Ketegangan di Perbatasan Kamboja-Thailand Bereskalasi

PHNOM PENH, SENIN — Ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand bereskalasi. Setelah pertemuan bilateral tidak membuahkan hasil, kedua negara mulai saling melontarkan ancaman beserta retorika. Kamboja tetap kukuh membawa sengketa wilayah ke Mahkamah Internasional tanpa persetujuan Thailand.

Tak hanya itu, Presiden Senat Kamboja Hun Sen, Senin (16/6/2025), memberi ultimatum agar Thailand membuka kembali pos pemeriksaan perbatasan dalam 24 jam.

”Jika Thailand tidak sepenuhnya membuka kembali semua pos pemeriksaan perbatasannya dengan Kamboja mulai besok dan seterusnya, kami akan memberlakukan larangan buah dan sayuran Thailand memasuki semua pos pemeriksaan perbatasan kami,” kata Hun Sen dalam sesi pleno ke-3 Senat, dilansir dari Khmer Times.

Hun Sen lebih lanjut mengimbau puluhan ribu pekerja migran Kamboja di Thailand untuk pulang karena ada potensi peningkatan diskriminasi. Sebelumnya, Kamboja telah mengumumkan larangan film Thailand dan rencana penghentian pembelian listrik, internet, serta produk Thailand lainnya.

The Nation memberitakan, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra berjanji tidak akan menoleransi ancaman atau misinformasi. Menurut dia, perbatasan tidak pernah ditutup secara resmi. Jam operasional menyesuaikan bentrokan baru-baru ini di perbatasan.

”Thailand bersatu. Kami tidak akan menoleransi penganiayaan, tuduhan, atau ancaman dari pihak mana pun. Negara kami bermartabat. Negara kami juga kuat,” kata Shinawatra dengan nada tegas, menurut Bangkok Post.

Sebelumnya, Bangkok sudah mengancam akan menutup perbatasan serta memutus pasokan listrik ke Phnom Penh.

Eskalasi situasi itu terjadi seusai Pertemuan Ke-6 Komite Batas Bersama Kamboja-Thailand (JBC) tentang Penetapan Batas Tanah di Phnom Penh selama 14-15 Juni. Pertemuan ini terjadi setelah bentrok singkat antara tentara kedua negara di perbatasan pada 28 Mei 2025. Seorang tentara Kamboja terbunuh.

Walau suasana diskusi bersahabat, tidak ada hasil berarti. Kedua negara tidak mengeluarkan pernyataan bersama. Kamboja dan Thailand sepakat untuk kembali bernegosiasi lewat JBC pada September 2025 di Thailand.

Pada saat bersamaan, Kamboja telah mengirim surat kepada Mahkamah Internasional (ICJ) di Belanda, Minggu (15/6/2025), terkait empat wilayah sengketa. Phnom Penh sudah berulang kali meminta Bangkok melakukan hal serupa.

Dalam pertemuan JBC pada 14-15 Juni 2025, Thailand membantah semua tuduhan bahwa tentaranya melepas tembakan pada insiden 28 Mei lalu. Sebaliknya, Bangkok menuding negara tetangganya yang pertama melepas tembakan sehingga harus membela diri.

Menurut Thai PBS, Thailand juga mengajukan bukti pelanggaran berulang Kamboja terhadap nota kesepahaman tahun 2000 (MoU 2543), khususnya di wilayah yang Thailand sebut sebagai Daerah Lintasan Chong Bok.

Namun, Kamboja dan Thailand mengeluarkan pernyataan bertolak belakang terkait isu peta perbatasan dan ICJ. Phnom Penh mengatakan, dua isu itu dibahas dalam pertemuan, sedangkan Bangkok tidak.

Peta yang dibahas Phnom Penh merujuk pada peta skala 1:200.000 berdasarkan Perjanjian Perancis-Siam tahun 1904 dan Perjanjian Perancis-Siam tahun 1907 terkait demarkasi. Kamboja menggunakan peta tersebut sebagai dasar dan menolak peta versi Thailand.

Chan Kunthiny, analis geopolitik dan keamanan di Phnom Penh, menjelaskan, ICJ menganggap Thailand telah menerima peta tersebut di masa lalu, termasuk dalam sengketa Kuil Preah Vihear. ICJ menyatakan kuil itu milik Kamboja pada 1962.

”Sejak 1962, Thailand terus menggunakan peta unilateral dalam menentang klaim perbatasan Kamboja. Tidak seorang pun tahu berapa banyak peta unilateral yang dimiliki Thailand, tetapi yang jelas peta itu tidak memiliki nilai hukum atau kekuatan mengikat sesuai dengan hukum internasional,” tulis Chan Kunthiny dalam opini di Khmer Times.

Thailand menggunakan peta berskala 1:50.000 yang merujuk pada seri peta L7018 yang diproduksi Departemen Survei Kerajaan Thailand (RTSD). Masih ada seri peta yang lain. ”Dengan peta unilateralnya, jelas Thailand takut terhadap ICJ, hukum internasional, dan memiliki agenda tersembunyi untuk mengklaim wilayah negara lain berdasarkan kekuatan,” katanya.

Adapun Thailand turut membantah pembahasan surat Kamboja kepada ICJ terkait empat wilayah sengketa.

Dalam surat kepada ICJ, Kamboja meminta penyelesaian sengketa empat wilayah, yakni Tamone Thom, Tamone Touch, Ta Krabey, dan Mom Bei. Thailand menamakan empat wilayah itu sebagai Ta Muen Thom, Ta Muen Toch, Ta Kwai, dan Segitiga Zamrud.

”Kamboja hanya membutuhkan keadilan, kejujuran, dan kejelasan dalam penentuan batas dan demarkasi perbatasan dengan negara tetangga sehingga generasi mendatang tidak akan terus memiliki masalah satu sama lain,” tulis Perdana Menteri Hun Manet di Facebook.

Kamboja telah dua kali berhasil mengajukan resolusi ICJ. Selain kasus Kuil Preah Vihear pada 1962, Kamboja meminta klarifikasi yurisdiksi atas tanah sekitar kuil pada 2013.

Thailand mengecam langkah tersebut. Bangkok tidak mengakui yurisdiksi ICJ. ”Hal tersebut mencerminkan bahwa Kamboja tidak memiliki niat nyata untuk menggunakan mekanisme bilateral yang ada atas dasar menjadi negara tetangga yang baik,” ujar Kemenlu Thailand.

Popularitas Pemerintah Thailand tengah berkurang karena isu pertumbuhan ekonomi. PM Shinawatra berada dalam tekanan untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap negara tetangganya.

Kamboja dan Thailand berbagi perbatasan sepanjang 820 kilometer. Ketegangan meningkat sejak 2008 lantaran Thailand masih mempermasalahkan klaim atas Kuil Preah Vihear. Konflik yang terjadi secara sporadis selama bertahun-tahun telah menelan nyawa sedikitnya 28 orang. (AFP/REUTERS)