Gencatan Senjata Iran-AS dan Dampaknya bagi Indonesia

Tanggal 23 Juni 2025 menandai momen yang tak biasa dalam sejarah konflik global. Donald Trump, yang dikenal dengan retorikanya yang keras, justru menyambut gencatan senjata dengan pernyataan seolah penuh harapan: ”Selamat dunia, saatnya untuk damai.” Namun, di balik kalimat itu, dunia menyaksikan drama geopolitik yang nyaris teatrikal. Iran, sebelum meluncurkan rudal ke pangkalan militer Al-Udeid di Qatar, justru memberi peringatan kepada Amerika.

Serangan balasan yang terukur dan bisa diprediksi ini bukan tentang eskalasi, melainkan tentang menjaga gengsi masing-masing. Sebuah langkah kompromi diam-diam yang memungkinkan keduanya mengklaim posisi menang tanpa benar-benar berperang. Hal yang kita lihat adalah bentuk baru dari konflik: bukan peperangan fisik, melainkan pengaruh ekonomi, energi, dan psikologis. Gencatan senjata ini lebih seperti masa tenggang. Bukan akhir, bukan solusi, melainkan jeda di antara dua putaran besar.

Harga minyak adalah salah satu indikator pertama yang langsung terpengaruh oleh dinamika konflik ini. Pasar merespons cepat. Harga minyak mentah Brent langsung jatuh 7,2 persen menjadi 71,48 dollar AS per barel. Penurunan paling tajam sejak 2022. Tentu ini bukan hanya angka di papan perdagangan, itu berarti penghematan signifikan bagi negara pengimpor seperti Indonesia.

Perhitungan sederhananya, penurunan 1 dollar AS per barel bisa memangkas beban APBN hingga Rp 1,2 triliun. Jika harga bertahan di kisaran 75 dollar AS, subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025 dapat dipangkas Rp 35 triliun. Bagi pemerintah, ini adalah peluang fiskal. Ada ruang untuk bisa bernapas di tengah tekanan pembiayaan.

Namun, euforia itu tidak boleh membutakan. Apabila gencatan ini hanya bersifat sementara, risiko lonjakan harga akan menjadi sangat nyata. Jika situasi kembali panas dan harga melonjak ke 100 dollar AS per barel, defisit anggaran bisa tembus Rp 210 triliun dan cadangan devisa bisa tergerus cepat.

Jika kita melihat dari sisi diplomasi, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari peran negara Qatar. Negara tersebut tidak tinggal diam. Mereka bermain dengan peran ganda: menjadi rumah bagi pangkalan militer AS dan sekaligus mengatur aliran dana ke kelompok seperti Hamas. Mereka aktif, konkret, dan cerdas. Indonesia, meski vokal membela Palestina, masih berkutat di ranah simbolik. Negara kita belum mengirim rumah sakit lapangan ke Gaza, belum ada bantuan nyata setelah konflik Iran dan Israel kembali memanas. Dunia mencatat aksi, bukan hanya pernyataan.

Jika kita melihat dalam konteks pertahanan, gencatan seperti ini adalah sinyal waktu bagi negara-negara untuk bersiap. Iran dan Israel akan menggunakan jeda ini untuk memperbaiki sistem mereka. Iran membangun kembali cadangan rudalnya, Israel memperbarui sistem pertahanan udara. Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi penonton.

Indonesia perlu mengembangkan sistem peringatan dini, termasuk satelit observasi dan penguatan unit siber. Pengembangan drone pengintai, kerja sama pertahanan dengan negara nonblok, dan latihan militer skala gabungan bisa menjadi cara mengisi masa tenang ini dengan persiapan matang.

Indonesia tak boleh puas hanya dengan suara lantang. Dunia menilai konsistensi antara ucapan dan aksi. Tawaran menjadikan Pulau Galang atau Morotai sebagai zona netral perundingan Timur Tengah bisa menjadi pembuka. Kirim kapal kemanusiaan, bangun rumah sakit terapung, atau salurkan logistik ke Gaza lewat jalur netral. Langkah-langkah seperti itu akan jauh lebih dihargai ketimbang pernyataan di forum internasional.

Namun, ini tak bisa asal jalan. Pemanfaatan pulau-pulau strategis harus dibarengi riset yang serius soal peta konflik di Timur Tengah agar kita tak salah langkah. Di sisi lain, ini momen yang pas dalam mempercepat proyek kilang seperti Tuban dan Cilacap yang lama tertahan. Harga minyak sedang rendah dan kalau kita tak bergerak sekarang, kapan lagi?

Kita juga bisa menambah cadangan minyak mentah nasional saat harga sedang rendah selama masih ada ruang fiskal. Kesiapan energi dalam negeri bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal keamanan nasional. Rencana tersebut harus dirancang dengan skema pembiayaan inovatif seperti blended finance yang melibatkan swasta dan lembaga internasional mengingat keterbatasan APBN.

Guncangan geopolitik tak pernah berdiri sendiri. Ketika konflik Iran-AS meningkat, indeks risiko investasi Indonesia naik 18 persen. Artinya, investor global melihat Indonesia sebagai negara yang cukup terpengaruh oleh ketegangan global. Dampaknya bisa terasa ke mana-mana. Mulai dari derasnya aliran modal yang mulai tersendat, nilai tukar yang makin tak stabil, sampai iklim usaha dalam negeri yang makin sulit ditebak. Lonjakan risiko ini makin rumit karena situasi di Timur Tengah terus memanas.

Langkah Amerika yang membatasi peran Iran lewat sanksi ekonomi dan menekan pengaruh Turki di kawasan membuat situasi di Timur Tengah makin tak pasti. Dampaknya terasa hingga ke harga energi yang naik-turun dan rantai pasok global yang ikut terganggu. Indonesia perlu bersiap. Kebijakan fiskal harus gesit dan sumber energi mesti makin beragam.

Salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah menerbitkan obligasi global buat memperkuat cadangan likuiditas. Namun, itu harus dilakukan dengan perhitungan yang pas, pakai asumsi yang sesuai realitas ekonomi saat ini, seperti yang disampaikan dalam laporan IDX 2024, supaya investor yakin.

Selain itu, pemerintah juga bisa melobi IMF supaya kuota Hak Penarikan Khusus (SDR) Indonesia ditambah 15 persen. Semua itu tidak bisa jalan sendiri. Harus ada koordinasi yang rapat dengan semua pihak, termasuk lembaga keuangan internasional, supaya dana yang didapat benar-benar bisa dipakai secara tepat dan tidak mubazir. Tambahan ruang fiskal ini bisa jadi bantalan kalau dunia tiba-tiba goyah, apalagi kalau ketegangan di Timur Tengah makin panas dan berubah jadi krisis besar yang membuat perdagangan serta pasokan barang global jadi berantakan.

Sementara perhatian dunia tengah tertuju ke Timur Tengah, Laut China Selatan bisa jadi titik lengah yang rawan dimanfaatkan. Kalau tensi di sana ikut naik, bukan tidak mungkin Indonesia bakal terseret dalam adu kepentingan dua raksasa: Amerika dan Tiongkok. Jika Trump kalah pengaruh, bisa saja arah kebijakan luar negeri AS berubah total dan mungkin bisa makin agresif, bisa juga justru mundur dari panggung. Dua-duanya membuat posisi kita riskan.

Diplomasi maritim harus diperkuat, dan kerja sama dengan ASEAN jangan cuma jadi wacana di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan. Di luar itu, ada satu ancaman lain yang tidak kalah serius, yaitu soal pangan. Konflik Ukraina dan Rusia belum selesai dan kalau situasinya makin kacau, harga gandum dunia bisa melonjak sampai 12 persen. Indonesia yang masih bergantung pada impor gandum jelas kena imbas. Indonesia harus gerak cepat. Diversifikasi pangan itu wajib hukumnya. Mulai dari perluasan lahan, pengembangan benih lokal, sampai cadangan stok nasional yang harus segera dipersiapkan.

Indonesia tidak bisa terus bersikap reaktif terhadap perkembangan global. Kita harus menyusun strategi diplomasi yang lebih progresif dan responsif. Selain memperkuat hubungan dengan ASEAN, juga memperluas jaringan ke negara-negara Teluk, Afrika, dan Amerika Selatan. Sekarang dunia sudah tidak lagi berpusat di satu kekuatan tunggal. Peta ekonomi dan politik makin menyebar, dan negara-negara berkembang mulai ambil posisi penting.

Indonesia sebenarnya punya ruang untuk melangkah lebih jauh, bisa mulai dengan mengajak Filipina dan Australia membuat sistem pemantauan bersama di wilayah laut yang rawan konflik. Kerja sama semacam itu bisa jadi fondasi kuat buat menjaga stabilitas kawasan. Tentu saja harus berdasarkan kerja sama keamanan laut hingga manajemen logistik bantuan kemanusiaan regional. Semuanya membutuhkan kehadiran nyata dan keberanian mengambil posisi.

Gencatan senjata antara Iran dan Amerika bukan akhir dari konflik. Ini hanya jeda. Indonesia punya pilihan: tetap jadi penonton atau mulai menjadi pemain aktif. Manfaatkan harga minyak yang rendah untuk memperkuat energi nasional. Perkuat pertahanan dan sistem deteksi dini. Ambil posisi dalam isu-isu global bukan untuk mencari panggung, melainkan untuk memperkuat posisi tawar.

Sawqi Saad El Hasan, Dosen Manajemen Bisnis Syari’ah STEBIS Bina Mandiri Cileungsi