Negara Berkembang Mau Perombakan Bank Dunia dan IMF

NEW YORK, KOMPAS — Indonesia mendukung restrukturisasi utang dan reformasi badan keuangan dunia. Sudah waktunya negara-negara berkembang berperan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan keuangan global.

Sikap itu disampaikan dalam rapat G77 plus China. Rapat digelar di sela rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (24/9/2025) siang waktu New York atau Kamis dini hari WIB.

”Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia tidak lagi beroperasi di situasi yang sama seperti dulu,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat selepas rapat.

G77 plus China adalah wadah kerja sama multilateral di dalam PBB. Kelompok ini terdiri atas 134 negara berpendapatan rendah hingga menengah. Artinya, mereka mewakili dua pertiga keanggotaan PBB yang berjumlah total 193 negara. 

Salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh negara-negara berpendapatan rendah ialah utang. Menurut laporan Bank Dunia pada Desember 2024, utang luar negeri negara berpendapatan rendah dan menengah secara keseluruhan adalah 8,8 triliun dollar AS. Jumlah itu naik 205,9 miliar dollar AS dibandingkan tahun 2023.

Tri menerangkan, lingkaran utang ini melibatkan lembaga keuangan global. Polanya berawal dari utang bilateral yang berkembang menjadi sistem gali lubang dan tutup lubang.

”Untuk membayar utang itu, negara harus meminjam kepada IMF ataupun Bank Dunia yang syaratnya banyak sekali. Mirip seperti pengalaman Indonesia di kala krisis moneter 1998,” kata Tri.

Pola itu tidak sehat dan justru membuat negara susah berkembang untuk mengumpulkan dana membayar utang tersebut. Apalagi, dari segi persyaratan, keputusannya ditentukan oleh negara-negara dengan kepemilikan modal besar, bukan sistem satu negara satu suara.

”Sekarang, jumlah negara berkembang semakin besar. Contohnya, para anggota BRICS itu mewakili 40 persen perekonomian dunia,” kata Tri.

Semestinya, negara-negara berkembang yang kini memiliki perekonomian besar juga bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di Bank Dunia dan IMF.

Pertemuan G77 itu juga menyinggung reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan. Mereka membahas dua hal, yaitu persoalan jumlah anggota tetap dan tidak tetap apabila DK PBB direformasi serta mengenai hak veto dan negara yang bisa memilikinya.

Presiden MU PBB Annalena Baerbock dalam pertemuan G77 plus China mengatakan, G77 adalah pencetak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mereka yang mengingatkan kepada dunia mengenai cara agar semua negara, terlepas besar wilayah, penduduk, dan perekonomiannya, berhak sejahtera.

”Namun, dana untuk pencapaian SDGs masih kurang 4 triliun dollar AS, padahal target pencapaiannya tinggal lima tahun lagi,” ujar Baerbock.

Harus ada inisiatif skema kerja sama baru antara negara Selatan-Selatan dan Utara-Selatan. G77 adalah bukti dari penerapan sistem multilateral yang berjalan. 

Delegasi Indonesia menghadiri 56 pertemuan yang diwakili oleh tim-tim dari delegasi. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menghadiri pertemuan yang diinisiasi oleh Brasil. Pertemuan membahas pendanaan untuk pelestarian hutan tropis.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh negara yang memiliki hutan tropis. Pembahasannya mengenai pelestarian hutan dan peningkatan keragaman jenis pangan sebagai langkah mitigasi krisis iklim serta ketahanan pangan global.

Terdapat pula pertemuan Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI) membahas soal penanganan pengungsi Rohingya. Sebanyak 1,3 juta warga Rohingya masih ditampung di tiga kamp di Cox’s Bazaar, Bangladesh, yang kondisinya tidak layak. ”Indonesia berkepentingan dalam hal ini karena banyak pengungsi Rohingya terdampar di wilayah kita,” kata Tri.

Mereka dalam kondisi mengenaskan, bahkan banyak yang tewas di perjalanan. Mereka diselundupkan oleh sindikat perdagangan manusia untuk menuju negara tujuan, tetapi di tengah jalan malah terdampar di Indonesia.

Gambia, salah satu negara anggota OKI, telah menggugat Pemerintah Myanmar ke Mahkamah Internasional (ICJ). Tuduhannya ialah Naypyitaw melakukan diskriminasi sistematis terhadap kelompok etnis Rohingya. Mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

Selain itu, Tri juga menghadiri pertemuan antara dua kawasan, yaitu Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan Aliansi Pasifik yang terdiri dari Chile, Kolombia, Meksiko, dan Peru.

Kedua kawasan ingin meningkatkan hubungan pariwisata serta usaha, mikro, kecil, dan menengah. Mereka juga membahas langkah awal perumusan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Aliansi Pasifik. Saat ini, baru Singapura yang memiliki perjanjian semacam itu dengan Aliansi Pasifik.

Selain ratusan pertemuan sampingan, sesi debat pada sidang MU PBB masih terus berlangsung. Pada Rabu, debat antara lain menghadirkan Presiden Turkmenistan Serdar Berdirmuhamedov dan Presiden Interim Suriah Ahmed Al- Sharaa.

Kehadiran Al-Sharaa penting dan bersejarah karena ini pertama kalinya Presiden Suriah menginjakkan kaki di SMU PBB dalam 58 tahun. Terakhir kali kepala negara Suriah hadir dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut adalah pada tahun 1967, ketika Presiden Nureddin Al-Atassi masih memimpin.

Suriah setelah itu dipimpin oleh Hafez Assad yang bertangan besi. Kekuatan dia dilanjutkan oleh putranya, Bashar Assad. Selama 50 tahun, dinasti Assad menguasai Suriah.

Mereka kemudian digulingkan oleh kekuatan gabungan kelompok pemberontak Suriah yang dipimpin Hayat Tahrir el-Shams pada 8 Desember 2024. Keluarga Assad pun kabur ke Rusia.

Pemimpin HTS Abu Mohammed al-Golani menjadi presiden sementara Suriah. Dalam jabatan ini, ia memakai nama aslinya, yakni Ahmed Al-Sharaa. Status dia sebagai teroris juga kemudian dicabut oleh Pemerintah AS.

”Kisah Suriah adalah kisah mengenai harapan. Kami berhasil mengalahkan kejahatan yang bercokol selama bertahun-tahun,” ucap Al-Sharaa dalam sesi debat umum SMU PBB.

Ia menuturkan, bangsa Suriah mengenal sakit, tetapi tetap optimistis menatap masa depan. Akhirnya, bangsa Suriah mengambil tempat mereka sebagai bangsa berdaulat di antara negara-negara anggota PBB.

”Oleh sebab itu, kami meminta agar semua sanksi yang tersisa atas Suriah dicabut. Rakyat Suriah berhak untuk tumbuh,” kata Al-Sharaa.

Tim dari delegasi Indonesia tetap ada yang terus memantau sesi debat umum SMU PBB. Sejauh ini, tidak ada komentar negatif mengenai Indonesia dan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sesi debat umum ataupun pembahasan soal Solusi Dua Negara.