Ajak Trump Negosiasi, RI Akan Impor Lebih Banyak Bahan Baku dari AS

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia akan mengerek volume impor sejumlah bahan baku dari Amerika Serikat sebagai alat negosiasi. Dengan langkah itu, Gedung Putih diharapkan mau mengurangi besaran tarif impor resiprokal 32 persen yang dikenakan terhadap Indonesia.

Selain meningkatkan impor bahan baku dari AS, kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN juga akan dikaji kembali untuk beberapa komoditas yang diimpor dari AS. Namun, langkah relaksasi tersebut masih dikaji lebih lanjut.

Hal tersebut terungkap seusai pemerintah melaksanakan pertemuan dengan asosiasi pengusaha terkait penerapan tarif perdagangan baru AS terhadap negara mitra, di Jakarta, Senin (7/4/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alasan utama AS menaikkan tarif impor terhadap Indonesia adalah karena defisit perdagangan AS terhadap Indonesia pada 2024 mencapai 18 miliar dollar AS.

Ia memastikan sejumlah komoditas AS yang volume impornya akan dikerek itu merupakan bahan baku industri yang turut mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Antara lain, komoditas gandum, kapas, serta minyak dan gas (migas).

”Tawaran untuk meningkatkan volume impor ini akan dimasukkan ke dalam proposal yang akan digodok Indonesia untuk AS sebagai bagian dari negosiasi,” ujar Airlangga seusai pertemuan.

Hingga kini, lanjut Airlangga, pemerintah masih akan mengkaji dan mengkalkulasi lebih lanjut terkait target penurunan tarif impor yang dikenakan AS atas barang dari Indonesia. Namun, yang pasti pemerintah menargetkan agar besaran tarif impor itu nantinya tidak akan merugikan Indonesia.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pelaku industri swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) telah memitigasi agar peningkatan volume impor bahan baku dari AS tersebut dapat diserap dan diolah dengan optimal di dalam negeri.

”Ini menjadi pekerjaan rumah untuk industri kita, tapi saya kira itu sudah dibahas oleh asosiasi. Kebijakan dari negosiasi juga diharapkan bisa membantu industri untuk memenuhi bahan bakunya dengan biaya lebih rendah,” ujar Riza.

Selain meningkatkan volume impor bahan baku dari AS, pemerintah juga akan mengkaji kebijakan TKDN untuk komoditas yang diekspor oleh AS. Namun, Riza mengatakan, relaksasi TKDN itu masih dikaji lebih lanjut sehingga dia belum bisa membeberkan secara detail langkah relaksasi yang dimaksud.

Riza memastikan, dalam waktu dekat Indonesia akan segera berkomunikasi dengan AS mengenai relaksasi TKDN itu, termasuk besaran angka relaksasi yang akan disepakati.

”Kami menyiapkan beberapa usulan. Apakah nanti diterima pihak pemerintah AS atau tidak itu nanti (dilihat) dari hasil pembahasan. Negosiasi juga akan membahas dasar penghitungannya,” kata dia.

Keputusan pemerintah RI untuk memilih jalur negosiasi dalam merespons kebijakan tarif Trump ini merupakan kesepakatan bersama para pemimpin negara Asia Tenggara.

Pekan depan, Airlangga bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono akan bertolak ke Washington DC untuk menyampaikan proposal negosiasi kepada Pemerintah AS.

Sejauh ini ini, Pemerintah AS mengklaim ada 50 negara lebih yang telah memulai negosiasi dengan AS sejak pengumuman tarif impor terbaru itu disampaikan pada 2 April 2025.

Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen yang akan berlaku per 9 April 2025. Tarif itu lebih kecil daripada Kamboja yang diganjar tarif baru sebesar 49 persen, disusul Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.

Tarif Indonesia lebih besar dari Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24 persen, Filipina sebesar 17 persen, serta Singapura yang mendapat tarif terkecil di kawasan sebesar 10 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, peningkatan impor kapas bisa menjadi salah satu upaya RI untuk menghadapi tarif baru AS. Menurut dia, masih ada ruang impor untuk meningkatkan rasio impor kapas AS untuk bahan baku industri tekstil dari 17 persen menjadi 50 persen.

”Sejauh ini, Indonesia mengimpor kapas dari negara lain macam Australia, Brasil, dan China. Jika impor kapas dari AS diperbesar, harapannya AS dapat menurunkan pula tarif ekspor RI ke negara tersebut,” kata Jemmy.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri masih sangat membutuhkan bahan baku kapas dalam jumlah besar.

Apalagi, produk-produk berkualitas dari Indonesia diminati oleh banyak negara, termasuk pasar AS.

Menurut Gita, ekspor ke AS masih tetap bisa dilakukan dengan tarif rendah jika Indonesia menggunakan minimal 20 persen bahan baku kapas dari AS. Hal itu bisa menjadi peluang dan alat negosiasi karena AS tidak bisa menyediakan benang dan kain.

Oleh karena itu, Indonesia harus lebih banyak menggunakan kapas AS yang dapat dikombinasikan dengan serat poliester dan rayon yang dipintal dan ditenun di dalam negeri.

Langkah tersebut akan memperbaiki kinerja TPT nasional secara menyeluruh dari hulu sampai hilir, sekaligus menekan laju impor barang jadi.

Pada Januari 2025, nilai impor kapas dari AS adalah 6,82 juta dollar AS dengan volume 3,46 juta kilogram. Sementara sepanjang 2024, nilai impor kapas dari AS mencapai 151 juta dollar AS dengan volume 70,3 juta kg. Angka tersebut turun dibandingkan impor kapas dari AS pada 2023, yaitu 195 juta dollar AS dengan volume 84,8 juta kg.

Adapun total impor kapas dari sejumlah negara sepanjang 2023 mencapai 1,5 miliar dollar AS dengan volume 467 juta kg. Angka tersebut menurun tipis pada 2024 dengan nilai impor 1,49 miliar dollar AS dengan volume 508 juta kg.

”Masih ada ruang untuk kita mengimpor kapas dari AS. Minimal kita bisa impor kapas 20 persen. Ini menjadi bagian penting terkait (negosiasi) tarif impor AS dengan menggunakan lebih banyak kapas dari AS,” kata Gita.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mengurangi defisit perdagangan AS dengan RI melalui peningkatan impor.

Ia memastikan, langkah menaikkan impor bahan baku dari AS itu sudah diantisipasi oleh pemerintah dan pelaku industri agar nanti tidak menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia.

”Jadi, teman-teman pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi. Ketika pelaku industri melakukan navigasi itu, mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah,” kata Febrio.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menilai jalur diplomasi dan negosiasi adalah keputusan tepat yang bisa ditempuh Indonesia dalam merespons kebijakan tarif impor AS.

Sebab, kebijakan tarif Trump tersebut dapat menimbulkan risiko yang cukup signifikan bagi Indonesia karena memukul industri padat karya.

Berdasarkan kajian NEXT Indonesia Center, daya serap AS untuk komoditas pakaian dan aksesorisnya yang bukan rajutan asal Indonesia mencapai 10,7 miliar dollar AS sepanjang 2020-2024.

Itu setara dengan 50,5 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia. Begitu pula dengan komoditas mebel, furnitur, dan perabotan. AS menyerap hingga 58,2 persen dari total ekspor Indonesi atau sekitar 7,5 miliar dollar AS.

”Jadi, kalau pengiriman ke AS terhambat gara-gara tarif, ekspor berbagai komoditas tersebut bisa terganggu, bahkan mungkin tumbang. Sebab, lebih dari separuh produk-produk tersebut diserap oleh pasar Amerika,” kata Christiantoko.