Gerakan Sosial Jadi Ekspresi Kekecewaan Publik

Gelombang gerakan sosial yang bermula di media sosial semakin menegaskan kehadirannya dalam ruang publik di Tanah Air. Mulai dari fenomena tagar #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu, pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2025, hingga sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini yang menolak kenaikan tunjangan DPR tak bisa dilepaskan dari peran media sosial yang menyediakan ruang ekspresi yang cepat dan masif.

Narasi ”Indonesia Gelap pada Februari 2025 muncul sebagai bentuk kritik atas situasi negara yang dinilai semakin memburuk akibat kebijakan yang dianggap tidak memihak kepentingan publik. Adapun tagar #KaburAjaDulu menjadi ekspresi kekecewaan masyarakat atas terjadinya berbagai ketimpangan sosial. Simbol-simbol tersebut menjadi bentuk protes atas hal-hal yang terjadi di Indonesia belakangan ini, seperti korupsi yang tak pernah tuntas, situasi ekonomi, dan kasus HAM yang belum selesai.

Namun, di balik simbol-simbol yang mewarnai keriuhan dunia maya pada 2025 ini, jajak pendapat Kompas pada 11-14 Agustus 2025 menemukan pesan yang lebih serius terhadap fenomena ini. Gerakan sosial dipandang publik sebagai kanal mengekspresikan ketidakpuasan dan kritik terhadap ketidakadilan sosial.

Hasil jajak pendapat menyebutkan, sebagian besar responden (78,6 persen) mengetahui atau setidaknya pernah bersentuhan dengan gerakan sosial di media sosial. Sebanyak 72,9 persen di antaranya mengaku sekadar pernah melihat, lalu terdapat 4,1 persen responden yang menyebut pernah ikut berinteraksi dengan memberi komentar atau like, bahkan ada 1,6 persen yang aktif ikut menyebarkan atau membuat ulang konten. Artinya, gaung gerakan sosial memang terasa luas, tetapi partisipasi aktif masyarakat masih terbatas. Sebanyak 21,4 persen mengaku tidak mengetahui gerakan sosial yang ramai di dunia maya.

Meski demikian, lebih banyak responden memandang gerakan sosial memiliki bobot kritik yang nyata. Hampir separuh responden (47,8 persen) menilai gerakan ini sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan. Lalu, sebanyak 38,4 persen menyebutnya untuk menyuarakan kritik terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan 34 persen menilainya sebagai perlawanan simbolik rakyat terhadap negara. Hanya sebagian kecil yang memaknai gerakan sosial sebatas hiburan (11,4 persen) atau ekspresi budaya (13,1 persen).

Data ini memperlihatkan, di balik simbol yang terkadang ringan, publik mengirim pesan yang cukup dalam. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan masyarakat yang semakin mencari medium alternatif untuk menyalurkan aspirasi, terutama di tengah ruang politik formal yang kerap dirasa jauh atau sulit dijangkau.

Ekspresi ketidakpuasan ataupun simbol perlawanan gerakan sosial yang diluapkan di berbagai platform media sosial akhirnya pecah dalam unjuk rasa massa menolak tunjangan perumahan bagi anggota DPR pada Senin (25/8/2025). Sampai terjadi kericuhan seusai unjuk rasa buruh yang berjalan damai, Kamis (28/8/2025), menuntut kesejahteraan, yang menghadapkan aparat dengan rakyat, bahkan menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring, yang dilindas kendaraan taktis Brimob Polri.

Publik pun meyakini kritik yang disampaikan melalui gerakan sosial akan memengaruhi opini masyarakat dan kebijakan pemerintah. Separuh lebih responden (66,8 persen) melihat ada potensi nyata pengaruh gerakan sosial terhadap jalannya kebijakan. Namun, sebagian responden masih ragu atau tidak percaya sama sekali.

Dalam konteks keterwakilan, jajak pendapat mencatat 33,1 persen responden merasa terwakili oleh gerakan sosial. Sementara itu, 37,5 persen mengatakan hanya akan merasa terwakili jika isu yang diangkat relevan. Demonstrasi menolak tunjangan DPR memperlihatkan bahwa ketika isu sangat dekat dengan realitas hidup, yaitu kesenjangan kesejahteraan, dan gaya hidup mewah pejabat yang notabene wakil rakyat, tetapi tak empati dengan jeritan rakyat, gerakan sosial lebih mengikat simpati luas.

Publik juga menilai gerakan sosial memiliki kontribusi signifikan dalam memberikan dampak positif dan harapan perubahan. Sebanyak 30,3 persen responden menyebut gerakan sosial dinilai mampu mendorong perubahan kebijakan dan hukum, sedangkan 29,7 persen melihatnya sebagai ruang bebas berpendapat dan 24,6 persen menilai dapat meningkatkan kesadaran publik atas isu yang berkembang. Isu tunjangan DPR, misalnya, menyadarkan publik bahwa ketimpangan dan ketidakadilan semakin lebar.

Sementara itu, 22,4 persen responden menilai gerakan sosial menjadi refleksi perbaikan ke depan. Jika tidak ada kritik, terkadang lupa untuk evaluasi dan perbaikan. Fenomena ini mengindikasikan munculnya harapan-harapan masyarakat terhadap pemimpin dan pemerintah yang mengelola negara ini.

Sebanyak 19,1 persen responden lain melihatnya sebagai tekanan terhadap pihak berwenang dan 13,1 persen menekankan perannya dalam mendorong solidaritas warga. Arogansi polisi dalam kasus ditabraknya pengemudi ojek daring saat unjuk rasa memunculkan rasa solidaritas. Tak hanya sesama pengemudi, tetapi juga mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat di sejumlah daerah turun ke jalan menuntut keadilan.

Namun, tak dapat dimungkiri munculnya kekhawatiran gerakan sosial, di dunia maya dan dunia nyata, akan menimbulkan dampak negatif karena rawan ditunggangi dan dapat memecah belah masyarakat. Seperempat responden khawatir terjadinya polarisasi ini. Sementara seperlima responden mengkhawatirkan munculnya konflik di masyarakat.

Demonstrasi di DPR menyuguhkan realitas kekhawatiran tersebut di dunia nyata. Aksi yang awalnya damai berubah ricuh. Massa menghadapi aparat dengan lemparan batu dan botol, sementara polisi membalas dengan gas air mata dan meriam air. Kericuhan mengakibatkan sepeda motor dibakar, pos keamanan dirusak, transportasi terganggu, hingga situasi keamanan menegang.

Dalam lingkup demokrasi, gerakan sosial digital dan jalanan menjadi cerminan kesehatan demokrasi Indonesia. Demonstrasi di DPR memberikan pesan penting bahwa simbol-simbol viral tidak berhenti di layar gawai, tetapi bisa menggerakkan massa ke jalanan ketika jarak antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili semakin lebar.