Di PBB, Prabowo Nyatakan Indonesia Swasembada Pangan dan Siap Ekspor Beras

Setelah absen 11 tahun, kepala negara Indonesia kembali ke mimbar debat umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, PBB berada di masa mereka sangat dibutuhkan dan Indonesia siap membantu.

”Indonesia sangat menerima manfaat dari PBB. Indonesia tahu rasanya terjajah, miskin, menderita, dan diperlakukan lebih rendah daripada anjing,” kata Prabowo di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).

PBB ketika Indonesia baru merdeka memberi tempat kepada negara yang sangat muda itu untuk berdiri. Di PBB, Indonesia memperoleh legitimasi. 

Prabowo mengatakan, Indonesia memasuki era kesejahteraan baru. Namun, di masa yang semestinya maju dengan kecanggihan ilmu dan teknologi ini, masih terjadi ketidakadilan.

Penyebabnya adalah kesalahan manusia yang membiarkan ketakutan, kecurigaan, dan ketidakpercayaan merajalela sehingga berujung kekerasan. ”Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyerah. Justru, kita harus merapatkan barisan dan bekerja sama, bukan tercerai-berai,” tuturnya.

Indonesia mengimbau negara-negara anggota PBB menolak doktrin yang kuat melawan yang lemah. Kekuatan tidak berarti kebenaran dan kebenaran sejatinya adalah kebenaran. Indonesia memercayai PBB sebagai wadah untuk bersama-sama mencari jalan keluar.

Ia mengklaim, Indonesia di 2025 mengalami swasembada pangan. Oleh sebab itu, Indonesia siap mengekspor beras kepada negara-negara yang membutuhkan.  Indonesia antara lain siap mengirim beras di Gaza.

Klaim soal Indonesia swasembada dulu juga pernah disampaikan Indonesia di forum PBB. Bedanya, Presiden Soeharto menyampaikannya di forum Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Pidato Soeharto disampaikan di Roma, Italia, pada 1985 atau 40 tahun sebelum Prabowo pidato di PBB.

Impunitas adalah ibu dari segala kekacauan dan rakyat yang menjadi korban.

Prabowo melanjutkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memahami rasanya terimbas krisis iklim. Setiap tahun, di Jakarta saja, permukaan air laut naik 5 sentimeter.

Indonesia harus membangun tembok laut sepanjang 480 kilometer. Butuh waktu 20 tahun untuk melakukannya dan tidak bisa lagi ditunda. 

Dari kebijakan yang lebih luas, Prabowo mengatakan, komitmen Indonesia mengikuti Perjanjian Paris 2015 dengan target niremisi per 2060. Prabowo meyakini, Indonesia bisa mencapainya sebelum 2060. ”Kami sedang transisi ke pola pembangunan terbarukan,” kata Prabowo.

Salah satu contohnya ialah pertanian cerdas iklim. Menyejajarkan pembangunan dengan semangat keberlanjutan tidak hanya ramah lingkungan, tetapi lebih berdaya tahan. Selain bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, ini bisa mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi hub pangan dan air bersih.

Dalam pidato di sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB itu, Prabowo kembali menegaskan dukungan Indonesia kepada Palestina dan Solusi Dua Negara. ”Hanya ini cara kita memenuhi harkat dan martabat bangsa Palestina serta menjamin keamanan bangsa Israel,” ujarnya.

Melalui Solusi Dua Negara, dunia bisa memperoleh kedamaian sejati. Anak cucu Nabi Ibrahim semestinya tidak bertikai dan harus hidup berdampingan. Ucapan ini disambut tepuk tangan dari hadirin.

Prabowo mengatakan, dukungan ini tidak hanya berupa semangat, tetapi juga aksi nyata. Indonesia, apabila diberi mandat PBB, siap menurunkan pasukan perdamaian.

”Kami siap menurunkan 20.000 putra dan putri bangsa untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di mana pun. Ukraina, Sudan, Libya, demi perdamaian, Indonesia siap,” katanya.

Prabowo juga menuturkan, Indonesia siap berkontribusi secara pendanaan untuk menjaga perdamaian serta upaya yang menyertainya. Aksi dan eksekusi dilakukan secara membumi. 

Pidato Prabowo merupakan angin segar setelah pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbeda dengan pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Senin (22/9/2025), Prabowo di hari Selasa menjaga pidatonya tidak melewati batas waktu 15 menit. Batas waktu itu diingatkan oleh Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock kepada perwakilan negara.

Sesi debat umum itu dibuka pada pukul 09.00 waktu New York dengan bunyi lonceng dan kemudian ketukan palu Baerbock. Setelah itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuka sesi. Ia menjelaskan visi dan nilai-nilai yang dianut PBB. ”PBB ini bukan mimpi mencapai surga. Ini adalah solusi pragmatis untuk kelanjutan dan perdamaian umat manusia,” tuturnya.

PBB merupakan forum untuk bekerja sama dan berdialog. Di lembaga ini, Majelis Umum PBB adalah jantung serta kompas moral dunia. Berbagai jalan keluar yang ditawarkan di sini diakui oleh dunia.

Sekarang, pilar kestabilan dunia goyah. Kemarahan rakyat naik layaknya kenaikan air laut. Pertanyaanya ialah masyarakat mau memilih dunia yang seperti apa? ”Apakah kita mau dunia yang berlandaskan kekuatan semata atau berlandaskan hukum internasional?” kata Guterres.

Dunia semakin multipolar dan butuh pendekatan multilateral untuk mengelolanya. Oleh sebab itu, butuh kesadaran penuh untuk aktif memilih menerapkan hukum internasional dan keadilan. Ini bukan soal ideologis, tetapi hidup dan mati jutaan manusia.

Guterres menekankan, damai itu bukan sekadar situasi. Damai harus berlandaskan hukum. Perdamaian tidak boleh hanya dijunjung ketika keadaan baik-baik saja, tetapi diinjak-injak ketika emosi sedang tidak senang.

”Kita lihat ada negara-negara yang sewenang-wenang. Padahal, impunitas adalah ibu dari segala kekacauan dan rakyat yang menjadi korban,” ujarnya.

Yaman, Myanmar, Sudan, Ukraina, dan Gaza adalah beberapa contoh pembantaian warga sipil. Dalam konteks Palestina, serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 tidak boleh dibenarkan. Demikian pula dengan serangan Israel ke masyarakat sipil Gaza hingga kini. Okupasi dan penggusuran lahan harus dihentikan.

Menurut Guterres, gencatan senjata Kamboja-Thailand dan Armenia-Azerbaijan memberi harapan bahwa dengan kerja keras, perdamaian bisa tercapai. ”Kita harus berusaha karena jika akuntabilitas menurun, jumlah kuburan meningkat,” ujarnya.

Ia meminta dunia memilih memenuhi hak asasi manusia. HAM bukan bonus perdamaian, melainkan landasannya. Perdamaian berarti melindungi kebebasan sipil, menghapus diskriminasi, memenuhi kesetaraan jender, melindungi wartawan, dan menjaga martabat pengungsi serta migran.

Dunia harus memperkuat PBB. Tensi geopolitik berpengaruh ke geoekonomi. Kekuatan itu diputuskan oleh masyarakat. Guterres mengajak semua membawa dunia ke inklusivitas, bukan belanja senjata. Data PBB mencatat, belanja senjata dunia kini 2,7 triliun dollar AS. ”Dari semua pilihan hidup, kita jangan memilih menyerah,” katanya.

Sesuai dengan tradisi Sidang Majelis Umum PBB, sesudah pidato pembukaan oleh Guterres dan kemudian Baerbock, Brasil memperoleh giliran pertama. Presiden Brasil Inacio Lula da Silva mengingatkan bahwa krisis multilateralisme berarti penurunan nilai-nilai demokrasi.

”Kita butuh pemimpin yang mengerti bahwa multilateralisme bukan zero-sum game (menang-kalah). Suara selatan dunia (global south) harus didengar,” ujarnya.

Setelah Lula, giliran kedua debat umum diampu oleh Trump selaku kepala negara tuan rumah. Trump memulai dengan mengatakan bahwa ia telah menghentikan tujuh perang hanya delapan bulan setelah dia dilantik.

Kamboja-Thailand, Kongo-Rwanda, Mesir-Etiopia, Pakistan-India, dan Israel-Iran adalah beberapa konflik yang menurut Trump berhasil ia hentikan. Menurut dia, panitia Nobel Perdamaian selayaknya memperhatikan capaian ini.

Trump juga memuji kehebatan AS membuat senjata-senjata paling berbahaya. Meskipun begitu, senjata itu tidak boleh digunakan selama perdamaian terjaga.

Bagi Trump, caranya ialah dengan menghentikan masuknya imigran ilegal. ”Jika Anda memasuki AS secara tidak sah, kami akan mendeportasi Anda atau mengirim ke tempat yang lebih jauh,” kata Trump.

Ia juga memuji El Salvador karena profesional mengelola bisnis penjara untuk para imigran gelap yang dideportasi AS. Trump berbicara selama satu jam, melebihi jatah waktu 15 menit yang ditentukan panitia.

Lampu di mikrofon sudah berkedap-kedip merah, tetapi ia tetap berbicara tanpa teks. Di sesi debat umum ini peraturannya berbeda dari sesi lain di Sidang Majleis Umum PBB. Biasanya, jika kepala negara berbicara melebihi jangka waktu yang ditentukan, mikrofonnya langsung dimatikan.

Namun, di sesi debat umum tidak ada pematian mikrofon, hanya peringatan melalui lampu. Walhasil, Trump pun berbicara selama 57 menit.