Ancaman Kian Kompleks dan Modern, Efektifkah Langkah Memperbesar Organisasi TNI?

Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan puluhan komando dan ratusan satuan tempur baru di tubuh TNI yang menandai ekspansi kuantitatif terbesar dalam sejarah TNI modern. Banyak yang berharap, langkah itu dapat memperkuat pertahanan nasional sampai-sampai rela memberikan dukungan politik dan anggaran. Namun, tidak sedikit pula yang menilai penambahan satuan di tubuh TNI ini justru tidak relevan dengan karakter ancaman zaman yang kini lebih bersifat non-tradisional.

Upacara peresmian satuan baru TNI itu digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Peresmian ini menandai ekspansi kekuatan di tiga matra yang secara total membentuk sekitar 162 komando dan satuan baru.

Rinciannya meliputi penguatan komando teritorial dengan penambahan 6 Komando Daerah Militer (Kodam), 14 Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal), dan 3 Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau). Di jajaran pasukan tempur, dibentuk 20 Brigade Teritorial Pembangunan, 6 Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus), 1 Brigade Infanteri Marinir, dan 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat). Pada tingkat satuan paling bawah, ekspansi ini mencakup pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan serta 10 batalyon elite yang terdiri dari 5 Batalyon Infanteri Marinir dan 5 Batalyon Komando Kopasgat.

Keputusan Presiden membentuk 162 satuan baru TNI itu mendapat respons positif, terutama dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta, misalnya, menyatakan menyambut baik keputusan Presiden tersebut. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahkan secara khusus mengucapkan selamat kepada tiga panglima pasukan elite TNI yang dilantik Presiden.

Mereka adalah Letjen Djon Afriandi sebagai Pangkopassus, Letjen TNI Marinir Endi Supardi sebagai Pangkormar, dan Marsdya TNI Deny Muis sebagai Pangkopasgat.

”Atas nama pribadi dan sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah besar ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, menjaga kehormatan TNI, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya,” ujar Sukamta melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin (11/8/2025).

Tidak hanya meresmikan satuan baru, dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar itu, Presiden juga melantik sejumlah perwira tinggi untuk mengisi jabatan-jabatan baru di TNI. Selain tiga panglima pasukan elite, Presiden juga melantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Sejumlah perwira tinggi lain juga dilantik untuk mengisi jabatan-jabatan baru di TNI.

Sukamta berharap para perwira tinggi yang baru dilantik itu dapat menghadapi tantangan dan ancaman yang semakin kompleks. Menurut dia, salah satu tantangan yang dihadapi ke depan adalah peningkatkan kemampuan tempur berbasis teknologi mutakhir, termasuk penguasaan drone tempur, siber, dan kecerdasan buatan. Tantangan lain adalah kesiapsiagaan menghadapi ancaman asimetris, seperti terorisme, infiltrasi intelijen asing, penyelundupan senjata, dan kejahatan lintas negara memerlukan respons cepat dan presisi tinggi. 

Selain itu, juga pengamanan wilayah strategis untuk memastikan kedaulatan di wilayah perbatasan, laut lepas, dan ruang udara dari potensi ancaman eksternal maupun konflik terbuka. ”Tantangan terakhir, penguatan operasi gabungan antarmatra untuk membangun interoperabilitas darat-laut-udara agar operasi gabungan berjalan efektif dan responsif,” kata Sukamta.

Melihat tantangan yang begitu kompleks, Sukamta menegaskan, pihaknya akan mendorong DPR untuk memberikan dukungan politik dan anggaran. Menurutnya, kebijakan DPR akan terus diarahkan untuk memperkuat TNI, termasuk pasukan elite. 

”TNI yang kuat adalah TNI yang profesional, modern, dan didukung rakyat. Tantangan global menuntut kita memiliki pasukan elite yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga unggul dalam teknologi dan strategi. Saya berharap para panglima baru dapat membawa pembaruan dan meningkatkan kesiapsiagaan TNI dalam setiap situasi,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) TB Hasanuddin juga menyampaikan, pemerintah telah menjamin ketersediaan anggaran bagi TNI yang kini strukturnya semakin membesar. Namun, rincian mengenai total anggaran untuk membiayai puluhan satuan baru ini baru akan terlihat jelas setelah nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dibacakan setelah 15 Agustus.

Lebih jauh, Hasanuddin menjelaskan, penentuan jumlah satuan, seperti kodam dan batalyon, sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah atau eksekutif dan tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang. Keputusan tersebut, kata dia, didasarkan pada prediksi ancaman yang dihitung oleh pemerintah.

Di sisi lain, rincian mengenai ancaman yang menjadi dasar kebijakan ekspansi masif TNI ini belum pernah dijelaskan secara detail kepada DPR. Kendati demikian, sebagai lembaga legislatif, Hasanuddin memercayai perhitungan atau kalkulasi yang telah dibuat pemerintah.

”Sudah dijelaskan kepada kami (alasannya) adalah (perkembangan jenis) ancaman. Tetapi, kan, ancamannya itu seperti apa, berapa orang, kan, tidak rinci,” ungkapnya.

Ia juga menepis kekhawatiran soal potensi kekurangan perwira untuk mengisi ribuan pos jabatan baru. Menurut dia, hal tersebut tidak menjadi masalah karena pasokan sumber daya manusia telah diperhitungkan, baik dari lulusan akademi militer tahunan maupun melalui jalur pendidikan perwira yang lebih singkat. ”Untuk perwira tidak ada masalah. Setiap tahun, kan, bisa dibikin,” ujarnya.

Analis militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, menilai, kebijakan yang terlalu fokus pada penambahan jumlah pasukan konvensional ini berisiko menciptakan ketimpangan. Pengembangan kapasitas militer harus diarahkan pada transformasi yang adaptif dan berbasis pada ancaman aktual yang kini telah bergeser.

”Fokus yang terlalu berat pada ekspansi kuantitatif batalyon konvensional tanpa integrasi kemampuan teknologi, intelijen, dan respons multidimensi justru dapat menciptakan ketimpangan antara bentuk ancaman yang dihadapi dan kapasitas militer yang dibangun,” ujar Beni.

Ancaman paling relevan saat ini, menurut Beni, bersifat non-tradisional dan multidimensi. Salah satunya adalah serangan siber dan spionase digital yang menargetkan infrastruktur strategis nasional. Ancaman tak kasat mata tersebut tidak bisa dijawab dengan penambahan batalyon, melainkan melalui pembentukan satuan siber TNI yang mendesak serta peningkatan kemampuan pertahanan jaringan.

Fokus yang terlalu berat pada ekspansi kuantitatif batalyon konvensional tanpa integrasi kemampuan teknologi, intelijen, dan respons multidimensi justru dapat menciptakan ketimpangan antara bentuk ancaman yang dihadapi dan kapasitas militer yang dibangun.

Selain itu, ancaman terorisme dan radikalisme juga telah berevolusi ke ranah digital. Penanganannya menuntut pendekatan presisi berbasis intelijen dari pasukan khusus, bukan penambahan pasukan secara masif. ”Serangan fisik kini bergeser ke bentuk yang lebih tersembunyi, seperti radikalisasi digital dan infiltrasi ideologi ekstremis melalui media sosial,” katanya.

Meski demikian, Beni tidak menampik pentingnya kehadiran fisik militer di wilayah perbatasan. Untuk menghadapi klaim wilayah seperti di Laut Natuna Utara, penempatan satuan infanteri dan marinir di titik strategis merupakan langkah awal yang krusial. Namun, ia menekankan bahwa itu saja tidak cukup.

”Dibutuhkan integrasi sistem komando terpadu melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dan pengembangan pangkalan militer yang mampu mendukung operasi lintas matra secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pada intinya, Beni menegaskan, efektivitas kebijakan ekspansi ini sangat bergantung pada ada atau tidaknya transformasi doktrin, struktur, dan pendekatan yang adaptif. Kekuatan militer modern bukan lagi hanya soal jumlah pasukan, melainkan kemampuan membaca, merespons, dan mengantisipasi dinamika strategis secara cerdas dan terintegrasi.