Gejolak Stabilitas Politik Berisiko Gerus Minat Investor

JAKARTA, KOMPAS — Gejolak stabilitas politik dalam negeri yang terindikasi dari gelombang unjuk rasa beberapa hari terakhir berisiko menggerus kepercayaan investor di pasar keuangan domestik. Gejala tersebut mulai tampak dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (29/8/2025), mengatakan, eskalasi demonstrasi yang terjadi belakangan mengakibatkan stabilitas politik nasional terguncang. Kondisi itu turut menimbulkan kekhawatiran terganggunya kinerja perekonomian.

Apakah ini berkepanjangan atau tidak? Itu tergantung dari respons pemerintah terhadap demonstrasi, termasuk menangani keluhan-keluhan masyarakat dengan baik.

Para pelaku pasar atau investor langsung merespons situasi tersebut. Ini antara lain tecermin dari pelemahan nilai tukar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Meski demikian, sentimen tersebut wajar terjadi ketika stabilitas politik nasional kurang baik dan cenderung bersifat sementara.

”Itu betul-betul sesuatu yang wajar. Apakah ini berkepanjangan atau tidak? Itu tergantung dari respons pemerintah terhadap demonstrasi, termasuk menangani keluhan-keluhan masyarakat dengan baik,” katanya.

Sementara itu, IHSG Jumat pagi dibuka di level 7.899 atau turun dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya yang menguat ke level 7.952. Bahkan, pada sesi I perdagangan, IHSG ditutup ke level 7.771,29 atau amblas lebih dari 2 persen.

Demikian pula dengan nilai tukar rupiah. Merujuk data Bloomberg, rupiah spot turut tertekan hingga ke level Rp 16.489,5 per dollar AS. Sebelumnya, dalam perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada Kamis (28/8/2025), rupiah ditutup di level Rp 16.356 per dollar AS.

Bank Indonesia melaporkan, aliran masuk modal asing terus berlanjut pada triwulan III-2025 (Juli-15 Agustus 2025), total mencapai 2 miliar dollar AS. Kondisi serupa juga terjadi di pasar saham yang mulai mencatatkan aliran modal masuk pada Agustus 2025.

Pemerintah harus menjaga kepercayaan masyarakat. Ini, kan, berturut-turut kebijakan-kebijakan yang dianggap akan meningkatkan ketimpangan. Ini yang harus dijaga oleh pemerintah.

Menurut Telisa, aliran modal asing  yang bersifat jangka pendek (hot money) cenderung dipengaruhi oleh sentimen. Artinya, modal asing dapat keluar masuk kapan saja tergantung sentimen yang sedang terjadi.

Oleh sebab itu, pemerintah harus segera merespons gelombang protes masyarakat guna menjaga stabilitas politik nasional. Agar pasar keuangan tidak semakin tertekan, pemerintah perlu memikirkan solusi ke depan dan menjalankan program yang dijanjikan dengan tetap menjaga hati rakyat.

”Dalam arti, pemerintah harus menjaga kepercayaan masyarakat. Ini, kan, berturut-turut kebijakan-kebijakan yang dianggap akan meningkatkan ketimpangan. Ini yang harus dijaga oleh pemerintah,” ujar Telisa.

Sebelumnya, unjuk rasa menolak tunjangan perumahan DPR di sekitar Senayan berlangsung sejak Senin (25/8/2025) siang hingga malam. Masyarakat memprotes tunjangan perumahan kepada anggota DPR 2024-2029 senilai Rp 50 juta per bulan sebagai ganti atas fasilitas rumah jabatan.

Padahal, gaji satu anggota DPR sudah mencapai Rp 230 juta per bulan. Kondisi itu pun memicu gelombang protes lantaran dinilai berlebihan di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Tidak berhenti di situ, unjuk rasa kembali bergulir di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025) oleh ribuan buruh dari beberapa daerah di Indonesia. Mereka menyuarakan enam tuntutan mengenai kesejahteraan buruh. Di antaranya adalah penghapusan tenaga alih daya, stop pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kenaikan upah minimum 8,5-10 persen pada 2026.

Pengajar Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat, gejolak politik yang meletup, antara lain dengan aksi massa dan ketidakpastian kebijakan, bisa membuat para investor global melihat risiko domestik lebih tinggi. Akibatnya, aliran modal asing yang seharusnya masuk menjadi tertahan.

”Tekanan itu sudah terlihat pagi ini melalui pelemahan rupiah dan koreksi IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan),” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Pelemahan nilai tukar tersebut berisiko menambah beban impor dan meningkatkan risiko inflasi. Di sisi lain, IHSG yang tertekan juga mencerminkan turunnya tingkat kepercayaan pasar modal terhadap stabilitas nasional.

Syafruddin menambahkan, kondisi ini menunjukkan situasi politik domestik bisa menutup jalan bagi Indonesia di tengah lingkungan global yang cenderung mulai kondusif. Jika situasi politik segera terkendali, Indonesia masih berpeluang memulihkan kepercayaan investor, menjaga kestabilan kurs, dan mengembalikan arah pasar saham.

”Dengan kepemimpinan yang tegas dan komunikasi publik yang konsisten, Indonesia dapat memastikan sinyal positif global benar-benar diterjemahkan menjadi peluang nyata bagi perekonomian nasional,” ujarnya.