Perputaran Uang Lebaran 2025 Terindikasi Lebih Kendur

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 mengindikasikan turunnya perputaran uang di masyarakat. Di sisi lain, biaya mudik yang membengkak, ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan beban konsumsi membuat masyarakat cenderung mengencangkan ikat pinggang.

Hasil Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan, jumlah pemudik pada Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari total penduduk Indonesia. Perkiraan ini turun 24 persen dibandingkan dengan proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024.

Dibandingkan dengan 2024, perputaran uang saat Lebaran 2025 diperkirakan turun 12,28 persen.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang berpendapat, seiring dengan turunnya jumlah pemudik tersebut, jumlah perputaran uang selama libur Lebaran 2025 pun turun. Dibandingkan dengan 2024, perputaran uang saat Lebaran 2025 diperkirakan turun 12,28 persen.

”Jika asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2025 diprediksi mencapai Rp 137,97 triliun. Prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga empat orang,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Perhitungan tersebut mengacu pada jumlah rata-rata uang yang dibawa setiap keluarga pemudik senilai Rp 3,75 juta atau naik 10 persen dari Lebaran 2024. Dengan demikian, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp 137,97 triliun. Angka ini cenderung mengambil batas minimal dan moderat.

Perhitungan itu berpotensi meningkat. Jika rata-rata uang yang dibawa per keluarga adalah Rp 4 juta, total perputaran uang menjadi Rp 145,04 triliun. Kendati demikian, asumsi perputaran uang Lebaran 2025 yang dalam kisaran Rp 137 triliun-Rp 145 triliun ini masih berada di bawah perputaran uang Lebaran 2024.

Asumsi perputaran uang Lebaran 2025 yang dalam kisaran Rp 137 triliun-Rp 145 triliun ini masih berada di bawah perputaran uang Lebaran 2024.

Sarman menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut ialah jarak liburan periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan liburan Lebaran 2025 yang sangat berdekatan. Hal ini membuat pemudik periode Natal dan Tahun Baru tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat libur Lebaran 2025.

Selain itu, ada kecenderungan masyarakat berhemat (saving) untuk keperluan biaya masuk sekolah. Ini mengingat dalam beberapa bulan ke depan akan memasuki tahun ajaran baru. Kemudian, maraknya PHK, penurunan daya beli masyarakat, serta faktor cuaca juga memengaruhi niat masyarakat untuk pulang kampung.

Kendati demikian, pemerintah ingin menggenjot konsumsi rumah tangga pada momentum Lebaran 2025 dengan berbagai stimulus, di antaranya penyaluran bantuan sosial (bansos), diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, dan diskon paket pariwisata Lebaran.

Kemudian, pemerintah juga berupaya dengan stabilisasi harga pangan dan pencairan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta, termasuk dorongan bagi operator ojek daring untuk memberikan bonus Lebaran.

”Peningkatan konsumsi rumah tangga selama libur Idul Fitri tahun ini diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 sekitar 5 persen lebih sebagai fondasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II-IV tahun 2025. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5-5,1 persen diharapkan dapat tercapai,” ujar Sarman.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpendapat, masyarakat cenderung mengencangkan ikat pinggang pada Lebaran 2025 dengan menahan belanja. Sebab, likuiditas mengetat. Ini antara lain disebabkan oleh biaya mudik yang kian memberatkan.

Alokasi untuk biaya mudik Lebaran 2025 per keluarga diperkirakan rata-rata Rp 3 juta-Rp 5 juta, lebih tinggi ketimbang alokasi mudik Lebaran 2024 yang sebesar Rp 2,5 juta-Rp 4 juta. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak akhir 2024 dan tarif transportasi yang melambung membuat anggaran mudik 2025 meningkat 20-30 persen dibandingkan dengan 2024.

Bagi pekerja dengan penghasilan pas-pasan, kenaikan ini memaksa mereka memilih untuk tidak mudik atau mengurangi anggaran belanja Lebaran. Fenomena ini pada gilirannya akan berdampak pada perekonomian daerah tujuan mudik.

Selain biaya mudik yang membengkak, ia melanjutkan, ancaman PHK dan resesi ekonomi semakin menambah beban masyarakat. Sepanjang 2024, tercatat 77.965 kasus PHK, ditambah 4.050 pekerja kehilangan pekerjaan pada awal tahun.

Di sisi lain, daya beli tahun ini terancam oleh tekanan ekonomi, yang tecermin dari laju inflasi. Meski konsumsi meningkat secara musiman, pertumbuhannya lebih landai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi ini membuat rumah tangga lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang meski tradisi Ramadhan sulit dihindari.

Pada 2024, inflasi Maret mencapai 0,52 persen secara bulanan. Ini mencerminkan dorongan konsumsi yang kuat. Namun, memasuki 2025, terjadi deflasi dua bulan beruntun, yakni 0,76 persen pada Januari 2025 dan 0,02 persen pada Februari 2025. Data ini mengisyaratkan lemahnya permintaan domestik.

”Kondisi ini membuat rumah tangga lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang meski tradisi Ramadhan sulit dihindari. Proyeksi konsumsi selama Ramadhan 2025 diperkirakan mencapai Rp 1.188 triliun, tetapi pertumbuhannya hanya 5-7 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 9-12 persen pada 2023 dan 2024,” papar Achmad.

Akibatnya, kontribusi Lebaran terhadap pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tiga tahun terakhir setelah pandemi Covid-19. Pada 2022, momentum Lebaran berkontribusi sehingga pertumbuhan ekonomi triwulan II pada tahun itu sebesar 5,44 persen secara tahunan.

Pada triwulan II-2023, angkanya turun menjadi 5,17 persen secara tahunan. Pada triwulan II-2024, pertumbuhannya adalah 5,05 persen secara tahunan. Pada triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 4,5-4,7 persen, dengan kontribusi Lebaran sebesar 0,8-1 persen.

Achmad menjelaskan, penurunan ini disebabkan sejumlah hal, di antaranya belum pulihnya daya beli masyarakat pasca-PHK massal dan inflasi 2024. Ada pula faktor konsumsi untuk membeli barang impor serta efektivitas THR yang menurun karena alokasi dana untuk utang dan tabungan.

”Lebaran 2025 ini membuktikan konsumsi musiman tidak cukup menjadi motor pertumbuhan. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, momentum Lebaran hanya akan menjadi euforia sesaat, bukan solusi jangka panjang bagi ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, persiapan menjelang Lebaran 2025 telah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan sejumlah perbankan dengan menyediakan uang layak edar serta ketersediaan uang tunai di beberapa titik. Namun, uang tunai yang telah disediakan cenderung turun dibandingkan dengan tahun lalu.

Adapun BI telah mempersiapkan uang layak edar sebesar Rp 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2025, lebih rendah dibandingkan dengan 2024 yang senilai Rp 197,6 triliun. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, persiapan uang layak edar selalu meningkat secara tahunan. Pada 2024 tumbuh 1,33 persen dan pada 2023 tumbuh 8,22 persen.

BI telah mempersiapkan uang layak edar sebesar Rp 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyiapkan uang tunai senilai Rp 32,8 triliun selama periode Libur Lebaran 2025 pada 28 Maret-7 April 2025 atau selama 11 hari. Persiapan uang tunai tersebut turun sebesar 6,12 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.

Demikian pula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, yang juga mencatatkan penurunan ketersediaan uang tunai Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun lalu, masing-masing sebesar 21,05 persen dan 23,93 persen. Di sisi lain, PT Bank Mandiri (Persero) meningkatkan kebutuhan uang tunai 5,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu menjadi 31,6 persen.

Menurut Achmad, penurunan ketersediaan uang kas oleh BI dan perbankan menjelang Lebaran 2025 tidak hanya terkait percepatan transaksi digital, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran atas pelemahan ekonomi. Ini sekaligus merespons tekanan ekonomi yang terindikasi dari deflasi dua bulan beruntun.

”Deflasi dua bulan beruntun pada awal tahun menunjukkan daya beli masyarakat yang lesu sehingga permintaan uang fisik untuk belanja Lebaran diproyeksikan lebih rendah. BI mungkin mengantisipasi penurunan aktivitas konsumsi atau risiko likuiditas berlebih yang tidak terserap. Namun, kebijakan ini juga berisiko memperburuk sentimen ekonomi jika masyarakat menganggapnya sebagai sinyal resesi,” tuturnya.