Efisiensi Anggaran di BKN: Alokasi BBM Pejabat Dibatasi hingga Mobil Jemputan Pegawai Ditiadakan

JAKARTA, KOMPAS — Sederet langkah diambil instansi pemerintah untuk mengefisienkan anggaran sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Badan Kepegawaian Negara atau BKN, misalnya, membatasi bahkan meniadakan alokasi bahan bakar minyak bagi pejabatnya. Tak hanya menyasar pejabat, operasional mobil jemputan bagi pegawai juga ditiadakan. Penggunaan lift dan alat penyejuk ruangan di kantor pun hanya akan difungsikan sebagian.

Lain lagi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian ini telah memutuskan menggelar peringatan hari jadi Imigrasi Indonesia yang ke-75 pada Jumat (31/1/2025) lalu secara sederhana. Perayaan secara sederhana tak hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia.

Penghematan di BKN tersebut tertuang dalam Nota Dinas Nomor: 28/RT.02.01/ND/A.I/2025 yang terbit pada 30 Januari 2025. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya misalnya, hanya mendapat alokasi bahan bakar minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja, sedangkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama tidak mendapatkan alokasi BBM. Kebijakan ini berlaku terhitung mulai 1 Februari 2025.

Lalu, alokasi anggaran jamuan, anggaran alat tulis kantor, bahan komputer dan alat rumah tangga kantor, serta anggaran sarana dan prasarana berupa pengadaan meubelair, peralatan dan mesin, serta renovasi ruangan hingga operasional mobil jemputan bagi pegawai diputuskan untuk ditiadakan.

Tak hanya itu, alokasi anggaran daya listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, serta pemeliharaan peralatan dan mesin/perangkat komputer juga dikurangi. Selain itu, pencetakan dokumen dapat menggunakan sharing mesin fotocopy yang tersedia.

Biaya sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, pest control, aquascape serta WA Blast ditiadakan, sedangkan operasional lift dan alat penyejuk ruangan (air conditioner/AC) sentral akan difungsikan sebagian.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Mohammad Ridwan saat dihubungi pada Minggu (2/2/2025) mengatakan, langkah efisiensi itu bagian dari instruksi Presiden Prabowo untuk mengefisienkan anggaran belanja. Hasilnya, BKN memangkas anggaran belanjanya hingga Rp 285,29 miliar atau setara 35,73 persen dari pagu yang ditetapkan tahun 2025, yakni Rp 798 miliar.

Menurut Ridwan, pemangkasan anggaran ini pasti berdampak terhadap BKN. Namun, ia tetap memastikan, dengan inovasi dan cara kerja baru yang sedang dirancang, pelaksanaan program-program prioritas BKN tetap akan berjalan. Selama ini, misalnya, BKN telah menggunakan aplikasi secara penuh untuk pekerjaan-pekerjaan substansial pelayanan manajemen ASN.

”Hanya saja, keadaan ini pasti berdampak pada layanan-layanan offline, seperti penerimaan tamu, konsultansi, dan audiensi langsung. Meskipun kanal-kanal informasi telah kami sediakan melalui helpdesk, sistem LAPOR!, e-mail, medsos, dan telepon, faktanya masih banyak tamu yang datang langsung ke BKN pusat dan kantor regional untuk mendapat penyelesaian permasalahan mereka,” tutur Ridwan.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. Efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun tersebut berasal dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

Ada tujuh poin instruksi dari Presiden Prabowo, yakni belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Efisiensi anggaran kelak akan digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan Prabowo, salah satunya Makan Bergizi Gratis.

Tak hanya di BKN, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pun sudah mulai mengefisienkan anggarannya. Seremoni peringatan hari jadi ke-75 Imigrasi Indonesia pada Jumat (31/01/2025), misalnya, digelar secara sederhana.

Acara seremoni hanya sebaras pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian. Sementara pelaksanaan di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI dibatasi hingga 15 peserta. Selain itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berinteraksi dengan jajarannya di daerah dengan menggunakan video conference.

”Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Agus Andrianto.

Agus melanjutkan, efisiensi tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga hingga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia.

Meski dilakukan efisiensi anggaran, Agus terus mendorong kementeriannya agar lebih semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa.

”Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini,” tuturnya.