G20 Johannesburg, Ambisi Keketuaan Negara Berkembang Terakhir

Data Bank Dunia menunjukkan bahwa Afrika Selatan adalah negara dengan kesenjangan ekonomi dan sosial terparah di dunia. Berbekal fakta itu, Afrika Selatan menekankan pentingnya penyelesaian beban utang bagi negara miskin dan berkembang demi mencapai pertumbuhan ekonomi.

Afrika Selatan mulai Jumat (21/11/2025) menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20. Kelompok ini terdiri dari 19 negara berperekonomian terbesar di dunia plus Uni Eropa. 

Baru-baru ini, Uni Afrika juga masuk menjadi anggota. Berkat hal itu, G20 kini mewakili 85 persen perekonomian dunia.

Tantangan Pretoria menjadi ketua bergilir G20 untuk 2025 sudah berat sejak awal. Mereka menetapkan ”Solidaritas, Kesetaraan, dan Keberlanjutan” sebagai slogan. Kalimat ini mengajak negara-negara maju untuk bersama-sama bekerja dengan negara berkembang mengelola utang global.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio cepat berkomentar bahwa slogan itu sangat anti-AS. Di AS, pemerintahan di bawah Presiden Donald Trump menghapus semua kebijakan menyangkut kesetaraan jender dan pelarangan diskriminasi berbasis suku bangsa, ras, agama, dan sosial.

AS menganggap nilai-nilai kesetaraan sebagai pemikiran ekstrem kiri yang bertentangan dengan nilai-nilai konservatif serta kapitalisme. Trump tidak memercayai krisis dunia akibat perubahan iklim ataupun ketimpangan ekonomi.

Afrika Selatan oleh AS diberi tarif impor balasan setinggi 30 persen. Ini tarif tertinggi bagi negara-negara di Afrika. Trump juga marah terhadap Afsel karena termasuk negara yang menggugat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Kemudian, pada awal November, Trump mengumumkan bahwa AS tidak akan mengirim delegasi ke Johannesburg, Afsel, tempat KTT G20 akan diadakan. Alasan Trump ialah Afsel melakukan tindakan rasialis dengan membiarkan warga minoritas kulit putih dipersekusi.

Tidak jelas asal muasal pemikiran Trump karena hal itu terbukti tidak benar. Namun, Trump bergeming dan tetap tidak mau datang. Pengikut setia Trump, Presiden Argentina Javier Milei juga mengumumkan tidak mau datang ke Johannesburg.

Milei sendiri tengah menghadapi tekanan di negaranya. Argentina mengalami krisis ekonomi akibat inflasi berkepanjangan. Sebagai gantinya, Argentina di G20 diwakili oleh Menlu Pablo Quirno dan Sherpa G20 Federick Pineda.

Presiden Afsel Cyril Ramaphosa menanggapi kabar ketidakhadiran Trump dan Milei dengan percaya diri. ”Terserah. Mereka sendiri kok yang rugi,” katanya.

Meskipun begitu, Menlu Afsel Ronald Lamola, dikutip oleh Independent Online, mengatakan pentingnya kehadiran delegasi AS walaupun tidak dipimpin oleh pejabat tinggi. ”Bagaimanapun, AS akan menjadi ketua G20 untuk 2026. Kita harus melakukan serah terima secara resmi,” katanya.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent sejak awal 2025 sudah sering berkomentar, jika AS menjadi Ketua G20 2026, pembahasannya akan murni soal ekonomi. Mereka tidak mau mengikutsertakan isu lingkungan, sosial, dan lain-lain.

Ucapan Bessent itu sejatinya telah berkali-kali dipatahkan secara ilmiah. Pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan dengan krisis iklim, kemiskinan, pendidikan, dan akses kesehatan.

Afsel mengajak Joseph Stiglitz, ekonom asal AS dan pemenang Nobel Ekonomi 2001, untuk membentuk panel. Stiglitz dan tim menemukan bahwa semakin banyak krisis politik yang dilatari oleh kesenjangan ekonomi.

Stiglitz mengatakan, perlu ada kerja sama multilateral untuk menyelesaikan persoalan darurat kesenjangan dunia. Ada 2,3 miliar jiwa penduduk dunia yang terancam kelaparan akibat kesenjangan.

Sebanyak 10 persen orang terkaya di dunia menguasai harta setara tiga perempat dunia. Sebaliknya, di kalangan rakyat jelata, satu dari empat orang mengalami kelaparan.

Kesenjangan ini memiliki penyebab berlapis. Kemiskinan tidak lagi berdiri sendiri karena berkorelasi dengan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan lingkungan yang lestari.

Sistem pembangunan sekarang dinilai tidak berkelanjutan dan berkesinambungan. Kritik serupa juga disuarakan di KTT Iklim 2025 atau COP30 di Belem, Brasil. 

Wujud pembangunan masih merusak alam sehingga yang menikmati hasilnya hanya segelintir orang. Mayoritas warga malah mengalami imbas dari kerusakan lingkungan mulai dari penggusuran, kehilangan mata pencarian, kehilangan sumber air bersih, kehilangan sumber pangan, polusi, dan bencana alam.

Kemiskinan juga mendesak orang ke lingkaran utang. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Afrika Selatan saja, warga per kapita menghabiskan 70 dollar AS untuk mencicil utang. Jumlah ini lebih besar daripada biaya pendidikan sebesar 63 dollar AS dan kesehatan sebesar 44 dollar AS. Jika terus begini, masyarakat tidak bisa sejahtera.

Bagi Afsel, ambisi mereka di G20 kali ini ialah bisa memasukkan keadilan dan kesetaraan ekonomi ke dalam struktur hukum global. Afsel tidak mau kesetaraan hanya menjadi nilai yang diakui, tetapi harus ada peraturan hitam di atas putih yang praktis.

”Bisakah modal moral ini diterjemahkan ke dalam kebijakan dan deklarasi yang disepakati oleh semua anggota G20?” tulis tajuk rencana harian Mail and Guardian, koran acuan Afsel.

PM China Li Qiang mengatakan, KTT G20 Johannesburg menjadi bukti bahwa multilateralisme bekerja terlepas ada negara-negara yang berusaha menghalanginya. China berusaha tampil sebagai negara yang mendukung multilateralisme di tengah AS yang menarik diri dari dunia.

Namun, Guru Besar Sosiologi Universitas Johannesburg Patrick Bond menjelaskan, tantangan KTT G20 kali ini lebih dari sekadar ketidakhadiran AS. ”Bisakah semua anggota setuju dengan restrukturisasi utang dan dana untuk mengatasi kesenjangan global? Itu tantangan yang lebih penting,” ujarnya kepada Eyewitness News.

Bond menuturkan, G20 ini mengenai negara-negara dengan pemikiran imperialis dan negara-negara subimperialis pendukungnya tidak mau melakukan apa pun untuk dunia dalam hal memperbaiki kesetaraan. Mempertemukan pandangan negara maju dengan berkembang selaku menjadi kendala di setiap KTT G20.

Apalagi, Afsel adalah negara berkembang terakhir yang menjadi ketua G20. Negara berkembang pertama yang mengetuai G30 adalah Indonesia pada 2022, dilanjutkan oleh India, Brasil, dan kini Afsel. Tahun depan, negara maju AS menjadi ketua dan kesempatan suara negara berkembang didengar kian menipis di bawah pemerintahan Trump. (AP/AFP/REUTERS)