Guncangan Geopolitik dan Geoekonomi Mendesak Pembenahan Domestik

JAKARTA, KOMPAS - Ketidakpastian dunia usaha akibat konflik geopolitik perlu disikapi dengan kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintah. Tak hanya itu, pemerintah pun perlu menata ulang prioritas serta alokasi anggaran supaya tak menambahkan beban pada masyarakat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengungkapkan, pihaknya terus memantau secara seksama eskalasi serangan AS-Israel ke Iran yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah. Namun, konflik geopolitik ini sekaligus menjadi masalah geoekonomi global.

"Risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia," ujar Shinta, Rabu (11/3/2026), di Jakarta.

Akibatnya pun merembet ke mana-mana bukan hanya pada harga minyak mentah dunia. "Spill over effect dari oil price sampai pangan, logistik, dan pupuk yang semua ini bisa mendorong inflasi," tambah Shinta.

Biaya logistik jelas melonjak dengan penutupan Selat Hormuz. Kapal super tanker yang awalnya beroperasi dengan biaya 100.000 dolar AS per hari mengalami kenaikan menjadi 467.000 dolar AS per hari. Harga bahan baku pupuk seperti urea pun melejit sehingga bisa dipastikan sektor pertanian pun terpengaruh.

Harga minyak mentah berfluktuasi tajam. Harga minyak mentah Brent sempat menembus 119,5 dollar AS perbarel pada Senin (9/3/2026) kendati kembali turun keesokannya menjadi 93,05 perbarel setelah Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan berakhirnya konflik.

Menyikapi fluktuasi ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan belum akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga Lebaran 2026.

Kendati demikian, menurut Shinta, pengusaha tetap akan memantau juga kebijakan pemerintah soal ini. Sejauh mana pemerintah akan mempertahankan harga BBM bersubsidi di tengah kondisi berat. Apalagi, asumsi harga minyak mentah yang digunakan dalam APBN 2026 adalah 70 dollar AS.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mengatakan, jika harga minyak mentah rata-rata 92 dolar AS per barel sepanjang tahun, defisit APBN bisa melebar hingga 3,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal itu akan terjadi bila tidak ada penyesuaian kebijakan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung sebelumnya dalam Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta, Senin (2/3/2026), juga menjelaskan, kenaikan 1 dollar AS pada Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menambah defisit sekitar Rp 6,8 triliun.

Di sisi lain, volatilitas nilai mata uang rupiah menimbulkan masalah. Sebab, kata Shinta, sekitar 70 persen bahan baku produksi masih impor. Adapun sekitar 50 persen biaya produksi berasal dari bahan baku.

Karenanya, pelemahan rupiah akan langsung berpengaruh pada biaya produksi. Sektor padat karya menjadi salah satu yang paling rentan karena margin tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu.

Selain itu, pelaku usaha juga memerhatikan kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah. "Dari sisi fiskal, apabila harga energi bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat,” kata Shinta.

Dari sisi fiskal, apabila harga energi bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat

Apindo menilai penting bagi pemerintah untuk mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit dan pembiayaan utang negara. Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor yang kredibel, serta memastikan belanja negara tetap tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar.

Untuk itu, kata Shinta, Apindo mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan dan distribusi logistik strategis, memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter serta pengelolaan utang yang prudent, dan memberikan dukungan terarah kepada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi terdampak.

Pembenahan di dalam negeri juga sangat diharapkan untuk menjaga tingkatan biaya produksi sekaligus menjaga kemudahan berusaha. Pembenahan ini terutama diperlukan dalam deregulasi, pengurangan izin-izin, dan biaya-biaya yang diterapkan pemerintah. Dengan begitu, beban biaya produksi bisa sedikit ditahan dan pada akhirnya tidak mendorong inflasi.

Ketidakpastian yang terjadi di dunia maupun nasional juga menjadi perhatian Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. "Saat ini, yang pasti spektrumnya harus lebih pendek. Karena kita berbicara survival mode, tidak bisa lagi berbicara target-target ambisius yang notabene semuanya harus direvisi. Artinya pengusaha juga harus lebih memperhatikan perubahan-perubahan aturan yang sekarang terjadi dengan sedemikian cepat," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang bersama pengusaha dan masyarakat. Penataan ulang atas alokasi anggaran perlu dilakukan. Program-program prioritas beranggaran jumbo semestinya ditimbang ulang.

Karena itu, menurut Yunarto, pemerintah semestinya memangkas anggaran seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Yunarto mengakui, program-program prioritas itu niatnya, tetapi semestinya tidak dipaksakan untuk dilaksanakan secara massif dalam waktu sangat cepat.

"Ketika kita punya problem APBN, salah satu yang kemudian berpotensi menjadi bermasalah adalah pajak yang akan dikejar dengan lebih keras. Padahal kita tahu sebetulnya pengusaha malah dalam kondisi membutuhkan insentif, bukan kondisi yang sebaliknya," tambah Yunarto.

Untuk memastikan pemerintah memahami kondisi lapangan sesungguhnya, lanjut Yunarto, dialog yang lebih sering antara pemerintah atau Istana dengan pelaku usaha, penting dilakukan.