Sekolah rakyat bagi siswa dari keluarga miskin bakal dibuka di empat sentra layanan milik Kemensos di Jateng. Sekolah gratis itu untuk memutus rantai kemiskinan.
12 Mar 2025 20:12 WIB · Nusantara
SEMARANG, KOMPAS — Empat sentra layanan sosial milik Kementerian Sosial di sejumlah daerah di Jawa Tengah bakal dijadikan sekolah rakyat. Dalam program tersebut, setiap sekolah ditargetkan bisa memberikan pendidikan secara gatis kepada 1.000 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sekolah rakyat merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan yang berkelanjutan.
Berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, para siswa yang bersekolah di sekolah rakyat tidak perlu membayar. Seluruh pembiayaan di sekolah rakyat sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekolah rakyat yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA itu disebut Saifullah bakal menggunakan sistem asrama atau boarding. Dengan begitu, bukan hanya pendidikannya saja yang gratis, melainkan juga biaya makan dan minum serta tempat tinggalnya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/03/12/c7e0ec79d343a0a29f32a552f37b9f95-IMG_1433.JPG)
”Sekolah ini diprioritaskan untuk mereka yang masuk di desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT SEN) atau keluarga miskin ekstrem dan miskin. Kemudian, mereka ini akan diseleksi,” kata Saifullah seusai memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Rabu (12/3/2025).
Setiap sekolah ditargetkan bisa menampung hingga 1.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang berada di sekitar sekolah itu. Jika jumlah siswa dari keluarga miskin ekstrem dan miskin tidak memenuhi kuota 1.000 orang, siswa dari keluarga rentan miskin bisa ikut serta.
Menurut Saifullah, kurikulum yang nantinya diterapkan di sekolah rakyat merupakan kurikulum sekolah unggulan yang dikombinasikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Kurikulum khusus untuk sekolah rakyat tersebut sedang digodok bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kementerian Dikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/01/22/2557c28070d7b44f9bfa57ef2f8c26fa-20250122_Opini_Dari_Sekolah_Rakyat_hingga_SMA_Garuda_Bagaimana_dengan_Sekolah_Reguler.jpg)
Tak hanya kurikulum, guru dan tenaga pendidik untuk sekolah rakyat juga tengah disiapkan oleh Kementerian Dikdasmen. Guru dan tenaga pendidik yang telah terdata di Kementerian Dikdasmen bakal dites untuk selanjutnya ditempatkan ke sejumlah sekolah rakyat.
Saifullah menyebut, sekolah rakyat akan dibangun sebanyak-banyaknya di seluruh wilayah di Indonesia. Namun, yang telah dinilai siap untuk dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 ada sekitar 50 sekolah.
Di Jateng, ada empat sentra layanan sosial milik Kementerian Sosial yang dinilai Saifullah bisa digunakan untuk sekolah rakyat. Empat sentra itu berada di Temanggung, Pati, Magelang, dan Kota Surakarta.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/03/11/96602f1f-e6d0-4d71-b21f-a95f10aac9aa_jpeg.jpg)
”Empat tempat itu yang sudah siap untuk program sekolah rakyat tahun ini. Hari ini telah kami koordinasikan, nanti, mungkin satu minggu yang akan datang, sudah diketahui dari Jateng ini berapa yang sudah siap. Harapan kami, setiap kabupaten dan kota minimal satu,” ujar Saifullah.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng siap mendukung program sekolah rakyat. Selain lahan Pemprov Jateng, aset milik pemerintah kabupaten/kota juga akan diinventarisasi untuk nantinya dimanfaatkan sebagai sekolah rakyat.
”Tadi beberapa bupati dan wali kota sudah menyiapkan lahan, ada yang 5 hektar dan sebagainya. Nanti kami lakukan verifikasi. Kan, baru sosialisasi. Tetapi, prinsip kami sudah siap semua,” tutur Luthfi.
Sekolah ini diprioritaskan untuk mereka yang masuk di desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT SEN) atau keluarga miskin ekstrem dan miskin.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/03/11/0e861b4b-f7d8-49d1-9c64-9055b21c35c3_jpeg.jpg)
Kepala Dinas Sosial Jateng Imam Maskur mengatakan, tidak hanya lahan-lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah rakyat. Bangunan-bangunan sekolah yang sudah tidak terpakai karena adanya program penggabungan sekolah akibat minimnya siswa juga bisa dipakai.
”Daerah-daerah yang ada sekolah yang nganggur atau aset yang nganggur bisa nanti diusulkan. Aset yang sudah ada bisa dioptimalkan, bisa direvitalisasi. Nanti modelnya bisa dengan dihibahkan atau pinjam pakai,” ucap Imam.
Menurut Imam, sekolah rakyat yang akan didirikan di empat sentra layanan di Jateng akan membuka pendaftaran untuk siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Penerimaan siswa baru untuk sekolah rakyat itu akan dimulai Juli 2025.
Penulis:
Kristi Dwi UtamiEditor:
Haris Firdaus