Hamas-Israel Capai Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

DOHA, KAMIS — Kelompok Hamas dan sejumlah kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, Rabu (15/1/2025), untuk mengakhiri 15 bulan perang di Gaza. Kesepakatan itu akan berlaku efektif mulai Minggu (19/1/2025).

Perkembangan terbaru ini disambut gembira warga Palestina di Jalur Gaza dan warga Israel. Namun, setelah pengumuman gencatan senjata, menurut badan pertahanan sipil Gaza, Israel tetap menggempur Gaza dengan serangan udara dan menewaskan sedikitnya 20 orang.

Amerika Serikat dan Qatar, penengah antara kelompok perjuangan Palestina dan Israel, mengumumkan kesepakatan itu pada Rabu (15/1/2025) malam waktu Doha, Qatar, atau Kamis (16/1/2025) dini hari WIB. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengatakan, perunding masih mematangkan perincian teknis penerapan kesepakatan.

Melalui media sosial, Hamas menyebut kesepakatan itu ”sebuah capaian untuk rakyat kami” dan ”menjadi sebuah titik balik”. Meski kesepakatan gencatan senjata telah diumumkan, menurut warga Gaza, serangan udara Israel masih berlanjut.

Mendengar pengumuman kesepakatan gencatan senjata, warga Palestina turun ke jalan-jalan ke Gaza, merayakan kegembiraan. Di Khan Younis, mereka menari, mengibarkan bendera-bendera Palestina, dan membunyikan klakson mobil.

”Ya, saya gembira. Saya menangis, tetapi ini tangisan kegembiraan,” ujar Ghada, ibu dari lima anak yang kini tinggal di pengungsian.

Di Tel Aviv, Israel, keluarga para sandera dan kawan-kawan mereka juga bersuka cita mendengar kabar pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Melalui pernyataan tertulis, mereka mengatakan ”sangat bergembira dan lega (mendengar) kesepakatan untuk membawa pulang orang-orang tercinta mereka”.

Tahap pertama

Kesepakatan gencatan senjata dibagi dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 33 sandera warga Israel akan dibebaskan. Mereka adalah para perempuan, anak-anak, dan laki-laki berusia di atas 50 tahun.

Menurut sebuah sumber, dua warga AS, yakni Keith Siegel dan Sagui Dekel-Chen, termasuk di antara mereka yang akan dibebaskan pada tahap pertama.

Sejumlah politisi Israel mendesak tentara Israel kembali menduduki Gaza setelah gencatan senjata berakhir.

Kesepakatan kali ini mirip dengan usulan Presiden AS Joe Biden pada Mei 2024. Walakin, butuh berbulan-bulan sampai akhirnya Israel menyetujui usulan itu. ”Kesepakatan ini akan menunda pertempuran di Gaza, meningkatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke warga sipil Palestina, dan memulangkan sandera ke keluarganya,” kata Biden yang akan mengakhiri masa tugasnya sehari setelah kesepakatan diterapkan.

Tahap awal berlangsung 42 hari mulai akhir pekan ini. Selama periode itu, 33 sandera Israel akan dibebaskan dari Gaza. ”Gelombang pertama yang dibebaskan adalah perempuan sipil dan perempuan tentara,” kata Al-Thani seraya menambahkan, orang tua dan orang berusia di bawah 18 tahun juga akan dibebaskan.

Sementara Israel hanya menyebutkan beberapa orang warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat akan dibebaskan dari tawanan. Israel tidak menyebut berapa pastinya yang akan dibebaskan dari berbagai penjara itu.

Selama 42 hari mendatang, Israel akan menarik pasukan dari daerah Gaza yang padat. Sejumlah pejabat Israel menyatakan, tidak akan ada penarikan pasukan sepenuhnya sampai seluruh warga Israel dibawa pulang dari Gaza. Bahkan, pasukan Israel akan ditempatkan dalam Gaza dengan hingga 800 meter dari perbatasan Israel-Gaza.

Setelah gencatan senjata berlangsung 16 hari, para pihak akan mulai merundingkan tahap kedua. Di tahap kedua, semua sandera akan dibebaskan dari Gaza.

Hal ini berlaku bagi tentara dan warga sipil yang ditawan kelompok-kelompok perjuangan Palestina setelah serangan 7 Oktober 2023. Konsep pertahanan Israel mewajibkan semua orang berusia di atas 18 tahun menjadi tentara atau pasukan cadangan. Hal ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki.

Mereka yang sedang tidak dalam pasukan aktif berstatus sebagai pasukan cadangan yang harus siap tempur kapan pun. Di rumah, orang-orang yang berstatus pasukan cadangan berhak menyimpan aneka senjata api dan pelurunya.

Hanya beberapa jam selepas Al-Thani dan Biden mengumumkan kesepakatan, sejumlah pihak di Israel menyatakan keberatan soal gencatan senjata. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan, kesepakatan belum lengkap.

PM Israel Benjamin Netanyahu tidak kunjung menyatakan menerima kesepakatan itu. Ia berkilah, tanggapan resmi pemerintah Israel akan disampaikan setelah perincian teknis penerapan selesai disepakati.

Seorang pejabat Israel mengatakan, penerimaan Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata tersebut masih belum resmi dan masih menunggu persetujuan kabinet keamanan dan pemerintah Israel. Menurut rencana, mereka akan bersidang hari Kamis (16/1/2025) ini.

Kesepakatan tersebut diperkirakan akan mendapat persetujuan meski ada penolakan dari sejumlah pihak di kalangan sayap kanan dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Salah satu yang menolak adalah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ia berulang kali mengecam keras kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas.

Smotrich menyebut bahwa kesepakatan itu buruk dan berbahaya bagi keamanan nasional Israel. ”Kami tidak akan diam saja,” ujarnya, sebagaimana dikutip The Jerusalem Post.

Ia menentang kesepakatan itu. ”Kehadiran kami di pemerintahan bergantung pada kepastian keberlanjutan perang dengan kekuatan penuh, lebih luas, dan dengan strategi baru, sampai menyampaikan kemenangan menentukan,” ujar politisi Partai Zionis itu.

Penolakan juga disampaikan politisi ultrakanan lain, Itamar Ben-Gvir. Ia menyebut kesepakatan itu tidak bertanggung jawab. Ia mengancam akan keluar dari koalisi penyokong pemerintahan Netanyahu.

Seusai pengumuman gencatan senjata, Netanyahu menelepon Biden dan presiden terpilih AS, Donald Trump, untuk mengucapkan terima kasih. Kantor Netanyahu mengatakan, Netanyahu akan segera berkunjung ke Washington. (AP/AFP/REUTERS)