Gerakan Mahasiswa, Tak Sekadar Retorika

Gerakan turun ke jalan mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah, Februari lalu, kembali menggetarkan penguasa. Untuk kesekian kali, mereka mengingatkan penguasa ketika parlemen yang dikuasai oleh partai politik pendukung pemerintah tidak berfungsi optimal. Sikap kritis coba terus mereka rawat untuk mengawal jalannya pemerintahan ke depan meski sejumlah rintangan dihadapi.

Membawa tajuk ”Indonesia Gelap”, mahasiswa dan masyarakat sipil serentak menggelar unjuk rasa di berbagai daerah. Tak hanya sehari, tetapi maraton berhari-hari.

Tuntutan yang disampaikan pun tak sebatas yang menyangkut langsung kepentingan mahasiswa seperti soal isu kenaikan uang kuliah tunggal sebagai imbas pemangkasan anggaran pendidikan.

Isu-isu lain yang jadi keresahan publik ikut diangkat. Misalnya, proyek strategis nasional yang kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat dan revisi Undang-Undang (UU) tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang membolehkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Hal itu dinilai bisa jadi alat rezim untuk meredam suara kritis dari kampus-kampus dan lingkungan akademik.

Selain itu, mahasiswa dan masyarakat sipil mengkritisi pula sejumlah kebijakan penguasa yang mengancam demokrasi. Banyaknya prajurit TNI yang masuk ke jabatan-jabatan sipil misalnya. Juga revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang memberikan kewenangan mereka mengevaluasi hingga mencopot pimpinan lembaga yang mereka pilih.

Kinerja dari Polri pun tak luput dari atensi ”Indonesia Gelap”. Imbas dari kasus kelakuan sejumlah personel Polri di berbagai daerah yang tidak profesional, mereka menuntut reformasi Polri.

Tuntutan yang luas cukup berhasil menarik atensi publik. Bahkan, tak sedikit yang turun bersama mahasiswa dan masyarakat sipil. Tidak hanya menyumbangkan ”teriakan” menolak kebijakan pemerintah, sebagian dari mereka rela mengulurkan tangan untuk menyediakan aneka makanan dan minuman untuk konsumsi para demonstran.

Unjuk rasa untuk mengingatkan penguasa yang diikuti massa dalam jumlah banyak dan dalam skala yang luas, tak hanya terjadi kali ini di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Gerakan itu sudah muncul saat usia pemerintahan Prabowo baru sekitar dua bulan, persisnya saat wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, akhir tahun lalu. Imbas dari penolakan luas dari publik tersebut, pemerintah membatalkan sebagian rencana kenaikan itu. Kenaikan tarif PPN akhirnya diputuskan hanya akan diberlakukan untuk barang-barang kategori mewah.

Ketua BEM Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Ridho Anwari Aripin saat ditemui di Jakarta, akhir Februari lalu, mengamini hal tersebut. Setelah rencana kenaikan tarif PPN, kelompok mahasiswa dari berbagai kampus intens berkomunikasi untuk turun ke jalan, menolak rencana kenaikan tarif PPN 12 yang bakal menyusahkan masyarakat.

Setelah kebijakan itu dibatalkan, demonstrasi pun mereda. Namun, bukan berarti mereka terlelap tidur. Mereka terus menyimak jalannya pemerintahan. Mereka pun perlahan terbangun kembali ketika sederet kebijakan pemerintah justru kontradiktif dengan kebutuhan masyarakat hingga menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Puncaknya, lahirlah gerakan turun ke jalan dalam tajuk ”Indonesia Gelap”.

Unjuk rasa ”Indonesia Gelap” ini baru berangsur surut setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan menyerap tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil saat dirinya menemui massa yang demonstrasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (20/2/2025) petang.

Namun, bukan berarti berakhir pengawasan dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Menurut sejumlah koordinator kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan akan terus berlanjut. Parlemen jalanan sangat mungkin hidup kembali saat kebijakan ataupun laku pemerintah tak selaras dengan kehendak publik.

“Kami sebagai mahasiswa terus siap turun ke jalan. Dan juga mungkin dari UI sendiri, kita sudah memiliki beberapa teman-teman UI yang melakukan perlawanan secara konkret, di mana beberapa mahasiswa dari Fakultas Hukum melakukan permohonan uji material dan formil atas Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Undang-Undang APBN di Mahkamah Agung,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Defani Syafa Maharani.

Menurut Defani, sudah lama komunikasi terbangun intens di antara pengurus BEM dari berbagai kampus di negeri ini. Bahkan, aliansi sudah lama terbangun di antara kelompok BEM ini.

Komunikasi intens tak semata untuk berkoordinasi menyiapkan agenda ”turun ke jalan”, tetapi juga membahas isu-isu yang menjadi keresahan ataupun atensi dari publik.

Diskusi di antara mereka tersebut sudah menjadi agenda rutin. Tak selamanya diskusi berjalan mulus, sering pula perdebatan menghangat karena beda pandangan. Namun, dari diskusi-diskusi itu kemudian lahir ide dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat, dan juga kesadaran bersama. Kajian dari hasil diskusi itu pula yang jadi bekal mereka saat berunjuk rasa terkait isu tertentu.

“Kami (mahasiswa) harus paham apa yang terjadi. Hal-hal apa yang masih sekiranya memungkinkan dan sangat penting kami kawal,” ucap Defani.

Setelah kesadaran bersama terbangun, BEM di tiap-tiap kampus berkreasi menyiarkan hasil diskusi mereka di media sosial. Ajakan kepada masyarakat luas untuk berunjuk rasa bersama juga disampaikan.

Diskusi-diskusi tersebut tidak hanya berlangsung dalam suasana tatap muka langsung. Diskusi lebih sering berlangsung di platform percakapan Whatsapp. Begitu pula komunikasi dengan menggunakan platform konferensi video. Hal itu mengingat lokasi BEM yang tersebar di berbagai kota di Tanah Air.

Diskusi dan sikap kritis mahasiswa itu tak selamanya berjalan mulus. Jelang unjuk rasa ”Indonesia Gelap”, akhir Februari lalu, misalnya, ada serangan berjenis kekerasan berbasis gender daring ke grup koordinasi demonstrasi. “Ada orang yang tidak dikenal (OTK) dan tidak bertanggung jawab mengirimkan foto-foto yang tidak senonoh ke dalam grup koordinasi aksi tersebut,” ujar Defani.

Serangan itu tetap terjadi meski kelompok mahasiswa sudah berhati-hati imbas serangan peretasan yang kerap terjadi sebelumnya, seperti pengalaman mantan Ketua BEM UI Iqbal Cheisa Wiguna yang akun Whatsapp-nya diretas.

Ridho Anwari pun mengaku pernah diretas ketika menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba. “Saya juga pernah IG-nya (Instagram) diretas saat mengunggah isu penolakan revisi Undang-undang Minerba,” katanya.

Tak hanya itu, salah seorang temannya yang merupakan mahasiswa baru juga sempat dikuntit oleh orang tak dikenal pasca-unjuk rasa menolak revisi UU Minerba. Setelah itu, mahasiswa itu ditegur oleh rektorat Unpad. Karena masih baru, mahasiswa itu pun sempat kena mental. Setelah itu, ia didampingi oleh rekan-rekan lainnya dari BEM Unpad.

Meski ada sejumlah hambatan, semangat mahasiswa tak surut. Begitu pula ke depan, mata mereka akan tetap mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Menurut Defani, yang mahasiswa lakukan semata bagian dari kontribusi untuk keberlangsungan bangsa. Sebagai generasi penerus, mereka berkepentingan akan hal itu. Jika tidak, bisa jadi tak ada lagi yang tersisa bagi generasi penerus di masa mendatang.

Karena itu, kini, mereka tak ingin penguasa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari kebutuhan dan kesulitan masyarakat. Mereka juga tak ingin penguasa berjalan tanpa pengawasan. Apalagi dengan situasi parlemen yang kini didominasi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seandainya parlemen lebih kritis, parlemen jalanan mungkin tidak perlu ada.

Demonstrasi ”Indonesia Gelap”, Ridho menambahkan, menjadi pengingat bagi penguasa untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Rakyat adalah atasan mereka, sehingga seharusnya setiap kebijakan dan tindakan penguasa pun bergerak selaras dengan kepentingan dan aspirasi publik.

Jika ditilik ke belakang, mahasiswa selalu menjadi motor utama pengingat penguasa bahkan motor perubahan. Di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat parlemen dikuasai parpol pendukung pemerintahan, unjuk rasa besar-besaran mahasiswa juga kerap terjadi.

Di pengujung periode pertama pemerintahan Jokowi, misalnya, mahasiswa bersama masyarakat berunjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Awal 2020, mahasiswa juga menjadi motor penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Kemudian, demonstrasi menolak wacana presiden tiga periode yang mengingkari amanat konstitusi dan Reformasi 1998, pada April 2022. Selanjutnya, unjuk rasa mahasiswa lebih besar dan luas terjadi di penghujung periode kedua pemerintahan Jokowi, menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Tak selamanya perjuangan mahasiswa berbuah manis, tetapi tak sedikit pula perjuangan yang berhasil. RKUHP misalnya, sempat ditunda setelah unjuk rasa besar-besaran, tetapi selang beberapa bulan, diteruskan pemerintah dan DPR, dan akhirnya disahkan. Berbeda dengan revisi UU Pilkada yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah dan DPR.

Begitu pula yang terjadi jika ditilik jauh ke belakang. Terkadang berhasil, terkadang diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Salah satu yang akan selalu direkam dalam sejarah perjalanan bangsa, saat unjuk rasa Reformasi 1998 yang berhasil menggulingkan rezim otoriter Soeharto.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto berpandangan, ada banyak alasan mahasiswa selalu berada di garda terdepan perjuangan dan pergerakan perubahan. Mahasiswa adalah bagian dari kaum intelektual yang terus-menerus mencari tahu, terus menerus bertanya, dan resah.

Mereka juga memiliki kesadaran dan kepekaan dari teori-teori dan bacaan di kampus. “Dan, mereka mengkonfirmasi teori-teori yang mereka baca itu dengan kenyataan-kenyataan sehari lalu lahirlah ide-ide. Kalau saya sih emang gak heran, emang anak-anak muda. Setiap ada isu yang memang meresahkan publik, pasti mereka akan turun ke jalan,” ujarnya.

Ia pun meyakini ”Indonesia Gelap” tak akan menjadi yang terakhir. Meski banyak rintangan dihadapi, mahasiswa bersama masyarakat sipil, akan terus mengawasi kerja-kerja penguasa. Berakhirnya status mahasiswa juga diyakini tak akan mengakhiri sikap kritis mahasiswa. Mahasiswa yang baru diyakininya akan tetap bersikap kritis seperti pendahulunya.

“Mereka akan terus bergerak secara spontan, organik, dan itu lebih genuine (otentik),” katanya.

Kepada mahasiswa, pengawasan pada penguasa kini bertumpu, terutama saat parlemen gagal menjalankan fungsi pengawasannya. Kepada mahasiswa, masyarakat menantikan keberpihakan pada kebijakan-kebijakan penguasa yang memberatkan mereka. ”Bunda relakan darah juang kami, Tuk bebaskan rakyat...,” sayup-sayup terdengar lagu Darah Juang tengah dinyanyikan mahasiswa saat unjuk rasa, akhir Februari lalu.