Pemotongan Anggaran Bisa Perparah Kemiskinan NTT

KUPANG, KOMPAS - Kebijakan pemotongan anggaran berpotensi menggerus perekonomian di daerah miskin seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah. Angka kemiskinan diperkirakan bakal meningkat. 

Hingga Minggu (16/2/2025) ini, anggaran transfer daerah untuk NTT yang dipotong sudah mencapai Rp 184 miliar. Pemotongan masih terus berlanjut. Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai jumlah dana yang akan dipotong sepanjang tahun ini.

"Sekarang sudah terasa. Pesanan kue untuk acara di kantor pemerintah tidak ada lagi," ujar Risna (30), pelaku usaha kecil di Kota Kupang. Ia biasa mengirim pesanan snack sejumlah kantor. Sejak efisiensi diberlakukan, banyak acara ditiadakan.

Setelah tidak lagi membuat kue, ia kebingungan. Sempat ada rencana kembali lagi menjual kue di pinggir jalan namun itu pun tidak mudah. Ia pernah gagal. Kue di pinggir jalan sering tidak laku sehingga ia rugi.

Dampak efisiensi juga dialami sopir mobil rental antarkota. Joni Manek (40), sopir rute Kota Kupang - Kabupaten Malaka menuturkan, ia kehilangan penumpang langganan dari kalangan aparatur sipil negara. Mereka sering kali menyewa mobilnya untuk perjalanan dinas. 

Ongkos satu kali sewa paling minimal Rp 600.000, sangat membantu ketika musim sepi penumpang seperti sekarang. Jalur itu baru ramai ketika musim liburan sekolah atau liburan natal dan tahun baru. "Satu minggu ini banyak mobil rental yang tidak beroperasi," ujarnya.

Pengajar ilmu ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Tuti Lawalu berpendapat, pemotongan anggaran pemerintah berdampak ke semua sektor di NTT. Itu terjadi lantaran perekonomian NTT sebagian besar ditopang belanja pemerintah.

"Semua sektor di NTT terdampak, mulai dari level elit sampai kalangan bawah yang hanya menikmati remah-remah dari belanja pemerintah. Daya beli menurun dan otomatis kemiskinan bakal bertambah," katanya.

Bertambahnya angka kemiskinan, lanjutnya, disumbang oleh pekerja sektor informal yang bergantung pada belanja pemerintah. Sementara untuk kalangan ekonomi menengah bakal anjlok ke bawah bahkan bisa sampai jatuh miskin.

Badan Pusat Statistik merilis, penduduk miskin NTT per September 2024 sebanyak 1,11 juta jiwa atau 19,02 persen dari jumlah penduduk. Sebaran kemiskinan di perdesaan sebesar 981.020 jiwa sedangkan perkotaan 126.910 jiwa. Garis kemiskinan yang ditetapkan Rp 533.944 per kapita per bulan. 

Investasi swasta 

Dampak efisiensi yang dirasakan masyarakat, menurut Gabriel Goa, aktivis kemanusiaan, akan mendorong masyarakat NTT merantau ke luar negeri. Mereka dikhawatirkan menempuh jalan pintas menjadi pekerja migran non-prosedural.

"Dan inilah kesempatan para mafia perdagangan orang untuk merekrut calon pekerja migran. Dengan iming-iming uang, calon pekerja akan terjerat dalam lingkaran setan ini," kata Gabriel.

Gubernur NTT terpilih periode 2025-2030 Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, investasi swasta akan didorong di NTT agar ketergantungan pada belanja pemerintah tidak terlalu dominan. Melki, sapaan akrabnya, membidik dua potensi besar, yakni rumput laut dan garam.

"Garam dan rumput laut di NTT punya kualitas yang bagus. Keunggulan ini yang menjadi kekuatan kita, termasuk mendorong lahirnya produk ikutan yang punya nilai tambah. Inilah yang kita sebut sebagai hilirisasi produk lokal," Melki.

Untuk menghadirkan investasi swasta di NTT, ia sudah berkomunikasi dengan pimpinan sejumlah kementerian dan lembaga di level pemerintah pusat, juga pihak investor. Ia berjanji segera mengeksekusinya setelah dilantik menjadi gubernur NTT pada 20 Februari 2025 mendatang.