Pembicaraan Telepon Bocor, PM Thailand Diminta Mundur

BANGKOK, KAMIS — Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra (38) meminta maaf atas bocornya pembicaraan tentang sengketa perbatasan dengan Hun Sen, tokoh politik Kamboja. Insiden ini membuat dia mendapat tekanan untuk mundur. Krisis politik kembali membayangi Thailand.

Dalam telepon tanggal 15 Juni 2025, Paetongtarn dengan Hun Sen, Presiden Senat Kamboja yang juga mantan Perdana Menteri Kamboja, membahas sengketa perbatasan kedua negara. Pembicaraan berlangsung informal dalam bahasa Thailand dan Khmer dibantu seorang penerjemah.

Kalimat Paetongtarn dalam percakapan telepon itu menjadi kontroversi karena menyinggung militer Thailand.

”Saya ingin meminta maaf atas bocornya rekaman percakapan saya dengan seorang pemimpin Kamboja yang telah menimbulkan kemarahan publik,” kata Paetongtarn didampingi para panglima militer dan tokoh Partai Pheu Thai dalam konferensi pers di Government House, Bangkok, Thailand, Kamis (19/6/2025).

Permintaan maaf itu keluar menyusul desakan Komite Senat untuk Pertahanan dan Keamanan Nasional agar Paetongtarn mengklarifikasi kebocoran klip audio itu. Ketua komite, Sawat Tassana, menyebutkan, tindakan Paetongtarn mengancam keamanan nasional, mengikis kepercayaan publik, dan merusak moral militer.

Partai Thai Sang Thai (TST) dan Partai Palang Pracharath (PPRP) menyerukan agar Paetongtarn mundur karena dinilai lemah, tidak berpengalaman, dan tidak mampu mengelola keamanan negara. Sementara itu, Partai Rakyat (PPLE) sebagai pemimpin oposisi menuntut pembubaran parlemen dan pengaturan ulang pemerintahan.

”Kita tak boleh membiarkan kemarahan masyarakat mengarah pada kudeta. Kita harus fokus menciptakan pemerintahan yang adil yang melayani rakyat,” kata Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin PPLE, kepada The Nation.

Ratusan pengunjuk rasa antipemerintah berdemonstrasi di luar gedung pemerintah untuk menuntut Paetongtarn mundur, Kamis. Beberapa dari mereka adalah veteran gerakan ”Baju Kuning” yang berhaluan royalis pada akhir tahun 2000-an.

Dalam sebuah pernyataan, Panglima Angkatan Darat Jenderal Pana Claewplodtook menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan kedaulatan nasional. ”Panglima Angkatan Darat menekankan bahwa keharusan terpenting adalah agar rakyat Thailand bersatu dalam membela kedaulatan nasional secara kolektif,” imbuhnya.

Pembicaraan telepon Paetongtarn dan Hun Sen mencakup sengketa perbatasan. Thailand dan Kamboja kembali bersitegang sampai bentrok pada 28 Mei 2025. Negosiasi kedua negara secara bilateral belum membuahkan hasil. Kamboja memilih penyelesaian lewat Mahkamah Internasional tanpa persetujuan Thailand.

Hun Sen adalah pihak yang merekam pembicaraan itu. Ia membantah membocorkan rekaman, tetapi telah membagikan rekamannya ke 80 pejabat Kamboja.

Dalam rekaman sepanjang 17 menit itu, Paetongtarn menyapa Hun Sen sebagai ”paman”, sesuatu yang lumrah dalam budaya Thailand ketika berbicara dengan orang tua. Namun, muncul kesan Paetongtarn terlalu akrab atau hormat ketika dia seharusnya bersikap tegas.

”Itu hanya teknik negosiasi. Saya bersikap dengan tujuan menjaga perdamaian dan kedaulatan kita. Sekarang jelas bahwa keinginannya (Hun Sen) yang sebenarnya adalah untuk meraih popularitas tanpa mempedulikan dampak pada hubungan bilateral,” kata Paetongtarn dalam konferensi pers, Rabu (18/6/2025), dikutip dari Bangkok Post.

Hal lain yang lebih menimbulkan kontroversi adalah Paetongtarn menyebut ”Panglima Daerah Angkatan Darat Kedua berada di sisi yang berlawanan dengannya”. Kalimat itu memicu kemarahan di kalangan nasionalis dan pro-militer Thailand yang sangat vokal.

Militer Thailand memiliki sejarah panjang untuk campur tangan dalam politik. Politisi biasanya berhati-hati untuk tidak menentang mereka. Kerajaan Thailand telah mengalami belasan kudeta sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932.

Hubungan keluarga Shinawatra dengan militer pun sangat sensitif. Militer telah menggulingkan ayahnya, Thaksin Shinawatra, dan bibinya, Yingluck Shinawatra, dari posisi perdana menteri. Karena insiden ini, tidak pelak muncul rumor kudeta lain akan terjadi.

Paetongtarn adalah PM termuda Thailand saat mulai menjabat pada Agustus 2024. Para pengamat mengatakan, dia sudah terlihat kurang berpengalaman dan kurang punya kemampuan memimpin, terutama karena krisis perbatasan dengan Kamboja.

Kaum konservatif juga menduga Thaksin yang sebenarnya memegang kendali pemerintahan.

Sebagai buntut dari bocornya telepon itu, koalisi pemerintah bentukan Partai Pheu Thai yang dipimpin Paetongtarn mulai pecah. Sejak awal, koalisi ini memang tidak stabil.

Sebagai mitra terbesar dalam aliansi, partai konservatif Bhumjaithai mengundurkan diri, Rabu (18/6/2025), malam. Tanpa Bhumjaithai, koalisi yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai yang beranggotakan 142 anggota parlemen masih menjadi mayoritas di DPR dengan total 261 anggota parlemen. Oposisi memiliki 234 anggota parlemen.

”Bhumjaithai akan bekerja sama dengan seluruh rakyat Thailand untuk mendukung tentara dan pejabat yang menjaga kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan Thailand dengan segala cara,” bunyi pernyataan partai.

Dua partai koalisi, Partai Bangsa Thailand Bersatu (UTN) dan Partai Demokrat, akan bertemu untuk membahas krisis tersebut, Kamis malam. Jika partai lain ikut keluar, pemerintahan Paetongtarn hampir pasti akan runtuh.

Apabila itu terjadi, Paetongtarn dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum dalam kurun waktu 60 hari. Thailand terakhir menggelar pemilu pada Mei 2023.

Opsi lainnya adalah Paetongtarn dapat mengundurkan diri lalu membiarkan partai lain mencoba membentuk koalisi baru. Namun, opsi kedua tidak mudah karena partai-partai tampak tidak kompak. Belum lagi, ancaman intervensi militer membayangi.

Selama berbulan-bulan, pemerintahan Shinawatra sebetulnya telah mendapat tekanan dari banyak pihak. Ekonomi sedang terpuruk, ancaman tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump membayangi, dan hubungan dengan mitra politik utama retak. Insiden terbaru itu menjadi pukulan telak bagi Shinawatra. (AFP)