Pemangkasan Anggaran Kesehatan Jangan Mengorbankan Kebutuhan Dasar Warga

JAKARTA, KOMPAS— Pemangkasan anggaran belanja di Kementerian Kesehatan perlu dipertimbangkan dengan baik agar tak memengaruhi kebutuhan esensial kesehatan yang berdampak langsung pada warga. Komitmen politik pemerintah dibutuhkan untuk memastikan aspek kesehatan dan pembangunan manusia tetap jadi prioritas.

Pendiri dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih, di Jakarta, Kamis (6/2/2025), mengatakan, efisiensi anggaran semestinya dilakukan pada keperluan administrasi, logistik, dan perjalanan dinas yang tak langsung berdampak pada warga.

”Sangat disayangkan (efisiensi). Jadi seperti tertukar prioritasnya. Apabila tujuannya mau membangun kapasitas SDM (sumber daya manusia), itu komitmen politik harus pada kesehatan dan pendidikan. Jangan terbalik. Ini seolah-olah semua akan selesai dengan memberikan makanan,” tuturnya.

Sangat disayangkan (efisiensi). Jadi seperti tertukar prioritasnya. Apabila tujuannya mau membangun kapasitas SDM, itu komitmen politik harus pada kesehatan dan pendidikan.

Ditemui secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, efisiensi anggaran belanja Kementerian Kesehatan pada 2025 mencapai Rp 19,6 triliun. Efisiensi tersebut antara lain berdampak pada pengurangan target sasaran program pemeriksaan kesehatan gratis serta pengadaan obat dan vaksin.

Menurut Diah, efisiensi yang dilakukan pada program-program yang terkait langsung dengan layanan masyarakat patut dipertanyakan. Apalagi, program pemeriksaan kesehatan gratis juga merupakan program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

”Pertanyaannya, apakah (anggaran) itu akan di-pull ke program MBG (Makan Bergizi Gratis)? Padahal, ada program lain tak kalah penting yang harus dipastikan ada anggarannya. Kesehatan masyarakat tak hanya dicapai dengan memberi makan. Ada soal kesehatan lain, seperti penyakit tak menular dan perbaikan gizi, yang harus diselesaikan,” tuturnya.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Edy Wuryanto, menuturkan, efisiensi anggaran pemerintah jangan sampai merugikan warga dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk akses pada obat dan vaksin.

Berdasarkan pembahasan Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR, efisiensi anggaran untuk obat dan vaksin hampir 50 persen dari target awal. ”Yang saya khawatirkan, efisiensi ini membuat obat di fasilitas kesehatan kosong. Selama ini, dengan anggaran yang ada, masih ada laporan obat kosong,” ujarnya.

Selain itu, Edy memberikan catatan terkait rencana efisiensi pada anggaran subsidi yang selama ini diberikan untuk iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III.

Selama ini, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000 untuk setiap peserta. Oleh karena itu, peserta yang seharusnya membayar iuran sebesar Rp 42.000 hanya membayar Rp 35.000.

Ia pun menyoroti rencana pemerintah yang akan melakukan efisiensi anggaran untuk program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi tenaga kesehatan. Anggaran efektif untuk beasiswa tenaga kesehatan hanya tersisa sekitar 50,6 persen.

Hal ini harus dikaji ulang karena bisa berpengaruh pada target pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, di Indonesia. Jika anggaran beasiswa dan bantuan pendidikan dikurangi, pemerataan dokter sulit terpenuhi sehingga akses warga pada layanan kesehatan yang memadai bisa tak tercapai.

Edy mengatakan, pemerintah memang perlu melaksanakan efisiensi anggaran. Namun, hal mendasar dan penting dalam sistem kesehatan nasional jangan sampai dikorbankan.