321 Warga Mengungsi, Wilayah Banjir di Jakarta Meluas

JAKARTA, KOMPAS — Area cakupan banjir Jakarta meluas meskipun jumlah titiknya sudah berkurang. Namun, hujan masih mengguyur Jakarta dan sekitarnya sehingga area banjir masih berpotensi bertambah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, hingga Senin (7/7/2025) pagi ini sebanyak 46 RT terdampak banjir di empat wilayah kota administratif. Di Jakarta Selatan, ketinggian banjir hingga 1,3 meter dengan wilayah terdampak, antara lain Kelurahan Duren Tiga, Kelurahan Bangka, Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Mampang, Kelurahan Jati Padang, dan sekitarnya.

Mayoritas penyebab ialah curah hujan tinggi, luapan Kali Krukut, Kali Mampang, dan saluran PHB.

Sementara di Jakarta Barat, banjir berasal dari luapan Kali Angke, Kali Semanan, dan Kali Cengkareng. Banjir di Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kelurahan Rawa Buaya, dan Kelurahan Kembangan mencapai 60 sentimeter (cm).

Jakarta Timur dan Jakarta Utara juga masih terdampak banjir. Di Jakarta Timur, Kelurahan Cililitan paling terdampak dengan ketinggian banjir 1,2 meter dari luapan Kali Ciliwung. Adapun di Jakarta Utara, banjir melanda Kelurahan Kapuk Muara dengan ketinggian hingga 65 cm dari kombinasi hujan deras dan rob.

BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat enam lokasi pengungsian. Sebagian besar berada di Kelurahan Jati Padang dan sekitarnya dengan total 321 pengungsi.

Selain itu, tiga ruas jalan juga tergenang, yakni Jalan Adi Karya, Kedoya Selatan (40 cm); Jalan Bojong Indah Raya, Rawa Buaya (30 cm); dan Jalan Raya Daan Mogot Km 11, Kedaung Kali Angke (20 cm).

Pengajar pada Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Rudy Tambunan, menyebut, rangkaian hujan pada masa awal kemarau ini dipengaruhi berbagai faktor atmosfer, antara lain lemahnya angin monsun Australia dan suhu perairan laut.

”Harus diakui bahwa sarana dan prasarana tata air dataran rendah Jakarta sangat minim dan tidak sinkron dengan polder yang ada dan jumlahnya masih kurang,” kata Rudy secara terpisah.

Oleh sebab itu, pengerukan alur kali dan saluran air sebagai respons terhadap pendangkalan dan penyempitan sungai wajib dilakukan. Upaya itu tidak boleh mengesampingkan upaya menyinkronkan serta menambah infrastruktur pengendalian banjir.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, meminta pemerintah daerah lebih progresif mengatasi banjir. Apalagi, sudah sekian kali banjir melanda setelah diguyur hujan sejak awal tahun ini.

Ia tak memungkiri Pemprov DKI Jakarta sudah membangun infrastruktur fisik untuk mitigasi banjir, dan menyalurkan bantuan kepada warga di wilayah rawan banjir. Namun, butuh pendekatan yang lebih radikal dalam mengatasinya.

Jakarta membutuhkan solusi yang komprehensif dan bukan hanya pembangunan fisik infrastruktur-infrastruktur pengendali banjir.

”Banjir harus dilihat sebagai masalah besar yang meliputi berbagai aspek luas. Salah satunya adalah lintas batas wilayah. Selain hujan deras, di Jakarta juga diketahui hal itu diakibatkan oleh air kiriman dari daerah-daerah hulu,” ucap Bun.

Menurut Bun, infrastruktur pengendalian banjir belum terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem yang dapat bekerja secara optimal. Ini harus menjadi refleksi dan dicarikan solusinya.

Pemprov DKI Jakarta juga bisa berkoordinasi dengan kepala daerah di daerah aglomerasi untuk sama-sama mengatasi banjir. Misalnya, kerja sama melakukan penghijauan dan membangun tempat-tempat parkir air untuk dari hulu.