Penyaluran Kredit UMKM Kian Seret

JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tumbuh melambat dalam beberapa tahun terakhir. Ini tak lepas dari daya beli rata-rata masyarakat yang lemah. Dengan momentum Lebaran yang cenderung kurang menggeliat, perlambatan kredit UMKM diperkirakan masih akan berlanjut ke depan.

Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, saat dihubungi pada Rabu (2/4/2025), mengatakan, penurunan daya beli masyarakat benar-benar terjadi dan dirasakan oleh semua sektor, terutama UMKM. Alhasil, penyaluran kredit ke sektor UMKM pun melambat.

”Penurunan daya beli juga dapat terlihat dari jumlah penduduk yang melakukan kegiatan mudik Lebaran tahun ini. Jumlah pemudik turun dan tingkat hunian hotel saat libur panjang juga menurun. Sepertinya, (kredit UMKM) masih akan mengalami perlambatan,” katanya.

Perlu evaluasi kebijakan efisiensi dan alokasi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan, jumlah pemudik pada Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari total penduduk Indonesia. Perkiraan ini turun 24 persen dibandingkan dengan proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024.

Dengan demikian, Trioksa melanjutkan, turunnya daya beli masyarakat berpotensi semakin besar dan dapat terjadi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil tindakan agar kondisi tersebut tidak parah. Salah satunya dengan mengevaluasi kebijakan realokasi atau pemotongan anggaran.

”Perlu evaluasi kebijakan efisiensi dan alokasi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) menunjukkan, penyaluran kredit UMKM per Januari 2025 hanya tumbuh 2,89 persen secara tahunan. Ini jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit UMKM pada Januari 2024 sebesar 9,01 persen secara tahunan.

Sejak akhir 2021, penyaluran kredit ke sektor UMKM cenderung terus melambat. Sempat tumbuh negatif 1,81 persen pada 2020 saat pandemi Covid-19, pertumbuhan kredit UMKM berbalik melesat hingga 12,11 persen pada 2021. Namun, kredit UMKM tumbuh melambat menjadi 10,45 persen pada 2022, 8,06 persen pada 2023, dan 3,37 persen pada 2024.

Kredit UMKM tumbuh melambat menjadi 10,45 persen pada 2022, 8,06 persen pada 2023, dan 3,37 persen pada 2024.

Bahkan, hasil analisis uang beredar Bank Indonesia (BI) pada Februari 2025 menunjukkan, data sementara penyaluran kredit UMKM hanya tumbuh 2,1 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan periode Januari 2025 yang sebesar 2,5 persen secara tahunan.

Berdasarkan skala usahanya, penyaluran kredit segmen mikro dan menengah secara bulanan tumbuh melambat. Sementara segmen menengah tumbuh. Secara tahunan, segmen mikro justru melanjutkan pertumbuhan negatif yang makin dalam, dari minus 0,1 persen per Januari 2025 ke minus 0,9 persen per Februari 2025.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan, pemerintah telah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui kebijakan diskon tarif tol sebesar 20 persen, diskon tiket pesawat 13-14 persen, serta kebijakan tunjangan hari raya (THR).

Meski demikian, kebijakan tersebut justru terkesan reaktif, parsial, serta tidak menyentuh akar permasalahan ekonomi di masyarakat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks fiskal pemerintah yang lebih memprioritaskan proyek infrastruktur seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

”APBN 2025 dialokasikan secara masif untuk pembangunan tol berbayar, bandara, atau kawasan industri, sementara anggaran untuk perlindungan sosial justru dipangkas. Akibatnya, kebijakan mudik terkesan sebagai tempelan belaka, tanpa keberpihakan pada peningkatan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen pada 2024 juga telah menggerus daya beli kelas menengah serta pekerja. Kenaikan pajak ini tidak diimbangi dengan perluasan perlindungan sosial sehingga masyarakat terpaksa mengencangkan ikat pinggang, termasuk mengurangi budget mudik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengakui, tren pertumbuhan kredit UMKM dalam setahun terakhir cenderung melambat. Ini disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya risiko kredit UMKM yang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya.

Adapun proses pemulihan sektor UMKM dari dampak pandemi Covid-19 relatif lebih lambat dibandingkan dengan segmen korporasi. Selain itu, sektor UMKM juga turut merasakan dampak dari pelemahan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.

”Meskipun demikian, bank masih optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM, tecermin dari kredit UMKM yang masih diproyeksikan tumbuh positif pada akhir tahun 2025,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).

Bank masih optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM, tecermin dari kredit UMKM yang masih diproyeksikan tumbuh positif pada akhir tahun 2025.

Keyakinan tersebut salah satunya didukung oleh berbagai program dan kebijakan pemerintah, khususnya terkait penghapusan kredit macet UMKM. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kepada debitor UMKM yang memiliki prospek usaha baik untuk melakukan ekspansi.

Dian menambahkan, OJK juga berencana menerbitkan peraturan (POJK) tentang akses pembiayaan UMKM. Aturan tersebut disusun sebagai wujud dukungan terhadap program peningkatan kredit UMKM, terlebih agar UMKM lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan.

Sementara itu, Office of Chief Economist Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memproyeksikan, pertumbuhan kredit sepanjang 2025 akan berada dalam rentang 9,6-11,6 persen secara tahunan. Proyeksi ini sejalan dengan perkiraan pertumbuhan kredit dari BI sebesar 11-13 persen secara tahunan.

Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani menjelaskan, optimisme tersebut berangkat dari ambisi target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen pada 2029. Target ini diharapkan dapat mendorong laju ekonomi lebih cepat.

Pesimisme berasal dari daya beli masyarakat yang masih lemah (sisi demand) dan semakin ketatnya likuiditas (sisi supply) tecermin pada pertumbuhan kredit yang tinggi, tetapi di lain pihak pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) terus melambat.

”Di sisi lain, (ada) pesimisme berasal dari daya beli masyarakat yang masih lemah (sisi demand) dan semakin ketatnya likuiditas (sisi supply) tecermin pada pertumbuhan kredit yang tinggi. Namun, di lain pihak, pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) terus melambat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (25/3/2025).

Sebagai gambaran, pertumbuhan kredit perbankan pada 2024 tercatat sebesar 10,39 persen secara tahunan. Di sisi lain, pertumbuhan DPK hanya sebesar 4,48 persen secara tahunan atau tidak sampai separuhnya persentase pertumbuhan kredit perbankan.

Oleh sebab itu, menurut Aviliani, pelaku industri perbankan sebenarnya mengharapkan momentum Ramadhan dan Lebaran 2025 dapat mendongkrak pertumbuhan kredit sebagaimana terjadi pada 2024. Pada tahun ini, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada periode Maret-April sebesar 12-13 persen. Momentum Lebaran ada di periode ini.

Lebaran adalah salah satu dari tiga periode dalam setahun yang biasanya memiliki pengaruh tinggi terhadap siklus penyaluran kredit masyarakat. Dua periode lain adalah awal masuk sekolah (Juni-Juli), dan periode Natal dan Tahun Baru.

Selama periode Ramadhan, pertumbuhan kredit konsumsi secara bulanan biasanya meningkat cukup signifikan. ”Bahkan, pada 2024 tercatat sebagai angka tertinggi (kredit konsumsi) dibandingkan bulan-bulan lainnya sebesar 1,47 persen secara bulanan,” ujarnya.

Setelah Idul Fitri, Avilani menambahkan, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi. Dengan demikian, pertumbuhan kredit konsumsi ikut turun drastis, selalu tergolong terendah dibanding bulan-bulan lainnya.