Ekonomi Serakah

Di tengah kesenjangan ekonomi yang makin melebar dan praktik politik yang makin jauh dari kepentingan rakyat, Presiden Prabowo Subianto melontarkan satu istilah yang menarik perhatian, yakni ”serakahnomics”.

Istilah serakahnomics, yang dikemukakan Presiden saat pidato di hadapan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Surakarta, Jawa Tengah, 20 Juli 2025, mengandung makna yang jauh lebih dalam dari sekadar retorika politik, untuk menyindir pelaku ekonomi dan kekuasaan yang tamak, yang mengeruk untung besar sambil menindas rakyat kecil.

Presiden menyebut mereka sebagai vampir ekonomi dan parasit pengisap darah rakyat, merujuk pada contoh kasus beras oplosan yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun.

Presiden Prabowo tidak sedang bercanda dan sedang menunjukkan penyakit serius dalam sistem ekonomi-politik kita hari ini, yakni keserakahan yang dilegalkan, diorganisasi, dan bahkan difasilitasi oleh sistem itu sendiri.

Namun, tantangan terbesar kita bukan hanya menamai masalah ini dengan istilah tajam seperti serakahnomics. Yang lebih penting adalah membongkar akar-akar keserakahan itu dan mencegahnya terus berkembang.

Data dari World Inequality Report 2022 menunjukkan bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 60 persen kekayaan nasional, sementara 50 persen warga di lapisan bawah hanya menikmati 4,1 persen.

Ini bukan soal siapa yang lebih rajin, melainkan tentang sistem yang membuka peluang besar bagi segelintir orang dan menutup kesempatan bagi mayoritas.

Di sektor politik, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 menyebutkan bahwa lebih dari 67 persen kasus korupsi melibatkan pejabat politik aktif. Sebagian besar terkait pengadaan barang, perizinan usaha, dan proyek-proyek besar.

Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan lagi alat untuk memperjuangkan kepentingan publik, melainkan justru menjadi sarana menumpuk keuntungan pribadi dan kelompok.

Skandal beras oplosan yang disebut langsung oleh Presiden Prabowo hanyalah satu contoh. Saat jutaan rakyat masih sulit membeli beras, ada segelintir elite yang memanipulasi sistem demi memperbesar kekayaan mereka. Inilah potret nyata dari serakahnomics.

Akibat praktik seperti ini, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga publik ikut tergerus.

Menurut survei Edelman Trust Barometer 2024, hanya 34 persen warga Indonesia yang percaya bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat. Angka tersebut seharusnya menjadi alarm dan peringatan serius.

Ketimpangan sosial makin terlihat. Misalnya, subsidi bakar bakar minyak (BBM) yang nilainya lebih dari Rp 300 triliun pada tahun 2022, menurut laporan Bank Dunia, ternyata sebagian besar justru dinikmati oleh kalangan menengah dan atas. Program yang seharusnya membantu kelompok miskin malah justru semakin memperkuat ketimpangan.

Serakahnomics pada akhirnya bukan cuma soal ekonomi. Ia adalah gejala dari sistem yang tidak adil serta kegagalan kolektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan keadilan sosial.

Keserakahan seperti di atas tidak tumbuh sendirian. Ia subur karena sistem yang lemah dalam pengawasan dan longgar dalam etika.

Di dunia politik, sistem pembiayaan partai politik yang tidak transparan membuat para pejabat merasa perlu mengembalikan modal setelah mereka terpilih. Di dunia bisnis, kedekatan dengan penguasa menjadi tiket emas untuk mendapatkan izin usaha, proyek, atau monopoli pasar.

Penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 43 persen perusahaan besar di Indonesia memiliki kaitan langsung dengan pejabat publik, baik lewat keluarga, partai politik, maupun kepemilikan tersembunyi. Struktur ini membuat banyak usaha kecil menjadi sulit bersaing secara sehat.

Dalam lingkungan seperti ini, keserakahan bukan lagi soal moral pribadi. Ia telah berubah menjadi strategi bertahan hidup dalam sistem yang permisif.

Sebagian orang mungkin berkata, biarkan pasar bekerja. Namun, kenyataannya, pasar yang tidak diawasi justru akan memperkaya yang sudah kaya dan semakin menyingkirkan mereka yang lemah.

Studi Dana Moneter Internasional (IMF) tahun 2015 membuktikan bahwa jika pendapatan hanya meningkat di kelompok orang kaya, pertumbuhan ekonomi justru melambat.

Sebaliknya, ketika pendapatan meningkat pada kelompok miskin dan menengah, pertumbuhan ekonomi lebih stabil dan berkelanjutan. Jadi, membiarkan serakahnomics hidup atas nama mekanisme pasar adalah bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan.

Presiden sudah memberikan sinyal penting. Tetapi agar serakahnomics tidak hanya menjadi slogan, masyarakat butuh langkah nyata.

Setidaknya, ada tiga hal utama yang harus dilakukan, yakni pertama, memperkuat regulasi dan pengawasan, terutama di sektor pangan dan energi yang rawan dimonopoli. Jangan biarkan rente dan permainan curang menguasai kebutuhan dasar rakyat.

Kedua, melakukan reformasi sistem pembiayaan politik. Tanpa ini, politisi akan terus tergoda menggadaikan kepentingan rakyat demi membayar balik sponsor atau investor politik.

Dan ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Ombudsman RI harus diberi wewenang lebih dan perlindungan politik agar bisa bekerja maksimal.

Di sisi lain, masyarakat juga harus aktif. Jangan apatis terhadap politik. Jangan hanya menjadi konsumen pasif yang memilih berdasarkan citra atau uang. Masyarakat perlu menjadi pengawas kekuasaan dan pembela nilai-nilai keadilan sosial. Masyarakat juga bisa mendukung usaha-usaha lokal, koperasi desa, atau bisnis yang etis dan tidak bermain curang.

Publik tidak bisa lagi hidup dalam sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang. Ketika jutaan rakyat masih berjuang untuk hidup layak, tetapi segelintir elite bisa meraup kekayaan lewat cara-cara curang, maka sistem itu jelas perlu diubah.

Istilah serakahnomics harus jadi pengingat bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, melainkan soal keadilan. Kekuasaan bukan untuk dipakai memperkaya diri sendiri, melainkan untuk melayani rakyat. Saatnya bangsa ini berani memilih jalan lain dengan jalan yang adil, bersih, dan berpihak kepada kepentingan bersama.

Musonif Afandi, Direktur Eksekutif Actual Research Survey