Ekonom Minta BPS Buka-bukaan soal Pertumbuhan 5,12 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Angka pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2025 sebesar 5,12 persen memunculkan pertanyaan besar di sejumlah kalangan. Sejumlah ekonom mendesak Badan Pusat Statistik menjelaskan proses di balik perhitungan itu serta mengapa data BPS tidak sejalan dengan indikator ekonomi sektoral lain yang menunjukkan perlambatan.

Dalam keterangan pers sekaligus surat terbuka Universitas Paramadina, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi 5,12 persen secara tahunan (year-on-year) yang diumumkan BPS itu tidak sejalan dengan kenyataan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha. 

Kondisi itu mulai dari daya beli yang melemah, konsumsi yang stagnan, hingga pesimisme produsen dan peningkatan pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri. ”Banyak kalangan tidak percaya, dan ini berpotensi bergulir menjadi bola liar yang merusak kredibilitas BPS,” kata Wijayanto, Sabtu (9/8/2025). 

Universitas Paramadina pun meminta tiga hal kepada BPS. Pertama, membuka metodologi dan asumsi perhitungan produk domestik bruto (PDB). Termasuk di dalamnya sumber daya, pembobotan sektor, dan metode estimasi pertumbuhan ekonomi yang dapat diverifikasi oleh sejumlah pihak. 

Kedua, BPS juga diminta menjelaskan kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi versi BPS dan indikator ekonomi sektoral lain yang pada saat sama justru menunjukkan perlambatan. 

Ketiga, BPS diminta menegaskan komitmen untuk menjaga independensi secara penuh dari tekanan atau intervensi pihak mana pun. Hal ini demi memastikan bahwa data bukanlah alat legitimasi politik, melainkan cerminan realitas yang akurat.

”Kredibilitas BPS adalah modal utama kepercayaan publik. Jika data yang dirilis tidak selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan hanya publik yang kehilangan pegangan, kebijakan ekonomi nasional juga akan salah arah,” katanya. 

Celios meminta PBB bisa mengaudit data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2025 yang dirilis BPS.

Dalam sepekan terakhir ini, Kompas mencoba membandingkan sejumlah indikator ekonomi sektoral dengan angka pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, sejumlah indikator utama perekonomian memang melambat, berbeda dengan statistik pertumbuhan ekonomi yang tumbuh tinggi.

Contohnya, realisasi penerimaan pajak, khususnya pajak konsumsi, yang anjlok. Sepanjang semester II-2025, setoran dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya Rp 267,3 triliun, turun sekitar 20 persen dibandingkan semester I-2024 sebesar Rp 332,9 triliun. 

Secara umum, kinerja penerimaan pajak secara keseluruhan pada semester I-2025 juga terkontraksi 7 persen dari semester I-2024. Data yang tidak selaras ini menjadi pertanyaan karena penerimaan pajak semestinya sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. 

Indikator lain yang tidak sejalan adalah penyaluran kredit yang tumbuh melambat hingga Juni 2025. Data Bank Indonesia (BI), kredit modal kerja dan kredit konsumsi melambat menjadi 4,3 persen dan 8,6 persen. Sebagai perbandingan, pada Juni 2024, kredit modal kerja masih tumbuh 10,7 persen dan kredit konsumsi masih tumbuh 11,4 persen. 

”Pernyataan ini kami sampaikan sebagai tanggung jawab moral dan akademik untuk mengawal transparansi, integritas, dan akurasi data nasional. Kami berharap BPS segera memberikan penjelasan terbuka, menyajikan data mentah untuk ditelaah publik, dan menegaskan kembali posisinya sebagai lembaga yang berintegritas dan independen,” ujar Wijayanto. 

Lembaga ekonom lain, Center of Economic and Law Studies (Celios), bahkan bersurat ke Badan Statistik Pusat Perserikatan Bangsa-bangsa, United Nations Statistics Division dan United Nations Statistical Commission. 

Dalam surat tertanggal 8 Agustus 2025 itu, Celios meminta PBB bisa mengaudit data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2025 yang dirilis BPS. Celios juga meminta PBB memberi dukungan teknis pelaksanaan reformasi dan transparansi di tubuh BPS, termasuk publikasi metadata secara utuh kepada publik. 

Celios menyoroti adanya inkonsistensi dan anomali yang ditemukan dalam data pertumbuhan ekonomi itu. ”Isu inkonsisten ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi, akuransi, dan independensi praktik statistik di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara. 

Beberapa isu yang dipaparkan Celios adalah penerimaan negara yang justru melambat pada periode yang sama, volatilitas data yang tidak bisa dijelaskan, serta minimnya pengungkapan metodologi perhitungan PDB oleh BPS. 

Sebenarnya, angka 5,12 persen itu sangat baik. Itu menumbuhkan optimisme dan meningkatkan investasi.

Bhima pun menyampaikan kekhawatirannya bahwa data makroekonomi dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung narasi politik pemerintahan Prabowo Subianto. ”Bukannya menjelaskan isu-isu itu secara transparan, pemerintah malah menganggap remeh,” lanjutnya. 

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, BPS adalah institusi yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pengurusan statistik nasional yang sudah berdiri selama puluhan tahun. 

”Kami dari pemerintah memercayai data pertumbuhan yang disampaikan BPS. Mau hasilnya jelek, mau bagus, sesuai ekspektasi dan perhitungan kita atau tidak, BPS tetap kami jadikan acuan,” katanya. 

Kemenko Perekonomian tidak mau berkomentar banyak tentang pihak-pihak yang bersurat ke PBB ataupun permintaan dari ekonom agar BPS mengungkap metodologi statistiknya. 

”Kami tidak bisa komentar, kami percaya kepada BPS. Sebenarnya, angka 5,12 persen itu sangat baik. Itu menumbuhkan optimisme dan meningkatkan investasi, mungkin juga bisa menggerakkan kembali tenaga kerja dan multiplier effect positif lainnya,” ujar Haryo.