Eropa Galang Kekuatan untuk Mandiri dari AS, Wacana Nuklir Mencuat

BRUSSELS, KAMIS — Eropa mulai menggalang upaya untuk mandiri secara militer dari Amerika Serikat (AS) setelah Presiden AS Donald Trump menangguhkan dukungan AS ke Ukraina secara resmi. Sikap Trump tersebut menimbulkan keraguan akan dukungan AS untuk Eropa di masa mendatang.

Para pemimpin UE berencana mengadakan perundingan darurat pada Kamis (6/3/2025) waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia.

Dalam pertemuan darurat itu, Uni Eropa (UE) berencana untuk membahas peningkatkan anggaran pertahanan dan penggunaan senjata nuklir Perancis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy direncanakan juga akan hadir.

“Eropa menghadapi bahaya yang jelas dan nyata dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Beberapa asumsi mendasar kita sedang dirusak hingga ke akar-akarnya," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam sebuah surat kepada 27 pemimpin UE.

Pembicaraan ini dalam kerangka agar UE dapat secepatnya menggalang pertahanan mandiri dan membantu Ukraina, sembari memutus ketergantungan pada payung pertahanan AS yang telah berlangsung puluhan tahun.

“Mengingat situasi ancaman yang meningkat, jelas bagi kami bahwa Eropa sekarang harus segera melakukan upaya yang sangat besar, sangat cepat, untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara kami dan benua Eropa,” kata calon kanselir Jerman berikutnya, Friedrich Merz pada Selasa (4/3/2025). Para pemimpin UE rencananya akan menyetujui pengecualian empat tahun untuk memungkinkan negara-negara anggota meningkatkan belanja pertahanan dalam pertemuan puncak luar biasa di Brussels itu.

Jerman telah menyerukan perombakan aturan belanja UE yang ketat. Perombakan ini dimaksudkan memungkinkan negara-negara anggota UE mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pertahanan dalam jangka panjang.

Merz telah berjanji akan menggelontorkan miliaran euro dalam pengeluaran tambahan untuk pertahanan dan infrastruktur. Janji Merz diikuti usul Duta Besar Jerman untuk UE untuk memberi negara-negara anggota UE lebih banyak ruang untuk belanja.

Usulan itu dinilai mengejutkan bagi para diplomat UE dalam pertemuan di Brussels. Sebab, usul ini menandai perubahan Jerman yang selama ini mempertahankan sikap keras untuk hemat anggaran dan berusaha menghindari pelonggaran aturan belanja.

Namun, seruan Duta Besar Jerman itu belum memperoleh sambutan baik dari sejumlah negara yang memiliki pendekatan hemat pengeluaran.

"Belanda dan Swedia meminta untuk tidak mengubah teks," kata seorang diplomat yang terlibat pembicaraan di Brussel.

Anggota Uni Eropa terikat oleh aturan pengeluaran yang menuntut mereka menjaga defisit publik di bawah tiga persen dari output ekonomi dan utang maksimal 60 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Peningkatan belanja pertahanan dapat menyulitkan negara-negara anggota UE tetap berada dalam batas utang dan defisit.

Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan, kemungkinan penggunaan penangkal nuklir Perancis juga akan dibahas bersama sekutu-sekutu Eropa. Pembahasan penggunaan nuklir dinilai penting dalam upaya melindungi Eropa dari ancaman Rusia. Perancis adalah satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang mempunyai senjata nuklir.

Dalam pidato menjelang pertemuan darurat di Brussels, Macron menggambarkan Rusia sebagai ancaman bagi Perancis dan Eropa. Untuk itu, katanya, ia telah memutuskan untuk membuka perdebatan strategis tentang perlindungan benua Eropa dengan penangkal nuklir.

Ia mengatakan, penggunaan senjata nuklir Perancis hanya akan berada di tangan presiden Perancis.

Langkah Macron ini merupakan respons atas desakan Merz. Selain meningkatkan anggaran pertahanan, Merz juga menyerukan diskusi tentang berbagi nuklir dengan Perancis.

Selama puluhan tahun terakhir, dalam kerangka Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Eropa mengandalkan arsenal nuklir AS yang kuat. "Masa depan Eropa tidak harus diputuskan di Washington atau Moskwa," kata Macron.

Penangkal nuklir Perancis berbasis udara dan laut, dengan jet tempur Rafale dan kapal selam nuklir yang dapat menyerang kapan saja, atas instruksi presiden Perancis.

Masa depan Eropa tidak harus diputuskan di Washington atau Moskwa.

Pada masa-masa awal Perang Dingin, Presiden Perancis saat itu, Charles de Gaulle, mengembangkan penangkal nuklir yang dirancang agar sepenuhnya independen dari dua kekuatan dominan saat itu, yaitu Uni Soviet dan AS. Sekarang, AS justru mendekati Rusia dan menjauh dari Eropa.

Macron menegaskan bahwa kepolosan Eropa selama 30 tahun terakhir, menyusul jatuhnya Tembok Berlin tahun 1989, sudah saatnya berakhir.

Pertemuan darurat itu dibayangi ketakutan Eropa pada kekuatan militer Rusia. Pada November 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin menurunkan ambang batas atau melonggarkan syarat yang memudahkan Rusia untuk meluncurkan serangan nuklir.

Tahun lalu, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan, senjata nuklir Rusia dengan kekuatan tiga kali lebih kuat daripada yang digunakan di Jepang selama Perang Dunia II telah dikirim ke Belarus. Lokasinya berbatasan dengan Ukraina. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) Putin mengendalikan sekitar 5.580 hulu ledak nuklir yang merupakan kekuatan nuklir terbesar selain AS.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte khawatir akan kemampuan angkatan bersenjata Rusia yang mampu melancarkan serangan ke negara Eropa lain pada 2030. Ia telah memperingatkan bahwa sekutu harus menghabiskan lebih dari 3 persen dari PDB untuk anggaran militer mereka.

Sebelumnya, Pemerintahan Trump menuntut agar Eropa menganggarkan 5 persen dari PDB untuk pertahanan. Jumlah ini jauh melampaui patokan NATO minimal 2 persen. Tujuh sekutu Eropa masih belum mencapai target itu. Adapun AS menghabiskan sekitar 3,4 persen.

Macron mengatakan Rusia sekarang menghabiskan 40 persen dari anggaran negaranya untuk belanja militer.

Rusia juga telah menyatakan rencana untuk meningkatkan kekuatan militernya pada 2030, yaitu dengan menambah tentaranya dengan 300.000 tentara tambahan, 3.000 tank, dan 300 jet tempur. "Siapa yang percaya bahwa Rusia saat ini akan berhenti di Ukraina?" tanya Macron.

Menurut Macron, Eropa perlu memastikan Rusia tidak akan menginvasi Ukraina lagi, nantinya setelah ada kesepakatan damai. Hal ini berarti memberikan dukungan jangka panjang bagi tentara Ukraina.

Macron juga mempertegas kemungkinan mengerahkan pasukan Eropa ke Ukraina untuk menghadapi Rusia. Gagasan pengerahan pasukan Eropa itu dimotori Perancis dan Inggris. Rencana ini juga dibahas bersama Trump saat kuncungan Macron ke Gedung Putih dua pekan lalu.

Pasukan tersebut, kata Macron, tidak akan bertempur di garis depan. Sebaliknya, mereka ditempatkan setelah perdamaian ditandatangani untuk menjamin bahwa perdamaian sepenuhnya dihormati.

Dia mengatakan bahwa pertemuan kepala staf angkatan darat negara-negara Eropa yang bersedia terlibat akan diadakan di Paris pekan depan.

Von der Leyen telah mengusulkan agar cabang eksekutif UE, Komisi Eropa, menyediakan dana pinjaman bagi negara-negara anggota untuk membeli peralatan militer baru, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk dikirim ke Ukraina. Ia mengusulkan negara-negara EU mengumpulkan hingga 161 miliar dollar AS di pasar keuangan untuk dana pinjaman itu.

Pada Senin (3/3/2025), Trump memerintahkan penghentian sementara pasokan militer AS ke Ukraina setelah menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, untuk menyepakati gencatan senjata dengan Rusia. Hal ini menimbulkan urgensi baru ke konferensi tingkat tinggi darurat UE yang akan digelar di Brussels.

Namun, UE menghadapi tantangan besar untuk menyatukan pendapat negara-negara anggotanya. Sebab, saat ini suara UE terpecah belah. Padahal, blok tersebut membutuhkan suara bulat untuk memberlakukan sejumlah kebijakan.

Hongaria, Slovakia, dan Bulgaria, misalnya, cenderung pro Rusia. Hongaria dan Slovakia secara rutin melemahkan dukungan UE untuk Ukraina.

Hongaria mengancam akan memveto pernyataan bersama yang dirancang untuk KTT UE di Brussel pada Kamis. Akan tetapi, Hongaria tidak dapat menghalangi keputusan keamanan atau pendanaan utama apa pun.

Kondisi itu berpotensi kian parah karena banyak negara besar UE tengah menghadapi ketidakpastian dalam negeri. Jerman tengah dalam transisi kepemimpinan baru. Pemerintahan Perancis saat ini juga rapuh karena bangkitnya oposisi, sementara Spanyol bergantung pada partai-partai kecil untuk menjaga koalisinya tetap utuh.

Sementara itu, meskipun mempunyai kepemimpinan yang kuat di bawah Perdana Menteri Donald Tusk, Polandia tengah menghadapi pemilihan presiden. Kabinet Belanda yang didominasi oleh pemimpin sayap kanan garis keras Geert Wilders juga dinilai goyah.

Pertemuan darurat para pemimpin UE itu dimaksudkan untuk menyatukan suara yang terpecah-belah itu. Akan tetapi, pertemuan darurat di Brussels itu tak akan langsung mengisi kekosongan senjata dan amunisi yang disebabkan oleh pembekuan dukungan AS. Pertemuan tersebut juga tidak akan membuka blokir pada sekitar 196 miliar dollar aset Rusia yang dibekukan di lembaga kliring Belgia.

Sementara itu, angkatan bersenjata Ukraina masih berjuang untuk memperlambat kemajuan Rusia di sepanjang garis depan sepanjang 1.000 kilometer, terutama di wilayah timur Wilayah Donetsk. Puluhan ribu tentara dan lebih dari 12.000 warga sipil Ukraina telah tewas selama perang yang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun.

Para pemimpin UE juga akan membahas apakah akan menjalin lebih banyak kontrak senjata dengan industri pertahanan Ukraina.

Hal ini dimaksudkan membantu mengintegrasikannya ke dalam jaringan industri Eropa. Pertimbangannya karena biaya produksi di Ukraina jauh lebih rendah sehingga dapat menyediakan cara yang relatif cepat untuk memasok lebih banyak senjata dan amunisi.

“Tahun lalu saja, berkat upaya Ukraina dan mitra, kami memproduksi lebih dari 1,5 juta pesawat nirawak dari berbagai jenis. Ukraina sekarang menjadi pemimpin dunia dalam peperangan pesawat nirawak. Ini adalah keberhasilan kami. Tetapi ini juga keberhasilan Anda,” kata Zelenskyy di Konferensi Keamanan Munich awal Februari 2025. (AP/AFP/Reuters)