Mengapa Indonesia Sulit Keluar dari Kategori Demokrasi Cacat?

Indeks Demokrasi Global, termasuk Indonesia, turun dari tahun ke tahun. Dunia yang lumpuh akibat pandemi Covid-19 disinyalir memberikan kesempatan bagi para oligarki memperkuat pengaruhnya di pemerintahan. 

Dengan kondisi seperti ini, demokrasi akan sulit kembali meraih kondisi idealnya tanpa sosok pemimpin yang menjadi contoh. Hal tersebut juga terhambat dengan para pemimpin yang lahir dalam lingkaran dinasti.

Turunnya indeks demokrasi ini ditunjukkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). EIU merupakan organisasi yang menyediakan analisis terkait perkembangan negara, industri, dan manajemen yang telah berpengalaman lebih dari 75 tahun.

Laporan EIU 2025 menunjukkan indeks demokrasi global tahun 2024 meraih angka 5,17 dari skala tertinggi 10. Nilai ini turun dari tahun 2023 sebesar 5,23.

Tren penurunan sudah berlangsung sejak tahun 2015 dengan indeks 5,55. Penurunan tajam terjadi saat pandemi Covid-19, dengan angka indeks pada tahun 2021 menyentuh 5,28.

Laporan ini menyebutkan pandemi Covid-19 berdampak pada kemunduran kebebasan di seluruh dunia. Bahkan, hasil dari indeks pada tahun 2024 ini menunjukkan kemerosotan demokrasi yang berkelanjutan.

Dari total 165 negara dan dua teritorial, hanya 25 negara yang menjalankan demokrasi secara penuh (full democracies). Rezim otoriter menjadi yang terbanyak, dengan jumlah 60 atau 39,2 persen dari total negara. 

Sementara itu, demokrasi cacat (flawed democracies) dialami 46 negara (27,5 persen) dan rezim hibrida mencapai 36 negara. Dalam laporan ini, Indonesia masuk ke dalam kategori demokrasi cacat dengan skor 6,44. Angka ini menempatkan Indonesia menempati posisi ke-59 dari total 167 negara. Peringkat ini merosot sepuluh tingkat dibandingkan tahun 2015. Padahal, saat itu, Indonesia meraih peringkat ke-49 dengan skor 7,03. Posisi Indonesia dalam kategori demokrasi cacat pun bertahan dalam satu dekade terakhir.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, berpendapat, kemerosotan indeks demokrasi  di tengah pandemi ini dapat terjadi karena pengaruh oligarki. Kelompok-kelompok ini mendapatkan kesempatan dalam memperkuat pengaruhnya saat perekonomian dunia belum membaik. 

Para oligarki di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus memantapkan posisinya sehingga bisa memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hal ini, kata Firman, ditandai dengan praktik politik di banyak negara yang mengedepankan kepentingan eksklusif. 

”Saya kira pasca-Covid-19 menjadi problematik karena beriringan dengan ekonomi masyarakat yang melemah dan itu peluang masuknya oligarki. Hal ini membuat demokrasi sulit untuk memperbaiki diri mencapai kondisi ideal,” ujarnya.

Politisi senior I Wayan Sudirta juga mengkritisi pengaruh oligarki dalam pemerintahan. Dia juga melihat sejumlah kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat yang semakin menguntungkan kelompok elite tersebut.

”Oligarki yang tidak membela rakyat harus dan sering merugikan negara harus dikritisi. Banyak sekali catatan saya terkait bagaimana banyak undang-undang yang mencerminkan kepentingan tertentu,” ujar Wayan yang saat ini menjadi anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P.

Menurut Wayan, demokrasi perlu dikembalikan kepada rakyat dan tidak hanya untuk golongan tertentu. Salah satunya dengan memperbaiki penegakan hukum di negeri ini. Tidak hanya reformasi aparat penegak hukum, tetapi juga penguatan lembaga-lembaga demokrasi.

”Di mana ada ketidakadilan, demokrasi akan terganggu dan cacat. Saat itu, masyarakat akan bergejolak. Maka kalau ingin demokrasi berjalan, wujudkan penegakan hukum dan keadilan,” paparnya.

Namun, perbaikan demokrasi ini masih belum terlihat saat kepemimpinan negeri mulai berganti. Bahkan, pemilihan presiden tahun 2024 yang memenangkan Prabowo Subianto disebut-sebut masuk ke dalam praktik politik dinasti.

Laporan EIU menyatakan terdapat perkembangan mengkhawatirkan di kawasan Asia Tenggara yang menunjukkan tren menuju politik dinasti. Presiden ke-7 Joko Widodo disebut bersama keluarga dinasti politik Thaksin Shinawatra di Thailand dan keluarga dinasti politik di Filipina, yakni Ferdinand Marcos dan Rodrigo Duterte.

Pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia pada Februari 2024 menjadi sorotan. EIU menyebut Prabowo mendapatkan dukungan diam-diam dari Jokowi. Bisa majunya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024, disebut-sebut berasal dari putusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi.

Menurut Firman, naiknya Gibran ini memang menyedot perhatian. ”Indonesia membuat banyak negara lainnya terperangah. Disebutkan ada upaya untuk meloloskan anak presiden melalui perubahan konstitusi. Jadi, dari sana Indonesia mulai menarik perhatian dalam makna negatif,” kata Firman.

Dinasti politik di daerah juga tidak jauh berbeda. Firman menyatakan, hal tersebut sudah kerap terjadi dan tidak perlu diragukan lagi. ”Enggak usah dikaji, memang sudah berjalan begitu,” katanya.

Kondisi terkait dinasti politik itu setidaknya dapat digambarkan dari data para politisi yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hasil penelitian kolaborasi antara Institute for Advanced Research (IFAR) Unika Atma Jaya, Election Corner Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), serta pusat riset politik dan pemerintahan PolGov UGM, yang dirilis November lalu, menemukan 605 calon dengan latar belakang politisi dinasti ikut dalam persaingan pilkada.

Jumlah itu melonjak hampir dua kali lipat ketimbang gelombang pilkada serentak pada 2017, 2018, dan 2020. Jumlah calon politisi dinasti di tiga pilkada tersebut 306 calon.

Kuatnya dinasti politik juga terlihat dari anggota DPR/DPD periode 2024-2029. Dari jumlah total 732 anggota DPR/DPD, sebanyak 285 orang atau 38,9 persen di antaranya memiliki relasi kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional.

Proporsi kekerabatan politik tersebut hampir sama dengan para legislator periode 2019-2024, yakni 38,4 persen, tetapi naik 7 persen dibandingkan dengan anggota DPR dan DPD periode 2014-2019.

Persoalannya, dinasti politik yang menguat ini tak dilihat sebagai sebuah problem besar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, misalnya, melihat setiap orang berhak mengisi jabatan politik dari berbagai latar belakang, termasuk dari keluarga pejabat atau politisi. 

Meski demikian, Adies menekankan kapasitas dari tokoh politik tersebut. Tidak hanya profesionalitas dalam bekerja, kapasitas dan kinerjanya dalam menjabat juga menjadi pertimbangan dibandingkan asal dan keluarganya.

”Selama mereka mumpuni, berintegritas, mampu, berkualitas, dan juga profesional, semua berpeluang untuk itu (jabatan politik). Jadi, menilai bukan dari ini keturunan siapa, ini hubungannya dengan siapa, tetapi dilihat bagaimana individunya,” kata Adies.

Wayan juga menyatakan, dinasti politik tidak serta-merta menjadi hal yang tidak baik. Namun, ia tetap menekankan adanya proses yang harus dijalani dan tidak menabrak aturan, bahkan mengubah konstitusi.

”Jika muncul seseorang semata-mata karena dia anak pejabat, tidak melalui aturan dan kaderisasi, dan terpilih bukan karena prestasinya. Itu yang ditentang. Kondisi ini yang melemahkan demokrasi kita,” kata Wayan.

Menurut Adies, hasil indeks tersebut perlu ditanggapi dengan optimistis. Sebagai partai yang masuk dalam lingkaran pemerintahan saat ini, ia menyatakan Golkar selalu berusaha berpikir positif dan berkarya nyata.

”Kami yakin Indonesia ke depan akan menjadi negara terbesar. Ada juga survei, Indonesia menempati peringkat empat dunia dalam 25 tahun ke depan. Jadi, harus berpikir optimistis ke arah sana,” ujarnya.

Namun tidak hanya membutuhkan optimisme, Firman melihat perbaikan demokrasi ini juga memerlukan operasi yang sangat kompleks. Ia berujar, komitmen pemerintah dan aktor politik sangat dibutuhkan untuk membentuk budaya politik yang demokratis.

”Variabel terpentingnya itu adalah kepemimpinan yang demokratis. Setelah itu, variabel yang lain akan menyusul dan berjalan menuju demokrasi. Semua itu membutuhkan komitmen kuat untuk membangun demokrasi dalam banyak dimensi,” kata Firman.