Jakarta menghadapi tiga risiko banjir sekaligus, yaitu kiriman dari hulu, hujan lokal, dan rob di pesisir. Bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meredamnya?
08 Jul 2025 13:38 WIB · Metropolitan
Jakarta dan banjir sudah karib seiring letaknya sebagai dataran banjir. Kota metropolitan ini menghadapi tiga risiko banjir sekaligus, yakni ”kiriman” dari hulu, hujan lokal, dan rob di pesisir.
Lantas, bagaimana siasat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meredam risiko banjir di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno?
Siti Aminah (57), warga Rawajati, Jakarta Selatan, membersihkan sisa-sisa banjir di rumahnya di tepi Kali Ciliwung. Meski tanggul sudah diturap, kali masih meluap dan merendam permukiman warga hingga ketinggian 2 meter. ”Dengan adanya tanggul ini, kami berharap enggak banjir, tetapi banjir (tetap terjadi),” kata Siti.
Banjir berulang membuat warga selalu siaga ketika hujan deras mengguyur hulu di Bogor, Jawa Barat. Namun, aliran air begitu cepat masuk ke permukiman, menghanyutkan sebagian perabotan rumah tangga, dan mengharuskan warga mengungsi.
Opsi relokasi jadi pilihan paling realistis. Namun, warga enggan pindah ke rusun. Warga hanya ingin ganti untung. Uang pembebasan tanah dan rumah itu bekal untuk pindah ke permukiman lain.
”Tadi sudah ngobrol dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air (DKI Jakarta). Kami enggak mau rusun. (Kami) Ingin seperti tiga tahun lalu, ganti untung,” kata Siti, Selasa (8/7/2025).
Tiga tahun lalu berlangsung pembebasan 46 bidang tanah warga setempat untuk normalisasi Kali Ciliwung. Mereka mendapatkan ganti untung ratusan juta rupiah.
Surian (48), warga lainnya, mengamini hal tersebut. Mereka sudah terbiasa dengan banjir, tetapi memilih bertahan karena enggan tinggal di rusun.
”Jika akan direlokasi, kami mau ganti untung. Jadi bisa tinggal di lokasi yang diinginkan,” kata Surian di sela membersihkan sisa banjir dari rumahnya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/07/07/09af4deb-d4c4-4798-bca7-75ad6bfcbfc9_png.png)
Secara keseluruhan, banjir masih merendam 58 rukun tetangga (RT) di Jakarta hingga Selasa (8/7/2025) pukul 11.00 WIB. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Jakarta Timur paling terdampak dengan ketinggian banjir 1,6 meter.
Banjir akibat luapan Kali Ciliwung antara lain merendam Kelurahan Cililitan, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Cawang, dan Kelurahan Balekambang. Sementara di Jakarta Selatan, banjir melanda Mampang hingga Jati Padang dengan ketinggian sampai 80 sentimeter (cm).
Kali Angke, Kali Cengkareng, dan Kali Semanan di Jakarta Barat juga meluap. Alhasil, wilayah Duri Kosambi, Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, dan Kembangan kebanjiran hingga 80 cm.
Selain karena hujan deras dan luapan kali, banjir di Jakarta Utara juga terdampak oleh rob. Rob setinggi 65 cm antara lain merendam Kapuk Muara.
Banjir sejak Minggu hingga Selasa (6-8/7/2025) membuat 321 warga Jakarta mengungsi. Kebanyakan di antara mereka berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/07/08/d0b08173-fdda-3e06-bf85-b93a430de361_heic.jpg)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau warga Rawajati, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/7/2025). Ia melihat penyedotan air dari permukiman ke Kali Ciliwung serta mengecek penetapan lokasi untuk normalisasi.
Menurut Pramono, banjir memang tidak bisa dilawan. Akan tetapi, banjir harus disiasati agar tidak berdampak luas atau merugikan banyak orang.
Politisi PDI Perjuangan ini mengutamakan kelancaran saluran air atau drainase yang kapasitasnya terbatas. Lalu mengeruk kali-kali untuk mengoptimalkan daya tampung serta mempercepat normalisasi Kali Ciliwung.
”Saya sudah menandatangani empat penetapan lokasi dari 14 lokasi. Area bantaran kali memang tidak bisa dihuni. Normalisasi Ciliwung segera kami lakukan,” kata Pramono.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/07/08/c91a08ff-51f9-3452-af62-683eb38fb20e_heic.jpg)
Mantan Sekretaris Kabinet ini berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Jajaran Pemprov DKI Jakarta juga akan berdialog dengan warga demi kelancaran normalisasi.
Pramono juga menyatakan bakal segera berkoordinasi dengan kepala daerah aglomerasi, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk memitigasi banjir. Sebab, Jakarta menghadapi tiga risiko banjir, yaitu dari hulu, hujan lokal, dan rob di pesisir.
”Yang paling penting pengerukan sungai-sungai di pinggir Jakarta itu diteruskan. Saya lebih pada preventif karena enggak bisa kemudian hujan atau banjir baru tergopoh-gopoh untuk mitigasi,” kata Pramono.
Penulis:
Fransiskus Wisnu Wardhana DhanyEditor:
Mukhamad KurniawanPenyelaras Bahasa:
Nur Adji