Efisiensi Anggaran ala Trump dan Musk, AS PHK Massal Pegawai Pemerintah

WASHINGTON, JUMAT — Pemerintahan Presiden Donald Trump telah memulai pemecatan pegawai pemerintah di lembaga federal Amerika Serikat. Langkah ini dalam rangka pembersihan birokrasi untuk efisiensi anggaran.

Presiden AS Donald Trump menargetkan pemecatan hingga 2,3 juta pegawai pemerintah di lingkup federal AS untuk menghemat keuangan negara. Sebagai langkah awal, sasaran pertama pemangkasan adalah para pegawai yang masih dalam masa percobaan dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Namun, sejumlah lembaga pemerintahan juga telah menerima pemberitahuan akan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di lembaga mereka untuk tahap selanjutnya.

Perintah pemutusan hubungan kerja (PHK) itu datang dari Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) yang berfungsi sebagai departemen sumber daya manusia untuk pemerintah federal, Kamis (13/2/2025) waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Perintah dan pemberitahuan PHK tersebut dikonfirmasi oleh sumber yang berbicara dengan syarat tidak diungkap identitasnya karena mereka tidak berwenang untuk membahasnya secara terbuka.

Langkah ini diperkirakan sebagai langkah pertama dalam PHK besar-besaran pegawai pemerintah di era Trump.

Pada Selasa (11/2/3025), Trump telah menandatangani perintah eksekutif guna memberi tahu para pemimpin lembaga pemerintah federal untuk merencanakan pengurangan tenaga kerja dalam skala besar.

Bahkan, Elon Musk, yang telah diberi keleluasaan luas oleh Trump untuk memangkas pengeluaran pemerintah lewat Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), justru menyerukan penghapusan seluruh lembaga federal pada Kamis.

”Saya pikir kita perlu menghapus seluruh agensi, alih-alih membiarkannya,” kata Musk melalui telekonferensi video ke World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. ”Jika kita tidak mencabut akar rumput liar, rumput liar akan mudah tumbuh kembali,” ujarnya menambahkan.

Pemecatan massal di sejumlah lembaga Pemerintah AS itu telah dikonfirmasi oleh serikat pekerja dan karyawan yang mengetahui soal PHK tersebut.

Pemberitahuan PHK telah dikirim lewat surat elektronik atau surel (e-mail) dalam 48 jam terakhir ke sejumlah besar pekerja pemerintah dalam masa percobaan di Departemen Pendidikan, Badan Usaha Kecil, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, dan Badan Layanan Umum yang mengelola banyak gedung federal.

Salah satu badan yang para pegawainya dipecat adalah Kantor Manajemen Personalia yang mengurusi bagian sumber daya manusia untuk Pemerintah AS. Semua staf di masa percobaan pada lembaga itu dipecat lewat panggilan grup pada Kamis.

Menurut informasi yang diterima kantor berita Reuters, mereka diminta untuk meninggalkan kantor pusat lembaga tersebut di Washington paling lambat pukul 15.00.

Pejabat OPM juga bertemu dengan lembaga pemerintah lainnya pada hari Kamis. Dalam pertemuan itu, lembaga-lembaga pemerintahan federal disarankan untuk memberhentikan karyawan masa percobaan mereka, dengan beberapa pengecualian.

Semua staf di masa percobaan pada Kantor Manajemen Personalia dipecat lewat panggilan grup hari Kamis. Mereka diminta meninggalkan kantor pusat lembaga itu di Washington paling lambat pukul 15.00.

Perombakan pemerintah federal oleh Trump dan Musk juga meluas di badan pemungut pajak federal AS, Internal Revenue Service (IRS).

Pada pekan ini, orang-orang Musk telah mulai bekerja di badan pajak AS itu untuk pertama kalinya. Sementara itu, kedutaan besar AS diminta untuk bersiap menghadapi pemotongan staf.

”Anda dinilai tidak layak untuk terus bekerja karena kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Anda tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kinerja Anda belum memadai untuk melanjutkan pekerjaan lebih lanjut,” demikian isi surat pemecatan di kantor urusan usaha kecil pemerintah federal AS, Small Business Administration (SBA).

Surat pemecatan itu dikirim ke setidaknya 45 pegawai yang menjalani masa percobaan di SBA.

Selain di SBA, surat serupa dikirimkan di lingkup Departemen Pendidikan kepada 160 karyawan baru. Isi surat itu menyebutkan bahwa kelanjutan pekerjaan mereka tidak akan menguntungkan kepentingan publik.

Trump telah berulang kali menyerukan penghapusan Departemen Pendidikan selama kampanye presidennya. Pada Rabu pekan ini, ia menyebut departemen itu sebagai pekerjaan penipu dan kembali menegaskan niat untuk menutupnya.

Sejauh ini belum jelas berapa banyak pekerja federal domestik yang akan kehilangan pekerjaan mereka dalam gelombang pertama PHK itu. Pemecatan massal ini memenuhi janji Trump untuk mengurangi ukuran pemerintah federal dan membasmi ”negara gelap”.

Istilah ”negara gelap” itu merupakan referensi Trump untuk menyebut kelompok birokrat yang ia anggap tidak cukup loyal kepadanya.

Di Agensi Layanan Umum, General Services Agency (GSA), sekitar 100 karyawan di masa percobaan menerima surat PHK. Salah satu karyawan baru GSA mengatakan, ia menerima pemberitahuan pada pekan lalu berisi pemecatannya pada Jumat pekan ini. Ia mengatakan masih memiliki satu bulan tersisa hingga masa percobaannya berakhir.

Pemecatan itu mengejutkan karena ia menerima ulasan kinerja yang sangat baik. ”Sampai dua pekan lalu, ini adalah pekerjaan impian. Sekarang, semua menjadi mimpi buruk. Saya memiliki anak kecil dan hipotek yang harus dibayar,” kata pekerja tersebut.

Menurut data Pemerintah AS, sekitar 280.000 pekerja pemerintah sipil dipekerjakan kurang dari dua tahun lalu. Sebagian besar masih dalam masa percobaan.

Musk tak menanggapi permintaan komentar. Adapun juru bicara OPM mengatakan, pemecatan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang baru.

”Pemerintahan Trump mendorong lembaga-lembaga untuk menggunakan masa percobaan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai kelanjutan dari proses lamaran pekerjaan, bukan bagian proses memperoleh hak untuk pekerjaan tetap,” kata juru bicara OPM.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan, sekitar 75.000 pekerja telah mendaftar untuk menerima tawaran pensiun dini. Jumlah itu setara dengan 3 persen dari pegawai negeri sipil AS.

Batas waktu untuk menerima tawaran tersebut berakhir pada Rabu malam. Ketika ditanya mengapa pekerja tidak diberi waktu tambahan sehingga lebih banyak yang akan menerimanya, Leavitt mengatakan, ia tidak begitu yakin bahwa jumlahnya akan mencapai target.

Trump telah menugaskan Musk dan timnya di DOGE untuk melakukan pemangkasan terhadap 2,3 juta pegawai sipil federal.

Untuk itu, Musk telah mengirim anggota DOGE ke sedikitnya 16 badan pemerintah. Mereka mengakses sistem komputer pemerintah yang berisi informasi sensitif soal personel dan informasi keuangan pegawai. Hal ini diikuti dengan pemecatan pekerja.

Informasi yang diperoleh Reuters, Gavin Kliger, salah satu staf utama di DOGE, tiba di IRS pada Kamis. Ini adalah pertama kalinya seorang ajudan Musk memasuki IRS. Lembaga pemungut pajak itu memang telah lama menjadi target Partai Republik.

Partai penyokong Trump itu menuduh pemerintahan Joe Biden menggunakan IRS sebagai senjata yang menargetkan usaha kecil dan warga AS kelas menengah dengan audit yang tidak perlu.

Perombakan pemerintahan Trump telah menimbulkan kepanikan di antara ribuan pekerja federal di ibu kota AS. Mereka khawatir akan menjadi sasaran PHK berikutnya.

Trump bersikeras menjalankan kebijakan PHK meskipun serikat buruh dan jaksa agung dari Demokrat mengajukan tuntutan hukum dan kritik keras. Mereka menilai langkah Trump itu lebih bernuansa politis, bukan semata demi menghemat anggaran seperti klaimnya.

Trump mengatakan, pemerintah federal terlalu gemuk dan menggerogoti anggaran karena terlalu boros dan terlalu banyak pekerjaan yang menipu.

Sekelompok jaksa agung negara bagian AS menggugat DOGE untuk menghentikan upaya Musk memangkas pengeluaran federal. Gugatan itu diajukan ke pengadilan federal Washington, DC.

Gugatan dilayangkan oleh jaksa agung di New Mexico dan 13 negara bagian lainnya. Mereka menuduh Trump telah memberi Musk otoritas hukum yang tidak terkendali tanpa otorisasi dari Kongres AS.

Gugatan baru itu menuduh Musk ditunjuk secara ilegal. Gugatan menuntut agar Musk dilarang mengambil tindakan terhadap pemerintahan lebih lanjut.

”Tanpa menyadari ancaman yang ditimbulkannya bagi negara, Presiden Trump telah mendelegasikan wewenang yang hampir tidak terkendali kepada Musk tanpa otorisasi hukum yang tepat dari Kongres dan tanpa pengawasan yang berarti atas aktivitasnya,” kata gugatan itu.

Musk, kelahiran Afrika Selatan itu, disebut sebagai agen kekacauan bagi pemerintahan. Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

Sebelumnya, Musk dan DOGE telah dihantam beberapa gugatan terkait pelanggaran privasi atas akses mereka ke sistem komputer pemerintah.

Dua hakim federal di kasus pelanggaran privasi DOGE akan mempertimbangkan pada Jumat. Pertimbangan itu untuk memutuskan apakah DOGE dapat memiliki akses ke sistem pembayaran Departemen Keuangan dan data yang berpotensi sensitif di lembaga kesehatan, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan AS.

Di Manhattan, Hakim Distrik AS, Paul Engelmayer, akan mempertimbangkan permintaan jaksa agung negara bagian Demokrat untuk memperpanjang pemblokiran sementara pada DOGE yang ia terapkan sejak Sabtu lalu.

Perintah ini memblokir upaya tim Musk untuk mengakses sistem Departemen Keuangan terkait dengan sistem pembayaran bernilai triliunan dollar AS. Gugatan itu menuduh bahwa tim Musk tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengakses sistem pembayaran yang berisi informasi pribadi sensitif pada jutaan orang Amerika.

Gugatan tersebut juga menyatakan bahwa Musk dan timnya dapat mengganggu pendanaan federal untuk klinik kesehatan, prasekolah, inisiatif iklim, dan program lainnya. Trump juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengamankan agenda politiknya.

Di Washington, Hakim Distrik AS, John Bates, akan mempertimbangkan permintaan serikat pekerja untuk mencegah tim DOGE mengakses catatan sensitif di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen.

Sebagian besar inisiatif Trump yang ditentang secara hukum telah diblokir oleh pengadilan. Musk dan sekutu Trump lainnya membalas dengan menyerukan agar hakim terkait dimakzulkan. Trump mengatakan, ia akan mematuhi perintah pengadilan.

Meskipun beberapa inisiatif telah dihentikan pengadilan, pemerintahan Trump tetap kukuh dengan pemecatan massal pekerja pemerintah. Trump juga memotong program bantuan luar negeri AS. (Reuters/AP)