Banyak Persoalan, Diperlukan Pembenahan Program MBG

MALANG, KOMPAS — Video menggambarkan ada belatung dalam menu makan di SMKN Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang viral di media sosial, menambah daftar masalah yang muncul pada program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak awal 2025. Sejumlah kendala masih menghadang dan perlu pembenahan guna perbaikan program MBG ke depan.

Pada video tersebut, terlihat ada semacam hewan kecil berwarna putih tengah berjalan di piring seng yang dipakai untuk menaruh daging ayam. Jumlah hewan yang diduga belatung itu lebih dari satu ekor. Gambar itu terekam dibarengi gelak tawa siswa SMK yang melihatnya.

Guru bimbingan konseling dari sekolah yang bersangkutan pun kemudian memanggil empat siswa untuk dimintai klarifikasi soal video di menu MBG tersebut.

Tak hanya kali ini menu MBG bermasalah. Berdasarkan catatan Kompas kasus berupa makanan basi atau keracunan menimpa siswa beberapa kali terjadi. Di antaranya, 8 siswa SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, mengalami keracunan diduga seusai mengonsumsi menu MBG yang diduga basi dan mengandung belatung pada 18 Februari 2025.

Pada 5 Mei ratusan siswa PAUD-SMA di Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumsel, mengeluh kepala pusing, lemas, dan sakit perut, serta mual diduga seusai menyantap menu MBG. Jumlah siswa yang mengalami keluhan mencapai 173 anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Pada pertengahan Mei, sebanyak 223 siswa TK hingga SMA dari sembilan sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, juga mengalami keracunan seusai mengonsumsi paket MBG. Pemerintah daerah setempat pun langsung menetapkan hal itu sebagai Kejadian Luar Biasa.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang, Andhyka Muttaqin, Sabtu (19/7/2025), mengatakan, MBG yang digagas oleh pemerintah merupakan salah satu program ambisius dan memiliki tujuan mulia. Tujuannya jelas, yaitu memastikan anak-anak sekolah dan ibu hamil di Indonesia mendapatkan asupan gizi cukup agar tumbuh sehat, cerdas, dan terhindar dari tengkes (stunting).

Namun, dalam pelaksanaannya, hingga pertengahan 2025 ini, program tersebut dinilai masih menghadapi banyak kendala. Kendala itu mulai dari kesiapan teknis di lapangan, pengawasan mutu makanan, hingga anggaran dan tata kelola.

”Secara umum, pelaksanaan program MBG masih belum berjalan sesuai rencana. Dari target lebih dari 80 juta penerima manfaat, hingga kini baru sebagian kecil yang benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya melalui sambungan telepon saat dimintai komentar terkair pelaksanaan MBG.  

Dapur umum atau penyedia makanan yang menjadi ujung tombak program ini di banyak daerah, menurut Andhyka, ternyata belum sepenuhnya siap. Banyak dari mereka yang belum memiliki sarana memadai untuk memasak dalam skala besar dan sesuai standar kesehatan. Bahkan, ada laporan dari sejumlah daerah bahwa para penyedia makanan belum mendapatkan pembayaran dari pemerintah sehingga mereka kesulitan untuk melanjutkan operasional.

Masalah lain yang sangat mencolok dan menjadi sorotan publik adalah soal kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh kasus, seperti di Tuban, termasuk keracunan massal di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nunukan, Kalimantan Utara.

”Fakta-fakta ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat sasaran utama program ini adalah anak-anak sekolah dasar yang harusnya justru dilindungi kesehatannya,” ujarnya.

Kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan kontrol kualitas dalam pelaksanaan MBG masih sangat lemah. Padahal, makanan gratis tidak boleh menjadi makanan asal-asalan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan dalam program ini benar-benar aman, bersih, dan bergizi.

Kegiatan memasak dalam skala besar seperti ini harus mengikuti standar sanitasi yang ketat. Jika tidak, alih-alih meningkatkan kesehatan anak, program ini justru bisa menimbulkan risiko baru berupa keracunan atau penyakit akibat makanan.

Di sisi lain, program ini juga masih minim pelibatan masyarakat. Banyak orang tua, guru, dan bahkan siswa sendiri yang mengeluhkan kualitas makanan, tetapi tidak tahu harus menyampaikan ke mana.

”Belum ada mekanisme resmi untuk menyampaikan keluhan atau memberi masukan secara langsung. Padahal, pelibatan masyarakat sangat penting agar pemerintah bisa segera mengetahui masalah di lapangan dan melakukan perbaikan dengan cepat,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, MBG juga menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan dan prioritas. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini sangat besar, bisa mencapai lebih dari Rp 400 triliun selama lima tahun.

Di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas, pembiayaan sebesar ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah program ini akan mengorbankan anggaran sektor lain yang juga penting, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar? ”Kebijakan publik yang baik seharusnya tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan berkelanjutan,” katanya.

Ke depan, menurut Andhyka, jika pemerintah ingin program MBG ini tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata, maka harus ada pembenahan serius di berbagai aspek.

Pertama, pelaksanaan program harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah yang paling membutuhkan, seperti daerah dengan angka stunting tinggi. Jangan dipaksakan langsung nasional jika kesiapan teknisnya belum merata.

Kedua, standar makanan yang disajikan harus diperjelas dan diterapkan secara ketat. Tidak hanya soal gizi, tetapi juga kebersihan, rasa, dan tampilan. Pemerintah harus bekerja sama dengan ahli gizi, ahli kuliner, dan otoritas keamanan pangan untuk menyusun panduan yang jelas.

Ketiga, mekanisme pengawasan harus diperkuat. Pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat harus dilibatkan aktif dalam pengawasan. Harus ada saluran yang jelas untuk melaporkan masalah dan tindak lanjut yang cepat ketika ada laporan pelanggaran.

Terakhir, program ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada memberi makan, tetapi juga memberi edukasi. Anak-anak dan orangtua perlu diberi pemahaman tentang pentingnya gizi, pola makan sehat, dan kebersihan makanan. Dengan begitu, manfaat program ini bisa berkelanjutan, bukan hanya sesaat.

”Program MBG adalah langkah baik jika dikelola dengan benar. Tetapi, jika tidak hati-hati, program ini bisa kehilangan kepercayaan publik dan menjadi beban besar bagi negara. Pemerintah perlu mendengar suara dari lapangan, bersikap terbuka terhadap evaluasi, dan mau berbenah. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi masa depan anak-anak kita,” katanya.  

Hal senada dikatakan Sosiolog Universitas Muhammadiyah Malang Wahyudi Winarjo. Dihubungi secara terpisah, Wahyudi mengatakan dalam kasus-kasus seperti di Tuban, integritas penyelenggara, yakni seseorang yang mendapat kontrak untuk memenuhi makanan MBG, harusnya tinggi. Mereka tidak boleh hanya baik di awal program, tetapi mesti terus berkelanjutan.

Soal pengawasan juga harus terus dilakukan. ”Walaupun sudah ada (pengawasan), tetapi saya kira pengawasnya harus terus-menerus, melekat. Mereka (penyelenggara) sudah punya semacam perjanjian menunya seperti apa, porsinya bagaimana, variasi menu saya kira sudah ada dalam perjanjian (itu harus terus diawasi),” ujarnya.

Demikian halnya untuk daerah-daerah yang belum menerapkan mitra kerja sama MBG, harus ditetapkan secara profesional. Tidak ada kolusi dalam penetapan siapa yang berhak mendapatkan mitra pelaksanaan MBG. Dugaan sementara, yang menjadi mitra kerja sama saat ini adalah orang-orang yang memiliki jaringan kuat ke penyelenggara MBG.

Soal anggaran, Wahyudi menilai anggaran untuk MBG yang hanya Rp 10.000 per porsi sangat kurang. Karena harga kebutuhan pokok fluktuatif, seperti beras yang kini harganya naik. ”Kalau ada harga naik atau nilai rupiah turun atas harga mesti ditinjau ulang,” katanya.  

Terkait menu, Wahyudi mengatakan, pernah ada ide soal alternatif menu lain MBG. Sebab, masyarakat ada yang tidak cocok dengan menu tertentu. Makanan-makanan yang punya daya tahan lebih lama dinilai perlu agar tidak terjebak pada menu monoton yang itu-itu saja.

”Memang agak susah untuk memberikan makanan umum dan bisa diterima seluruhnya tanpa ada penolakan 1-2 orang. Pasti ada kasus tertentu yang tidak cocok. Saya kira perlu ada alternatif makanan lain yang tahan lama. Bahan pokoknya diambil dari masyarakat, petani, atau nelayan,” ujarnya.

Masyarakat juga ingin dilibatkan dalam penyediaan menu MBG. Pelibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai mitra penting untuk pemerataan ekonomi. Bukan orang-orang yang justru kaya. Dampak terhadap UMKM dinilai akan terasa jika penyelenggaraan MBG nantinya diserahkan ke Koperasi Merah Putih.  

”Satu lagi, saya pernah ke Thailand katanya MBG sudah lama dilaksanakan di Thailad. Indonesia bisa ’studi banding’ ke sana. Dia sudah punya pengalaman meski wilayah Thailand tidak seluas Indonesia,” katanya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kepala SMKN Tambakboyo Tuban Agus Siswanto dan Kepala Dinas Pendidikan Tuban Abdul Rakhmat belum bisa dihubungi, baik melalui sambungan telepon maupun melalui aplikasi percakapan Whatsapp.