Gubernur NTT Tolak Kelas Bisnis di Pesawat, Dinilai Teladan Efisiensi

KUPANG, KOMPAS — Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menolak menggunakan fasilitas kelas bisnis saat bepergian menggunakan pesawat udara. Keteladanan dalam upaya efisiensi anggaran itu sepatutnya dapat dilakukan pejabat negara yang lain.

”Sejak memimpin NTT, saya tidak lagi menggunakan kelas bisnis. Sekarang saya pakai kelas ekonomi. Berbeda dengan dulu waktu masih menjadi anggota DPR, ke mana-mana sering menggunakan kelas bisnis atau first class,” kata Melki, sapaan Melkiades, saat acara temu media di Kota Kupang, Sabtu (10/5/2025).

Padahal, fasilitas kelas bisnis tersedia untuk para pejabat negara, termasuk gubernur. ”Ada keistimewaan seperti itu, tetapi saya memilih tidak menggunakannya. Saya merasa biasa saja. Tidak masalah kalau duduk di kelas ekonomi. Intinya, bisa sampai di tujuan,” tuturnya.

Layanan kelas bisnis biasanya untuk penerbangan jarak menengah hingga jauh. Contohnya, dari Kota Kupang ke Jakarta. Di situs penjualan tiket secara daring, tarif kelas bisnis untuk penerbangan Minggu (11/5/2025), misalnya, paling murah Rp 3,1 juta. Sementara untuk kelas ekonomi pada hari yang sama dari Kupang ke Jakarta hanya Rp 1,8 juta.

Menurut Melki, memilih kelas ekonomi di pesawat sebagai bagian dari langkah efisiensi. Terlebih, NTT sebagai daerah dengan kondisi fiskal yang terbatas memerlukan banyak anggaran untuk belanja publik. Hasil efisiensi dari pejabat bisa dialihkan untuk kepentingan publik.

Selain itu, lanjutnya, efisiensi dilakukan sebagai bentuk empati terhadap kondisi masyarakat NTT yang kini terus berjuang keluar dari belenggu kemiskinan. Angka kemiskinan di NTT berkisar pada 19 persen dari total jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa.

Melki pun mengajak para perangkat daerah di Pemprov NTT agar berhemat. Ketersediaan fiskal NTT sebagian besar habis untuk membayar gaji pegawai, sekitar 56 persen dari target pendapatan Rp 5,2 triliun.

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan Melki. Keteladanan itu sepatutnya dapat dilakukan oleh pejabat negara di tengah kondisi ekonomi nasional yang tidak sehat serta beban kehidupan rakyat yang kian berat.

”Efisiensi harus dimulai dari pribadi seorang pemimpin. Berharap contoh ini diikuti oleh bawahannya dan juga para bupati/wali kota se-NTT,” kata Darius.

Ia berharap, efisiensi dapat meluas ke hal lain, seperti pengeluaran rutin di rumah jabatan, jamuan bagi tamu, penggunaan kendaraan operasional, dan pilihan kamar hotel ketika perjalanan dinas. ”Kita belum tahu, apakah di sisi ini juga dilakukan efisiensi?” ujarnya.

Menurut Darius, memimpin daerah miskin seperti NTT memerlukan dua strategi, yakni skala prioritas dan efisiensi. Dengan begitu, banyak tujuan  bisa tercapai. Ia menilai, Melki sudah memulainya.

Sejumlah warga di NTT merespons. Alfons Tukan (45), warga di Kabupaten Flores Timur, berharap para bupati dan wali kota di NTT bisa mencontoh hal itu. Dengan begitu, akan ada efisiensi besar-besaran oleh elite di NTT. Masyarakat miskin yang akan menikmati hasil efisiensi itu.

”Butuh pemimpin yang punya nurani untuk melakukan hal-hal semacam ini. Sekarang masyarakat tambah susah karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hidup semakin berat, jadi sangat miris kalau pejabat bermewah-mewahan,” ujarnya.

Harapan yang sama juga disampaikan Kristo Mau (30), warga Kota Kupang. Ia berharap pejabat negara di kota itu juga mau melakukan efisiensi mulai dari diri mereka sendiri. ”Jangan sampai efisiensi hanya ucapan di bibir saja,” ucapnya.