BI Janji Langsung "Cawe-cawe" Pasar

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia janji intervensi pasar secara agresif guna stabilisasi rupiah. Langkah ini ditempuh di tengah tekanan terhadap rupiah seiring berlanjutnya kejatuhan pasar saham dan tertekannya pasar valuta asing global dalam beberapa hari terakhir.

“Tekanan terhadap nilai tukar rupiah telah terjadi di pasar off-shore (NDF) di tengah libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 H,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, Senin (7/4/2025).

Sebelumnya, BI mengumumkan libur untuk seluruh kegiatan operasional, termasuk operasi moneter rupiah dan valuta asing (valas), 28 Maret-7 April 2025. Libur selama 11 hari itu seiring dengan hari libur nasional dan cuti bersama terkait Idul Fitri 2025. BI akan kembali beroperasi mulai hari ini, Selasa, 8 April 2025.

Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan pemerintah AS pada 2 April 2025 dan respons kebijakan retaliasi tarif oleh pemerintah China pada 4 April 2025, menurut Denny, telah menimbulkan gejolak pasar keuangan global. Akibatnya, arus modal keluar dan nilai tukar di banyak negara, khususnya negara berkembang, tertekan.

Oleh sebab itu, BI akan menempuh intervensi di pasar off-shore secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. BI juga akan mengintervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan pasar pada 8 April 2025 di pasar valas, baik spot maupun domestik NDF, serta pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder.

“Selain itu, BI juga akan melakukan optimalisasi instrumen likuiditas rupiah untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik. Serangkaian langkah-langkah BI ini ditujukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah serta menjaga kepercayaan pelaku pasar dan investor terhadap Indonesia,” ujar Denny.

Kantor Berita AFP mengabarkan, pasar saham Asia dan Eropa pada Senin (7/4/2025) anjlok seiring dengan balasan tarif dari China kepada Amerika Serikat (AS). Indeks Nikkei 225 Tokyo anjlok 7,83 persen, sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong anjlok 13,22 persen, terendah sejak krisis keuangan Asia pada 1997.

Bahkan, para analis menggambarkan, keruntuhan pasar saham global tersebut telah mengingatkan pada krisis yang pernah terjadi dalam satu abad terakhir. Setelah diumumkannya pandemi Covid-19 pada 12 Maret 2020, misalnya, harga saham Paris anjlok 12 persen, Madrid 14 persen, dan Milan 17 persen, sedangkan harga saham London anjlok 11 persen dan New York 10 persen atau terburuk sejak 1987.

Di sisi lain, Kantor Berita Reuters mengabarkan, para investor telah menjual dollar AS dan mengalihnya ke mata uang yang dianggap sebagai , seperti yen Jepang dan franc Swiss. Ini dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan penerapan tarif bea masuk tinggi terhadap mitra-mitra dagangnya mulai 9 April 2025.

"Tema besarnya adalah penjualan dollar AS terhadap yen Jepang, karena ini merupakan proksi resesi AS yang baik dan ini merupakan proksi imbal hasil AS yang baik dan imbal hasil AS anjlok," kata Brent Donnelly, President of Market Maker and Analytics Firm Spectra Markets.

Indeks dollar AS terhadap beberapa kurs utama dunia (DXY) berada dalam kisaran 102 pada perdagangan Senin (7/4/2025) atau turun 5,12 persen secara tahun kalender berjalan. Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) tenor 10 tahun bergerak di bawah level 4 persen atau cenderung turun dibanding titik tertingginya pada medio Januari 2025 yang mencapai 4,79 persen.

Pada saat yang sama, berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah dibuka di level Rp 16.897 per dollar AS pada perdagangan spot global. Rupiah pada perdagangan Senin (7/4/2025) cenderung bergerak dalam rentang Rp 16.777-17.223 per dollar AS.

Sementara itu, kurs rupiah dalam perdagangan terakhir Jakarta Interbank Spot Dollar AS pada 27 Maret 2025, sebelum memasuki tanggal merah, ditutup di level Rp 16.566 per dollar AS. Artinya, rupiah terpaut sekitar 300 poin dibandingkan pergerakan spot di pasar global.

Melihat kondisi pasar tersebut, Bank Indonesia (BI) menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) guna membahas situasi pasar global terkini, Senin (7/4/2025). RDG BI tersebut memutuskan menempuh intervensi di pasar off-shore atau Non Deliverable Forward (NDF) guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai, BI terlambat mengantisipasi situasi global yang terus bergejolak. Alih-alih membangun ketahanan ekonomi domestik, BI dan pemerintah justru mengambinghitamkan masalah eksternal.

“Langkah ini (intervensi) terkesan berulang, namun hasilnya kurang memuaskan. Hanya sebagai upaya damage control yang tidak efektif, bukan antisipasi matang. Padahal, sejak awal Maret 2025, sinyal kenaikan tarif AS-China sudah jelas,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Ketahanan ekonomi domestik tersebut, antara lain tecermin dari defisit transaksi berjalan dan utang luar negeri Indonesia. Defisit transaksi berjalan Indonesia pada 2025 diprediksi membengkak hingga 1,18-2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara, utang luar negeri Indonesia per Januari 2025 mencapai 427,5 miliar dollar AS. Ini meningkat 5,1 persen secara tahunan sekaligus tertinggi di Asia Tenggara.

Menurut Achmad, defisit transaksi berjalan itu terutama dipicu oleh ketergantungan impor yang kronis di sektor retail, manufaktur, dan energi. Posisi utang luar negeri yang dinilai tetap terkendali dan didominasi utang jangka panjang justru berisiko menjadi bom waktu mengingat dinamika beberapa waktu terakhir kian tidak kondusif.

“Intervensi agresif BI di pasar valas dan pembelian SBN hanyalah obat penghilang rasa sakit. Tanpa pembenahan fundamental domestik, rupiah akan terus terjebak dalam siklus krisis,” ujarnya.

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, berpendapat, intervensi di pasar off-shore merupakan langkah pertama kalinya yang dilakukan BI untuk stabilisasi nilai tukar. Ini menunjukkan peningkatan fleksibilitas BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar secara global, tak hanya di pasar domestik.

“Langkah ini (intervensi pasar) sangat krusial untuk menjaga agar expectations tetap anchored, karena jika tidak dikelola dengan baik, tekanan terhadap rupiah dapat memicu unanchored expectations yang berisiko mendorong imported inflation, kenaikan cost of fund, serta tekanan psikologis di pasar uang,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah memilih jalur diplomatik terhadap ketegangan dagang, yang mencerminkan upaya menjaga kredibilitas ekonomi tanpa konfrontasi.

Ke depan, penting bagi pemangku kepentingan memperkuat struktur devisa, memperdalam pasar keuangan, dan disiplin fiskal, agar Indonesia tetap berdaya tahanan di tengah dinamika eksternal yang semakin bergejolak.

Hosianna mengingatkan potensi tekanan terhadap pasar keuangan domestik, terutama pasar valas dan pasar saham, yang akan dibuka perdana pada 8 April 2025. Ini mengingat mayoritas bursa Asia masih terus melanjutkan koreksi. Pelemahan rupiah di pasar global juga berlanjut sejak pengumuman tarif Trump.

Pada perdagangan terakhir, tepatnya 27 Maret 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke level 6.510,62 atau menguat 0,59 persen dibandingkan hari sebelumnya. Kendati baru akan dibuka pada 8 April 2025, IHSG dalam mesin pencarian Google pada Senin (7/4) terkoreksi 11,46 persen hingga ke level 5.700.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menilai, dengan dinamika global terkini, besar kemungkinan IHSG dan rupiah pada pembukaan pasar 8 April 2025 akan tertekan. Namun, langkah intervensi yang telah ditempuh BI terhitung efektif.

”Walau sempat tinggi (rupiah), BI melakukan intervensi di pasar NDF, sehingga kita lihat rupiah sudah mulai sedikit menguat. Apakah ini terlambat? Saya rasa tidak, cukup on time, tetapi memang tekanannya sedang sangat besar, apalagi dari faktor Trump,” katanya.

Menurut Riefky, para pemangku kebijakan sebaiknya turut mengantisipasi berbagai faktor risiko ke depan, baik dari sisi perdagangan maupun hambatan investasi.

Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat menempuh diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS, sekaligus membuka peluang pasar baru dengan menggandeng mitra dagang lainnya, guna meminimalkan disrupsi kebijakan tarif AS.