G20 dan Boikot AS, Pertaruhan Diplomasi Negara-negara Berkembang

Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, 22–23 November 2025, seharusnya menjadi momentum penting bagi Afrika dan negara-negara berkembang. Untuk pertama kali forum G20 diselenggarakan di Benua Afrika dengan mandat memperjuangkan agenda Global South.

Namun, forum itu dibayangi absennya Amerika Serikat (AS) dan kekhawatiran mengenai masa depan G20.

Dalam artikel di Foreign Affairs, Sophie Eisentraut, mengingatkan dengan getir. Kepala Riset Muenchen Security Forum (MSC) itu menulis, sebenarnya sudah ada jawaban atas pertanyaan: siapa akan mengisi kepemimpinan global saat AS mundur?

Data MSC dan berbagai sumber lain menunjukkan, Global South berulang kali telah menunjukkan kemampuan menyelesaikan aneka masalah global. Walakin, Eropa tak mau mengakui kemampuan itu. Ketidakmauan mengakui jadi salah satu penghambat serius kerja sama Eropa dengan bangsa-bangsa Global South.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa membuka pertemuan dengan menekankan pentingnya kerja sama multilateral dalam menjawab tantangan bersama. ”G20 menegaskan kembali nilai dan relevansi multilateralisme,” ujarnya dalam pidato pembukaan, Sabtu (22/11/2025).

Ia menambahkan, multilateralisme dibutuhkan untuk menghadapi ancaman besar terhadap umat manusia hari ini. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para pemimpin ekonomi besar dunia tanpa Presiden AS Donald Trump.

Pertemuan berlangsung di pusat konvensi dekat Soweto, Johannesburg, kawasan bersejarah tempat Nelson Mandela pernah tinggal. Para pemimpin dari negara-negara ekonomi besar dan negara berkembang hadir.

Sejak awal memegang presidensi G20, Afrika Selatan menempatkan agenda Global South sebagai prioritas. Agenda ini mulai dari keringanan utang negara berkembang, pendanaan perubahan iklim, representasi Afrika dalam lembaga internasional, hingga upaya memastikan negara pemilik mineral kritis tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.

Di KTT itu, Afrika Selatan seakan membuktikan keberanian menantang keberatan AS. Mendobrak tradisi G20 sebelumnya, deklarasi pemimpin diadopsi pada awal pertemuan. Biasanya, deklarasi dilakukan saat penutupan. Padahal, Washington telah mengungkapkan keberatan deklarasi G20 tanpa kehadirannya.

Ramaphosa menyatakan, konsensus muncul terhadap sebagian prioritas, meskipun AS menolak beberapa unsur agenda.

Juru bicara Ramaphosa, Vincent Magwenya, mengatakan, deklarasi pemimpin G20 disahkan secara bulat oleh anggota yang hadir. ”Biasanya deklarasi diadopsi pada akhir, tetapi ada kesadaran bahwa deklarasi sebaiknya disahkan sebagai agenda pertama,” ujarnya.

G20 menegaskan kembali nilai dan relevansi multilateralisme.

Afrika Selatan menyebut langkah ini sebagai kemenangan diplomatik bagi G20. KTT kali ini pertama kali digelar di Afrika.

Belakangan, Argentina menyampaikan tidak mendukung dokumen tersebut. Presiden Argentina Javier Milei, pendukung Trump, juga tidak hadir dalam KTT ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Washington. Argentina diwakili Menteri Luar Negeri Pablo Quirno.

Reuters melaporkan, rancangan deklarasi pemimpin G20 disusun sehari sebelumnya tanpa kontribusi dari AS. Seorang pejabat Gedung Putih menyebut langkah itu ”memalukan”.

Isi deklarasi mencakup urgensi krisis iklim, transisi energi, penurunan biaya utang negara berkembang, dan dukungan untuk energi terbarukan. Formulasi ini terus ditolak Washington. ”Deklarasi ini tidak dapat dinegosiasikan ulang,” kata Magwenya.

Presiden Perancis Emmanuel Macron mengingatkan, G20 berada dalam risiko karena kesulitan menangani krisis internasional. Ia juga memperingatkan, G20 mungkin sedang mendekati akhir sebuah siklus.

Forum itu, kata dia, sedang berjuang untuk menyelesaikan krisis besar secara bersama-sama, tetapi gerakan belum dilakukan secara kolektif. ”G20 berada dalam risiko dan kita tidak secara kolektif bergerak menuju sejumlah prioritas,” katanya.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres juga menyiratkan keraguan. ”Kita lihat saja,” katanya ketika ditanya apakah G20 dapat memprioritaskan negara-negara berkembang dan melakukan reformasi yang berarti.

Di sisi lain, Guterres menilai Afrika Selatan telah melakukan bagiannya dengan menempatkan hal-hal itu secara jelas di atas meja forum.

Absennya AS dianggap sebagai puncak ketegangan diplomatik antara dua negara sepanjang 2025. Trump beralasan boikot itu karena Pemerintah Afrika Selatan mendiskriminasi minoritas kulit putih. Klaim ini dibantah keras oleh Pretoria.

AS juga menolak agar referensi terkait krisis iklim masuk dalam naskah KTT. Selain itu, selama berbulan-bulan, Washington menekan Pretoria agar tidak mengadopsi deklarasi tanpa delegasi AS. Sumber diplomatik menyebut absensi AS sebagai penolakan politik, bukan teknis.

Selain AS, beberapa pemimpin lain tidak hadir. Presiden China Xi Jinping mengutus Perdana Menteri China Li Qiang. Presiden Rusia Vladimir Putin serta sejumlah pemimpin Amerika Latin tidak hadir, termasuk Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Berbeda dengan AS, negara-negara itu tetap mengirim delegasi tingkat tinggi.

Ketidakhadiran Putin dikaitkan dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akibat perang di Ukraina. Adapun Xi memang jarang hadir di forum di luar China.

Analis politik independen Afrika Selatan, Sandile Swana, menilai, hubungan AS-Afrika Selatan mulai memburuk sejak Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Israel. Gugatan itu terkait dugaan pelanggaran HAM dan genosida di Gaza.

”Persoalan itu telah membuat AS menggunakan G20 untuk memperjuangkan kepentingan individualnya terhadap Afrika Selatan dan itu sesuatu yang harus kita terima,” katanya seperti dikutip media Afrika Selatan, Mail & Guardian.

Eskalasi memanas beberapa bulan terakhir. Pada 14 Maret 2025, Pemerintah AS mengusir Duta Besar Afrika Selatan untuk Washington Ebrahim Rasool. Pengusiran sebagai persona non-grata terjadi setelah komentar Rasool soal gerakan ”Make America Great Again” sebagai ekspresi supremasi kulit putih.

AS juga mengurangi bantuan dan memberlakukan tarif impor sebesar 30 persen. Tarif ini tertinggi yang diterapkan AS terhadap negara Afrika sub-Sahara.

Posisi Washington berubah beberapa kali. Trump sempat menyatakan, Wakil Presiden AS JD Vance akan hadir. Dua pekan menjelang KTT, Trump menyatakan, tidak akan ada delegasi resmi AS.

Kurang dari 48 jam sebelum KTT dimulai, AS kembali mengubah sikap dan menyatakan akan mengirim tim kecil diplomat yang sudah berada di Afrika Selatan. Delegasi tersebut hadir hanya untuk seremoni serah terima presidensi G20, tanpa keterlibatan dalam pembahasan substansi.

Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Ronald Lamola menyatakan, ketidakhadiran pemimpin negara bukan hal luar biasa. Ketidakhadiran itu tidak boleh menghentikan kerja forum. ”Negara yang hadir tetap berkewajiban mengambil keputusan agar forum ini tidak tersandera oleh pihak yang memilih absen,” katanya.

G20 mewakili 85 persen ekonomi dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan lebih dari separuh populasi global. Namun, mekanisme berbasis konsensus dan meningkatnya fragmentasi geopolitik membuat proses perumusan kesepakatan semakin sulit.

Tantangan besar lainnya adalah presidensi G20 beralih ke AS. Washington hanya mengirim pejabat kedutaan untuk seremoni serah terima. Pemerintah Afrika Selatan merasa terhina dengan langkah itu.

Langkah AS dinilai merendahkan forum sehingga Afrika Selatan tak mau menyerahkan presidensi. ”Kami telah mengomunikasikan kepada Pemerintah AS bahwa presiden tidak akan menyerahkan presidensi kepada pejabat yunior kedutaan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan, Chrispin Phiri.

Suara sumbang menyebut boikot AS dan absennya sejumlah kepala negara melemahkan daya tawar KTT G20 Johannesburg. Pendapat lain, KTT itu justru membuka peluang koreksi struktur kekuasaan global.

Analis kebijakan Afrika Selatan, Nkosikhulule Nyembezi, mengatakan, KTT kali ini justru dapat mendorong negara-negara maju untuk tidak lagi menggantungkan arah multilateralisme pada kehendak AS. ”Global North tidak dapat lagi hanya menonton sambil mengangkat tangan saat institusi internasional menghadapi kebuntuan,” katanya.

Afrika Selatan menjadi negara berkembang terakhir dalam siklus presidensi Global South setelah Indonesia, India, dan Brasil. Era baru pertaruhan G20 pun dimulai. (AP/AFP/Reuters)