjadi naik kembali,” ujarnya.

Selain itu, minim kebijakan stimulus perekonomian dari pemerintah juga disinyalir memengaruhi keyakinan masyarakat. Salah satunya terkait kebijakan subsidi beberapa waktu lalu yang dirasa tidak mendongkrak konsumsi masyarakat secara signifikan, mengingat yang dibutuhkan masyarakat ialah uang tunai untuk belanja kebutuhan.