Fenomena Lotre Pajak Hantui Kontestan Piala Dunia 2026

”Olahraga modern ialah produk kapitalisme serupa pabrik, bursa saham, dan baris antrean pengangguran.” – Tony Collins.

Kurang dari dua bulan lagi, sebanyak 48 peserta Piala Dunia 2026 akan meramaikan tiga negara Amerika Utara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Namun, sebelum bicara taktik dan susunan pemain yang dibawa ke pentas dunia, kontestan sudah harus mencari siasat untuk menghindari aturan pajak yang mencekik di AS.

Piala Dunia 2026 ibarat sebuah lotre pajak bagi tim-tim yang bermain di AS. Kanada dan Meksiko memang membebaskan pajak bagi 48 tim, para pemain, dan ofisial tim, tetapi hal berbeda berlaku di AS. Apalagi, sebanyak 78 dari 104 total pertandingan bakal digelar di Negeri Paman Sam yang memiliki 11 stadion penyelenggara di 11 kota berbeda.

Itu artinya nyaris semua negara bakal merasakan potongan pajak besar yang berlaku di AS. Hanya dua tim yang berpeluang tidak merasakan itu, yaitu Meksiko dan Kanada, seandainya jalan mereka terhenti di babak penyisihan.

Berbeda dengan Piala Dunia 2022 ketika Qatar memberlakukan selimut pembebasan pajak kepada seluruh peserta, pemain, dan ofisial tim, hingga federasi yang juga kecipratan bonus partisipasi dari FIFA.

Padahal, sebelum dipotong pajak pun, pendapatan pemain berkurang dibandingkan dengan saat tampil di edisi 2022. Itu disebabkan menurunnya uang harian dari FIFA. Para pemain hanya akan mendapatkan 650 dolar AS atau sekitar Rp 11 juta per hari. Jumlah itu berkurang dari 800 dolar AS (Rp 13,62 juta) dibandingkan empat tahun silam.

Dari pendapatan pemain itu sudah menjadi gambaran awal, kantong federasi, pemain, dan pelatih tidak akan pulang dari AS setebal ketika mereka kembali dari Doha, Qatar. FIFA gagal melakukan lobi kepada Pemerintah AS untuk mendapat pengecualian pajak pendapatan bagi peserta Piala Dunia 2026.

Pasalnya, potongan pajak yang didapatkan pemain dan pelatih tidak hanya satu lapis, bahkan bisa tiga lapis potongan pajak penghasilan. Ketiga potongan pajak itu ialah pajak dari negara asal, pajak negara bagian AS, dan pajak federal AS.

Pemain dan pelatih tentu harus patuh kepada potongan pajak penghasilan dari negara mereka, kecuali negara-negara yang membebaskan pajak penghasilan, seperti tim-tim Timur Tengah.

Keringat dan kerja keras pemain di lapangan juga perasaan otak pelatih di ruang taktik ikut pula ditagih pajak oleh pemerintah negara bagian dan federal AS. Dua potongan pajak di AS itu memiliki jumlah potongan yang beragam.

Itu sebabnya aturan pajak yang menghantui kontestan Piala Dunia 2026 ibarat permainan lotre. Potongan pajak yang ditagih akan berbeda setiap asal tim nasional. Itu bergantung kepada dua hal, yaitu tempat pertandingan (pajak negara bagian) serta ada tidaknya negara timnas itu memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTAA) dengan Pemerintah AS (pajak federal).

Sebanyak 50+1 negara bagian AS memiliki aturan potongan pajak penghasilan berbeda. Di Florida yang menempatkan kota Miami sebagai tempat penyelenggara tidak mengambil pajak penghasilan alias 0 persen. Alasan itu yang membuat David Beckham membentuk tim MLS, Inter Miami, hingga bersedia merekrut pemain terbaik, Lionel Messi.

Potongan pajak penghasilan berbeda berlaku, misalnya, di California yang bakal menggelar laga di Los Angeles (Inglewood) dan San Francisco, yang memberlakukan pajak penghasilan sebesar 13,3 persen bagi setiap penghasilan pertandingan di kota mereka.

Untuk New Jersey, yang bakal menggelar sembilan gim termasuk partai final di Stadion MetLife, pajak penghasilan kepada individu dan entitas bisnis sebesar 10,75 persen.

Dengan aturan itu, bonus serta honor iklan (endorsement) yang diterima pemain dan pelatih dari hasil pertandingan di kota-kota AS akan menerima potongan pajak yang berbeda-beda. Kontrasnya, mereka akan menerima bonus dan penghasilan yang utuh jika bertanding di tiga kota Meksiko atau dua kota Kanada.

Pemerintah federal AS juga memberlakukan pajak penghasilan bagi setiap pendapatan yang didapatkan di negara mereka. Demi menghindari itu, AS memiliki DTAA yang mulai diperkenalkan pada pengujung 1980-an.

Sebanyak 60 negara telah menandatangani DTAA dengan AS, termasuk Indonesia yang telah efektif menjalankan itu per 1 Februari 1997. Dari jumlah itu, hanya sebanyak 18 peserta Piala Dunia yang pemerintahnya telah menandatangani DTAA dengan Pemerintah AS.

Kondisi ini menyebabkan pemain dan pelatih dari 18 negara peserta pemilik DTAA tidak akan mendapat potongan pajak federal AS. Mereka hanya akan menanggung pajak penghasilan dari negara mereka.

Jumlah negara dengan DTAA itu terdiri dari 17 negara yang menandatangani langsung (termasuk Kanada dan Meksiko), serta Uzbekistan yang masuk dalam DTAA karena masih memberlakukan perjanjian pajak AS dengan Uni Soviet yang berlaku sejak 1976.

Hal itu tidak berlaku bagi 29 negara lainnya, seperti dua negara unggulan, Argentina dan Brasil. Lionel Scaloni, pelatih Argentina, serta Carlo Ancelotti yang menukangi Brasil, akan mendapat potongan pajak sesuai aturan di Argentina atau Brasil serta pajak penghasilan pemerintah negara bagian dan federal AS.

Sebagai catatan, pesepak bola profesional dan pelatih masuk dalam kategori pembayar pajak kategori tinggi di AS. Mereka menerima potongan pajak hingga 37 persen.

Tidak hanya pemain dan pelatih, federasi sepak bola yang tidak memiliki DTAA juga akan dikenai pajak atas bonus yang diberikan FIFA kepada mereka dari partisipasi di Piala Dunia 2026.

Federasi sepak bola masuk dalam kategori korporasi dengan besaran potongan pajak 21 persen. Padahal, bonus dari FIFA dari partisipasi Piala Dunia 2026 masuk dalam kategori dana hibah untuk pembinaan.

Terlepas dari dua negara adidaya sepak bola asal Amerika Selatan itu, duo debutan, misalnya Curaçao dan Tanjung Verde, juga akan mengalami tiga potongan pajak di AS. Pemain dan pelatih dikenai pajak negara bagian dan pajak federal AS, sedangkan federasi harus merasakan potongan pajak korporasi mencapai 21 persen.

Alhasil, seorang pemain dan pelatih dari negara non-DTAA bisa terkena potongan pajak sesuai aturan AS bisa mencapai 50 persen dari jumlah penghasilan mereka. Itu belum termasuk potongan pajak dari negara masing-masing.

”Sejumlah tim kecil akan menerima potongan pajak masif dari AS. Uang yang seharusnya bisa dialokasikan guna mengembangkan industri sepak bola mereka lebih baik justru bertahan di AS,” ujar Oriana Morrison, konsultan pajak olahraga yang menjadi penasihat untuk FPF (Portugal) dan CBF (Brasil), kepada The Guardian.

Daida Hadzic dan Rob Fagan dari KPMG AS, firma finansial, dalam jurnal bertajuk ”FIFA 2026 World Cup Blows the Whistle on Complex Tax Risks” (Maret 2026), menyebut setiap tim dan federasi harus melibatkan ahli pajak dan hukum untuk mengidentifikasi potensi risiko pemotongan pajak itu sebelum turnamen dimulai, 11 Juni mendatang.

”Kontrak untuk pemain dan staf harus ditinjau dan diperbarui untuk jelas membahas tanggung jawab pajak dan jaminan sosial, termasuk menentukan siapa yang akan menanggung biaya tambahan yang mungkin timbul dari aturan (pajak) itu. Pemain, pelatih, dan staf tim perlu diberi pemahaman tentang kewajiban mereka dan langkah yang perlu dilakukan demi kepatuhan (pajak),” tulis laporan itu.

Hadzic dan Fagan juga menyoroti peran krusial FIFA. Tidak hanya memberikan navigasi dari kompleksitas pajak di AS, ”FIFA juga perlu terus bernegosiasi dengan Pemerintah AS untuk mendapatkan peraturan khusus demi menyederhanakan kepatuhan pajak dan mengurangi beban administratif kepada tim dan federasi,” tutur keduanya.

Di sisi lain, FIFA sudah bebas pajak di AS sejak 1994 berkat masuk kategori organisasi nirlaba. Artinya, seluruh uang dari sponsor, hak siar, dan aktivitas komersial lain selama Piala Dunia 2026 akan masuk sepenuhnya ke kantong FIFA.

Meminjam satu kalimat yang mengawali tulisan ini dari sejarawan olahraga asal AS, Tony Collins, dalam bukunya Sport in a Capitalist Society: A Short History (2013), fenomena lotre pajak bagi kontestan Piala Dunia 2026 adalah bukti sepak bola sudah berpelukan dengan kapitalisme. Pelukan itu kian erat tercipta di jantung kapitalisme dunia, Amerika Serikat.

1. Meksiko (Tuan Rumah)
2. Kanada (Tuan Rumah)
3. Inggris
4. Spanyol
5. Perancis
6. Jerman
7. Belanda
8. Portugal
9. Belgia
10. Australia
11. Korea Selatan
12. Jepang
13. Turki
14. Mesir
15. Maroko
16. Afrika Selatan
17. Norwegia
18. Uzbekistan