Efisiensi Anggaran Memukul Sektor Perhotelan Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS — Efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah turut berdampak pada sektor perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat efisiensi tersebut, hampir semua reservasi hotel untuk kegiatan pertemuan, rapat, dan seminar dari instansi pemerintah tahun ini dibatalkan.

Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono, Kamis (6/2/2025), mengatakan, hampir semua reservasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah dibatalkan. ”Reservasi dilakukan awal tahun untuk kegiatan pada Februari sampai Desember. Tapi sekarang dibatalkan,” ujarnya.

Pembatalan ini menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025. Efisiensi menyasar pos belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Deddy menyebut, kebijakan itu memukul sektor perhotelan di DIY. Pasalnya, kegiatan meetings, incentives, conventions, dan exhibitions (MICE) mencakup 55-60 persen reservasi hotel. Dari jumlah itu, sekitar 40 persen merupakan aktivitas MICE pemerintahan dan sisa 15-20 persen dari aktivitas MICE perusahaan swasta.

Mengingat besarnya porsi aktivitas MICE pemerintahan ini, Deddy mengungkapkan, dampak kebijakan efisiensi terhadap pendapatan hotel akan signifikan. Belum lagi dampak turunan terhadap pelaku sektor pariwisata lainnya serta usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di DIY.

Deddy mengatakan, hotel-hotel yang menjadi anggota PHRI DIY sedang berupaya mencari cara untuk menutupi pemasukan yang hilang dari aktivitas MICE pemerintahan. Hal ini agar bisnis hotel bisa terus berjalan sehingga tak sampai harus merumahkan karyawan, apalagi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu upaya itu adalah menggencarkan promosi MICE ke sektor swasta. Ada pula masukan untuk mengubah arah bisnis hotel agar lebih fokus menggarap pasar leisure atau wisata murni. ”Namun, itu agak sulit dilakukan karena hotel harus mengubah ruang-ruang pertemuan besar yang dimilikinya. Ini perlu waktu dan biaya tak sedikit,” ujar Deddy.

Jika upaya itu tak membuahkan hasil dalam enam bulan, Deddy memaparkan, hotel kemungkinan terpaksa memangkas karyawan. ”Sebetulnya kami tak menginginkan itu terjadi. Itu pilihan terakhir untuk menutup biaya operasional di tengah berkurangnya pemasukan,” tuturnya.

Pengusaha biro perjalanan wisata yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) DIY juga mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan dampak efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah.

Kami usul kebijakan ini diseimbangkan dengan menggencarkan promosi pariwisata untuk pasar mancanegara.

”Sebagian anggota Asita DIY mempunyai segmen pasar pemerintah. Tapi, kami belum bisa menyebutkan apakah ada penurunan atau tidak,” kata Ketua Asita DIY Trianto Sunarjati.

Namun, Trianto mengatakan, kebijakan itu pasti akan memiliki efek multiplier terhadap sektor pariwisata DIY secara umum. ”Karena itu, kami usul kebijakan ini diseimbangkan dengan menggencarkan promosi pariwisata untuk pasar mancanegara,” ucap Trianto.

Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono, Rabu (5/2/2025), menjelaskan, instruksi efisiensi anggaran akan dijalankan melalui penghematan sejumlah pos pengeluaran, seperti perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan seremonial.

Rapat-rapat di luar kantor pun akan dikurangi atau dialihkan ke gedung-gedung milik pemerintah daerah sendiri. “Kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda juga akan kita tunda,” kata Beny.

Dia pun mengakui, belanja pemerintah yang dikurangi ini akan mempengaruhi perekonomian DIY secara keseluruhan. Namun, seberapa besar dampak langsung maupun tak langsungnya, Beny belum bisa memastikan. “Nanti kita lihat,” ucapnya.