Ekonomi Bisa Tumbuh 8 Persen jika Tiga Prasyarat Ekspor Terpenuhi

JAKARTA, KOMPAS — Ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8 persen pada 2029 jika tiga prasyarat ekspor terpenuhi. Untuk mencapainya, pemerintah bakal menggulirkan dua langkah konkret, yakni hilirisasi komoditas dan menjadikan industri kecil menengah menjadi bagian dari rantai pasok industri besar.

Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti, Kamis (21/11/2024), mengatakan, ekspor menjadi salah satu bagian strategi utama pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Ada tiga prasyarat utama ekspor dapat mendukung target pertumbuhan itu tercapai.

Pertama, ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi harus meningkat. Targetnya, nilai ekspor nonmigas Indonesia bisa naik dari 259 miliar dollar AS pada 2023 menjadi 400 miliar dollar AS pada 2029.

”Dalam kurun waktu itu, target pangsa ekspor global pun harus tumbuh dari 1,1 persen menjadi 1,4 persen,” ujarnya dalam Seminar Nasional ”Proyeksi Ekonomi Indonesia” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara hibrida di Jakarta.

Ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi harus meningkat. Targetnya, nilai ekspor nonmigas Indonesia bisa naik dari 259 miliar dollar AS pada 2023 menjadi 400 miliar dollar AS pada 2029.

Prasyarat kedua, lanjut Amalia, partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global harus semakin kuat. Targetnya, partisipasi tersebut dapat tumbuh dari 0,8 persen pada 2022 menjadi 1,2 persen pada 2029.

Ketiga, RI juga harus meningkatkan ekspor jasa. Ekspor jasa ditargetkan naik dari 23,2 miliar dollar AS pada 2022 menjadi 42,2 miliar dollar AS pada 2029.

”Tentu saja ketiga prasyarat itu perlu ditopang dengan peningkatan daya saing serta penguatan diplomasi ekonomi dan promosi ekspor,” katanya.

Menurut Amalia, pemerintah akan menggulirkan sejumlah langkah konkret agar tiga prasyarat tersebut terpenuhi. Dua di antaranya adalah melalui hilirisasi komoditas dan penguatan industri kecil menengah (IKM).

Hilirisasi ekspor akan menyasar 15 komoditas pertambangan, pertanian/perkebunan, dan perikanan. Beberapa di antaranya adalah nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, pasir silika, garam, dan udang.

Adapun terkait IKM, lanjut Amalia, perannya bakal diperkuat dengan menjadi mitra rantai pasok perusahaan besar atau sedang. Hal ini penting mengingat masih banyak IKM yang tidak bisa dibiarkan sendirian berkompetisi di pasar global.

”Banyak IKM Indonesia yang sudah ekspor lemah dalam menjaga konsistensi suplai dan kualitas atau standar produk. Selain itu, banyak IKM siap ekspor yang belum memiliki akses pasar yang luas,” katanya.

Investasi itu juga harus menyasar pertumbuhan industri padat karya. Investasi itu juga diperlukan untuk mengisi kekosongan industri dalam satu ekosistem rantai pasok.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti berpendapat sudah saatnya ekspor Indonesia diadakan pada produk bernilai tambah tinggi, bukan komoditas mentah. Namun, untuk merealisasikan produk hasil hilirisasi itu, pemerintah perlu menumbuhkan investasi.

Namun, investasi itu juga harus menyasar pertumbuhan industri padat karya. Investasi itu juga diperlukan untuk mengisi kekosongan industri dalam satu ekosistem rantai pasok.

”Bicara hilirisasi industri itu bicara rantai pasok. Dari hulu hingga hilir ada industri-industri yang mengolah bahan baku, menggunakan bahan penolong, hingga membuat produk jadi. Rantai pasok ini belum terisi semua sehingga investasi perlu diarahkan untuk mengisi kekosongan itu,” tuturnya.

Sementara Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia berharap agar pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan ekspor. Hal itu perlu diimbangi dengan mengatasi hambatan ekspor dan pengendalian produk-produk impor setelah terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS.

Trump berencana menaikkan tarif impor 10-20 persen terhadap semua barang yang masuk pasar Amerika Serikat. Bahkan, tarif impor barang asal China akan dinaikkan 60-100 persen. Trump juga berencana mengevaluasi kembali Sistem Tarif Preferensi Umum (GSP). Kebijakan itu berpotensi menghilangkan keistimewaan bea masuk barang-barang tertentu ke pasar AS yang didapat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, kebijakan Trump itu dapat berdampak langsung dan tidak langsung pada Indonesia. Kenaikan tarif dan evaluasi GSP akan membuat harga barang ekspor Indonesia di pasar AS naik.

”Ini tentu saja akan berpengaruh terhadap daya saing industri Indonesia yang bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), karet, dan alas kaki,” ujarnya dalam Gambir Trade Talk #17 ”Outlook Perdagangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2025”, Selasa (19/11/2024).

Kemudian dengan semakin tingginya tarif impor produk China, negara tersebut bakal mengalihkan penjualan produk-produknya ke negara lain, termasuk Indonesia. Mengingat kondisi China saat ini, yang meskipun tengah melambat ekonominya, produksinya over supply (pasokan melebihi permintaan).

”Sebelum Trump saja produk-produk impor China, terutama TPT, yang masuk Indonesia meningkat. Apalagi jika Trump benar-benar menaikkan tarif bagi produk-produk China, Indonesia akan semakin kebanjiran produk-produk tersebut,” katanya.

Mengutip data Trade Map, seperti diolah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), terdapat perbedaan data mencolok besaran impor produk tekstil dengan kode HS (Harmonized System) 50 sampai 64 dari China yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data Bea Cukai China. Besaran impor yang dicatat oleh BPS lebih rendah dibandingkan dengan data yang dilaporkan oleh Bea Cukai China sebagai ekspor produk ini ke Indonesia.

Selisih data impor yang tak tercatat itu terus membesar dari 2021 hingga 2023. Pada 2021, selisih data impor antara catatan BPS dan Bea Cukai China ini mencapai 1,5 miliar dollar AS, yang kemudian membengkak pada 2023 menjadi sebesar 4 miliar dollar AS.

Oleh karena itu, Faisal berharap agar Indonesia mengantisipasi hambatan ekspor ke AS melalui diplomasi dagang dengan AS. Bersamaan dengan itu, perlindungan terhadap serbuan produk-produk impor legal dan ilegal perlu serius dilakukan.