Apa Saja Eksekusi Program ”Quick Win” Menjelang 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran?

Belum genap 100 hari setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengeksekusi berbagai program hasil terbaik cepat (quick win). Beberapa program bahkan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat selama 90 hari pertama pemerintahan.

Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji politik Prabowo-Gibran saat Pemilihan Presiden 2024. Program ini telah dimulai pada 6 Januari 2025 dan menjangkau 650.000 penerima manfaat yang tersebar di 31 provinsi. Bahkan, pada akhir pekan lalu, Presiden Prabowo meminta percepatan pelaksanaan MBG agar program tersebut dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

”Presiden sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga pada akhir 2025 (sebanyak) 82,9 juta (pelajar) bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan amanat konstitusi.

Program hasil terbaik cepat lain yang telah dimulai adalah pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Program quick win di bidang kesehatan tersebut adalah pengembangan rumah sakit tipe D menjadi tipe C.

Pengembangan rumah sakit akan dilakukan di 66 kabupaten/kota yang sebagian besar merupakan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Kementerian Kesehatan pun menargetkan pengembangan 32 rumah sakit pada 2025. Sisanya, sebanyak 34 rumah sakit, akan dibangun pada 2026.

Sebagai langkah awal, eksekusi dari program itu ditandai dengan peletakan batu pertama untuk peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Reda Bolo di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Jumat (17/1/2025). Peletakan batu pertama untuk rumah sakit yang menjadi sasaran program ini akan dijadwalkan mulai Januari hingga Maret 2025.

Melalui program ini, kualitas dan kapasitas rumah sakit di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan akan meningkat. Rumah sakit tersebut bakal memiliki sejumlah dokter spesialis, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Pembangunan RS Reda Bolo ditargetkan selesai Desember sehingga rumah sakit ini akan memiliki kapasitas 100 tempat tidur.

Selain itu, rumah sakit tipe C seperti yang akan dibangun di NTT tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas, seperti ruang operasi, ruang perawatan pasien kritis atau ICU, ruang perawatan intensif untuk bayi atau NICU, laboratorium, serta peralatan radiologi. Berbagai fasilitas itu membuat pasien dari daerah tak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di provinsi atau bahkan sampai ke Jakarta.

”Pasien tidak perlu dikirim ke Kupang. Rumah sakit ini bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan sembuh,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Chacha Annissa mengatakan, program peningkatan kualitas dan kapasitas rumah sakit ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat yang berada di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama dengan daerah lain.

”Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan amanat konstitusi,” ujar Chacha.

Ia melanjutkan, peningkatan kualitas dan kapasitas rumah sakit pada 2025 ini juga akan dilakukan di Bengkulu Tengah, Pesisir Barat, Tana Tidung, Kepulauan Anambas, Halmahera Timur, Pulau Taliabu, Toraja Utara, dan Manggarai Timur. Sementara pada tahun depan, pembangunan rumah sakit akan dilakukan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Sementara itu, program quick win lain yang akan dimulai adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini akan berlaku pada 1 Februari 2025 dengan total anggaran Rp 4,7 triliun.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menuturkan, masyarakat mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis saat berulang tahun. Untuk menikmati program ini, masyarakat perlu datang ke puskesmas dan menunjukkan kartu identitas.

Menurut Dedek, program ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi, mendeteksi, dan mencegah berbagai penyakit. Melalui berbagai langkah preventif, diharapkan gejala penyakit dapat dideteksi lebih awal sehingga bisa segera diobati.

”Program akan dilaksanakan secara bertahap mulai Februari 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. Diharapkan ada 200 juta warga yang terlayani selama lima tahun mendatang,” tuturnya.

Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, mengatakan, ada sejumlah program quick win yang mesti segera dieksekusi pada 100 hari pertama pemerintahan. Selain ketiga program di atas, program kartu kesejahteraan dan beasiswa bagi 20.000 pelajar mesti segera dilaksanakan. Kedua program ini mestinya segera dilakukan karena masuk janji kampanye Prabowo di sektor publik.

Menurut Wasisto, eksekusi berbagai progam quick win dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan publik dalam waktu cepat. Hal ini untuk meningkatkan legitimasi sekaligus approval rating dari pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang 100 hari setelah dilantik pada 20 Oktober lalu.

Lebih jauh, kata Wasisto, masa awal pemerintahan baru tentu masih dibayang-bayangi oleh capaian pemerintahan sebelumnya yang punya tingkat approval rating tinggi. Oleh karena itu, realisasi janji kampanye, terutama yang berdampak langsung ke publik, menjadi kunci utama agar optimisme publik terus terjaga.

”Apabila pemerintahan baru bisa dengan cepat mendapatkan kepercayaan publik, Prabowo bisa segera menjalankan agenda berikutnya tanpa terbebani oleh persepsi publik yang mungkin akan membanding-bandingkan pemerintahan yang lama dan pemerintahan baru,” ujarnya.