Generasi Muda dan Kelompok Pendidikan Tinggi Kian Mendominasi Pengangguran di Indonesia

Proporsi pengangguran cenderung menurun

Proporsi jumlah pengangguran cenderung menurun. Sejak 2023 hingga awal tahun ini jumlah pengangguran terbuka cenderung terus mengecil. Ironisnya, jumlah pengangguran dari jenjang pendidikan tinggi justru melonjak tertinggi di antara pengangguran lainnya.

Berdasarkan laporan BPS Ketenagakerjaan Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung menurun. Pada Februari 2025, jumlah TPT sebesar 4,76 persen yang menandakan terdapat sekitar lima orang menganggur dari 100 orang angkatan kerja.

Besaran itu cenderung menurun bila dibandingkan jumlah TPT pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Pada Februari 2024, persentase jumlah TPT sebesar 4,82 persen dan pada Februari 2023 terpaut lebih besar lagi mencapai 5,45 persen.

Susutnya proporsi jumlah TPT tidak serta-merta menggambarkan berkurangnya penggangguran secara drastis. Bahkan, secara umum pengangguran cenderung stagnan tak mengalami perubahan signifikan.

Pada Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat 7,28 juta jiwa. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari periode Februari tahun lalu yang terdeteksi 7,20 juta jiwa. Namun, bila dibandingkan dua tahun silam, jumlah pengangguran saat ini terpaut cukup jauh karena pada Februari 2023 jumlah TPT mencapai 7,99 juta jiwa.

Susutnya pengangguran saat ini disebabkan proporsi penduduk usia kerja (PUK) jumlahnya kian meningkat sehingga jumlah angkatan kerja menjadi bertambah banyak. Bila pada Februari 2023 dan Februari 2024 jumlah angkatan kerja nasional masih kurang dari 150 juta jiwa, pada Februari 2025 ini jumlah angkatan kerja telah melonjak menjadi kisaran 153 juta jiwa.

Pertambahan jumlah angkatan kerja itu direspons cukup baik oleh pasar kerja sehingga sebagian besar di antaranya memiliki pekerjaan baik secara formal ataupun informal. Indikasinya terlihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) cenderung terus meningkat. Hanya saja, pekerja yang terserap umumnya di pasar informal daripada pasar formal.

Tren pengangguran yang didominasi anak muda dan kelompok pendidikan tinggi

Problem ketenagakerjaan kian kompleks dengan masifnya gelombang PHK di berbagai sektor. Hal ini merupakan dampak dari beragam faktor, mulai dari guncangan ekonomi, investasi minim, disrupsi teknologi, daya saing rendah, hingga minimnya daya serap lapangan kerja. Akibatnya, terjadi persaingan ketat di tengah masifnya angkatan kerja. Di saat bersamaan, daya dukung ekonomi semakin melemah untuk sementara waktu ini.

Bila dirunut berdasarkan tingkat usianya, TPT di Indonesia didominasi generasi muda. Pada Februari 2025, kelompok usia 15-24 tahun merupakan proporsi pengangguran terbanyak dengan besaran mencapai 16,16 persen. Selanjutnya, diikuti kelompok umur 25-59 tahun sebanyak 3,04 persen dan sisanya adalah TPT dari golongan lansia di atas 60 tahun sebesar 1,67 persen.

Sebagian besar TPT itu merupakan masyarakat berpendidikan level dasar hingga menengah. Bila diakumulasi jumlahnya berkisar 20 persen. Rinciannya terdiri dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8 persen; SMA 6,35 persen; SMP 4,35 persen; dan level SD 2,32 persen. Untuk pendidikan tinggi setara diploma, tingkat TPT-nya sebesar 4,84 persen dan setingkat pendidikan tinggi level sarjana ataupun lebih tinggi lagi sebesar 6,23 persen.

Kondisi itu relatif mengkhawatirkan bagi perekonomian karena sebagian besar pengangguran berusia produktif. Lulusan SMK yang memiliki keterampilan teknis dalam proses produksi nyatanya menjadi kelompok terbesar dalam TPT nasional.

Artinya, industrialisasi ataupun usaha domestik relatif kurang memprioritaskan lulusan SMK dalam proses produksi. Hal ini bisa jadi karena terbatasnya lapangan kerja ataupun keterampilan SMK yang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Tak kalah ironisnya adalah lulusan pendidikan tinggi selevel sarjana ataupun jejang lebih tinggi lagi. Kelompok ini menempati urutan ketiga dalam proporsi pengangguran setelah jenjang SMK dan SMA. Meskipun menyandang gelar pendidikan lebih tinggi, nyatanya tak menjamin mudah mencari pekerjaan.

Generasi muda minim aktivitas dan pendidikan tinggi kian sulit mendapat pekerjaan

Survei Sakernas Agustus 2024 mencatat, persentase pemuda yang masuk kategori not in employment, education, and training (NEET) mencapai 23,79 persen. Hal ini menggambarkan kalangan pemuda yang cukup rentan karena tak memiliki aktivitas, baik bekerja, mengikuti pendidikan atau pelatihan, maupun mencari pekerjaan.

Dari segi usia, kelompok usia 19-24 tahun, yaitu usia lulus SMA/SMK dan kuliah, tercatat terbanyak, yaitu 26,37 persen. Berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 26 persen pemuda tamatan SMA/SMK sederajat masuk kelompok NEET, sedangkan yang tamat perguruan tinggi 19,62 persen.

Tingginya pemuda yang masuk kategori NEET itu menjadi ancaman bagi pembangunan SDM ke depan, terutama dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045. Dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) nasional yang diukur dari lima kriteria, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja juga masih menjadi pekerjaan rumah. Domain yang mengukur kondisi lapangan kerja dan peluang kerja bagi pemuda, skornya dari tahun ke tahun selalu di bawah domain lainnya, meski capaian IPP menunjukkan tren yang meningkat.

Skor IPP pada tahun 2022 sebesar 55,33; tahun 2023 mencapai 55,83; dan tahun 2024 IPP mencapai 56,33. Sayangnya, kenaikan IPP ini tidak disertai dengan peningkatan kemudahan dalam akses pekerjaan ataupun peluang usaha. Hal ini tentu saja akan berpotensi mendegradasi kualitas kehidupan generasi muda dan juga mutu pembangunan masa depan.

Dari data BPS, pada Februari 2023, Februari 2024, dan Februari 2025 proporsi pekerjaan formal di Indonesia rata-rata hanya sekitar 40 persen dan sisanya pekerjaan informal. Pekerjaan formal cenderung menurun pada tahun ini menjadi 40,60 persen dari Februari 2023 yang sebesar 40,83 persen.

Perubahan itu mengindikasikan lapangan pekerjaan formal kian terbatas sehingga rentan memicu pengangguran SDM berkualitas. Ironisnya, lonjakan tren TPT terbesar saat ini adalah kelompok pendidikan tinggi setara diploma 4 ataupun setara sarjana, master, ataupun doktor.

Kualitas IPM dan lama pendidikan

Berdasarkan data IPM, skor kualitas kehidupan masyarakat secara umum meningkat. Pada tahun 2024, IPM Indonesia tercatat 75,02. Skor ini telah melonjak cukup tinggi dibandingkan 2020 yang masih sebesar 72,81. Kenaikan IPM ini turut menggambarkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Pada tahun 2024, angka harapan hidup penduduk Indonesia telah naik lebih dari 74 tahun dari sebelumnya yang berkisar 73 tahun. Nominal standar hidup layaknya pun turut naik hingga Rp 12,34 juta per kapita setahun. Nominal ini lebih tinggi dari tahun 2023 yang masih kurang dari Rp 12 juta.

Dimensi berikutnya yang menggambarkan peningkatan kualitas kehidupan adalah terkait ilmu pengetahuan. Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2024, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar 8,85. Artinya, penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata menghabiskan waktu belajarnya sebesar 8,85 tahun atau mendekati 9 tahun. Hal ini menandakan sebagian besar penduduk usia 25 tahun ke atas telah menamatkan pendidikannya maksimal setara SMP. Meskipun masih relatif rendah, besaran RLS ini semakin membaik dari waktu ke waktu.

Indikator pengetahuan berikutnya adalah harapan lama sekolah (HLS) yang menggambarkan kondisi penduduk berusia 7 tahun ke atas. Laporan IPM 2024 menunjukkan bahwa HLS kian meningkat menjadi 13,21. Skor ini berbeda cukup lumayan dari HLS tahun 2020 yang sebesar 12,98. Artinya, generasi muda saat ini memiliki harapan atau cita-cita pendidikannya relatif tinggi hingga memasuki jenjang perkuliahan.

Antusiame yang tinggi di bidang pendidikan itu harus diakselerasi kemajuannya dengan beragam stimulus dari pemerintah. Berbagai kebijakan yang mengarah pada kualitas edukasi tetap diprioritaskan agar pendidikan kian inklusif dan menjangkau banyak pihak.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengakselerasi serapan investasi agar tercipta banyak lapangan kerja sehingga menyerap angkatan kerja yang terus meningkat setiap saat. Bonus demografi harus disertai kualitas SDM dan kesejahteraan kehidupan.