MBG Bukan Solusi Tunggal Menghadapi Ancaman Bonus Demografi

Karena pertumbuhan penduduk Indonesia sebagian besar berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin, generasi masa depan Indonesia berisiko menjadi tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas. Akibatnya, bonus demografi terancam tidak memberikan dampak optimal.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat menyampaikan pidato sebelum penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penyediaan lahan untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) antara Kepala BGN dan bupati/wali kota se-Sumatera Selatan. Penandatanganan MoU dilakukan di Gedung DPR Sumsel, Palembang, Kamis (15/5/2025).

Dadan mengatakan, jumlah penduduk Indonesia melesat hingga 146 juta jiwa dalam lebih kurang 50 tahun terakhir. Sebagai gambaran, musisi Rhoma Irama menciptakan lagu berjudul ”135 Juta” pada tahun 1976 untuk menggambarkan jumlah penduduk Indonesia saat itu. Selang 48 tahun kemudian, penduduk Indonesia sudah melonjak menjadi 281,6 juta jiwa hingga tahun 2024.

Menurut Dadan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai enam kelahiran baru setiap menit atau bertambah 3 juta jiwa setiap tahun. Laju pertumbuhan itu belum akan berhenti, tetapi masih terus melesat dalam 20 tahun ke depan. Dengan begitu, saat menyambut Indonesia Emas pada 2045, jumlah penduduk Indonesia diprediksi sudah menembus sedikitnya 324 juta jiwa.  

Fenomena itu dianggap memiliki dua sisi. Di satu sisi, hal itu akan menjadi modal besar untuk Indonesia dalam menyambut bonus demografi. Namun, di sisi lain, hal itu berpotensi menjadi masalah baru saat generasi muda yang akan mengisi bonus demografi tidak memiliki daya saing berkualitas.

Ancaman dari potensi terburuk itu nyata. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dihimpun Dadan, pertumbuhan penduduk Indonesia didominasi oleh keluarga miskin dan rentan miskin dari total lima kelas anggota rumah tangga berbasis pendapatan.

Sebagai gambaran, untuk keluarga kelas atas atau mampu menghidupi banyak orang, anggota keluarga mereka ternyata hanya 2,84. Maksudnya, dari setiap 100 keluarga kelas atas, 84 keluarga hanya memiliki satu anak, bahkan 16 keluarga tidak memiliki anak.

Pada keluarga kelas menengah, anggota keluarga mereka hanya 3,21. Artinya, dari setiap 100 keluarga kelas menengah, 21 keluarga hanya memiliki dua anak dan sekitar 70 keluarga hanya memiliki satu anak. Dengan begitu, pertumbuhan penduduk Indonesia tidak berasal dari keluarga kelas atas ataupun kelas menengah.

Sebaliknya, untuk keluarga kelas miskin, anggota keluarga mereka mencapai 4,78. Artinya, dari setiap 100 keluarga miskin, 78 keluarga memiliki tiga anak dan 22 keluarga memiliki dua anak. Kalau digabung antara kelas miskin dan rentan miskin, anggota keluarga mereka mencapai 4,56. Artinya, dari setiap 100 keluarga miskin dan rentan miskin, 56 keluarga memiliki tiga anak dan 44 keluarga memiliki dua anak.

Oleh karena itu, kelak, mayoritas penduduk Indonesia akan lahir dari keluarga miskin dan rentan miskin. Hal itu menjadi titik masalah yang akan mengancam bonus demografi Indonesia. Pasalnya, rata-rata tingkat pendidikan keluarga miskin dan rentan miskin di Indonesia hanya sembilan tahun atau lulusan SMP.

Dengan pendidikan rendah, keluarga miskin dan rentan miskin akan kesulitan untuk mengakses pekerjaan yang layak dan memenuhi asupan gizi yang layak untuk anak-anak mereka. Statistik pun membuktikan, 60 persen dari keluarga miskin dan rentan miskin tidak pernah mendapatkan akses terhadap gizi seimbang.

Sehari-hari, asupan makanan mereka didominasi karbohidrat atau tidak ada variasi dari protein hewani, susu, sayuran, dan buah-buahan. ”Sekitar 60 persen dari mereka tidak pernah minum susu. Itu bukan berarti mereka tidak tahu manfaat susu, melainkan karena mereka tidak mampu untuk memenuhinya,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, jika tidak ada intervensi dari pemerintah, pertumbuhan penduduk yang didominasi oleh keluarga miskin dan rentan miskin akan membuat manfaat dari bonus demografi tidak optimal. Itu karena generasi masa depan yang tidak mendapatkan gizi seimbang akan menjelma menjadi tenaga kerja produktif yang tidak berdaya saing.

”Dalam 20 tahun ke depan, generasi masa depan Indonesia yang saat ini sedang dalam kandungan, masih balita, dan sekolah akan menjadi tenaga kerja produktif. Kalau tidak mendapatkan asupan gizi seimbang dari sekarang, generasi masa depan itu dikhawatirkan menjadi tenaga kerja produktif berkualitas rendah,” tuturnya.

Dalam 20 tahun ke depan, generasi masa depan Indonesia yang saat ini sedang dalam kandungan, masih balita, dan sekolah akan menjadi tenaga kerja produktif.

Di tengah tantangan tersebut, Dadan menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai solusi agar bonus demografi bisa dirasakan dengan optimal. Melalui MBG, pemerintah bisa mengintervensi semua lapisan masyarakat, terutama dari keluarga miskin dan rentan miskin, untuk mendapatkan asupan gizi seimbang.

”MBG adalah investasi besar untuk memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Dengan intervensi gizi seimbang dari MBG, pertumbuhan penduduk yang didominasi oleh keluarga miskin dan rentan miskin akan tetap berkontribusi optimal terhadap bonus demografi,” ujarnya.   

Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Muhammad Ichsan Hadjri mengatakan, bonus demografi mengacu pada periode saat jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif. Saat ini, Indonesia sejatinya sudah memasuki periode bonus demografi dan diproyeksi mencapai puncaknya pada 2030-2045.

Bonus demografi akan memberikan keuntungan apabila penduduk usia produktif dalam kondisi sehat, terdidik, dan kompeten serta tersedia lapangan kerja yang memadai dan inklusif. Sebaliknya, bonus demografi akan menjadi bencana demografi apabila penduduk usia produktif tidak memiliki daya saing sehingga berpotensi menimbulkan banyak penganggur.

Akan tetapi, di tengah laju pertumbuhan penduduk yang didominasi oleh keluarga miskin dan rentan miskin, MBG tidak bisa menjadi solusi tunggal dalam mengatasi ancaman tidak optimalnya manfaat bonus demografi. Pasalnya, MBG tidak menyentuh akar masalah kemiskinan. Selain itu, kemiskinan bukan hanya karena asupan gizi, melainkan juga akibat akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pendapatan yang layak.

Oleh karena itu, MBG seharusnya dilihat sebagai bagian dari solusi yang lebih komprehensif. Solusi elementer lain yang harus menyertai MBG mulai dari pendidikan berkualitas dan merata, kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, hingga reformasi ketenagakerjaan dan industri.

Secara spesifik, di sektor pendidikan, pemerintah harus meningkatkan kualitas guru, menyiapkan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kewirausahaan, serta akses terhadap pendidikan di daerah terpencil. Di sektor kesehatan, pemerintah harus memperkuat layanan kesehatan primer, puskesmas, dan edukasi gizi kepada calon ibu, khususnya di daerah terpencil.

Di sektor ekonomi, pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memberi kemudahan bantuan modal, serta menggalakkan pelatihan kewirausahaan ataupun keterampilan kerja, terlebih untuk keluarga miskin dan rentan miskin. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah perlu membuka banyak lapangan kerja baru, antara lain di bidang industri, untuk menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar dan memastikan peluang karier berkelanjutan.

”MBG adalah komponen penting dalam memperbaiki kualitas SDM, terutama dari sisi pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, MBG bukan solusi tunggal. Mengandalkan MBG saja tanpa membenahi mutu pendidikan, kesehatan ibu-anak, ekonomi keluarga, dan struktur ketenagakerjaan akan tetap membuat manfaat bonus demografi tidak optimal,” kata Ichsan.

Oleh karena itu, dia menyebut, pemerintah harus merancang kebijakan lintas sektor agar semua aspek penentu kualitas SDM bisa ditangani terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat bonus demografi bisa dirasakan secara optimal.

Gubernur Sumsel Herman Deru menyadari, menyambut bonus demografi tidak bisa hanya bergantung pada MBG. Yang tidak kalah penting dalam menghadapi bonus demografi adalah menyiapkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk menumbuhkan geliat perekonomian.

Apalagi, dalam lima tahun ke depan, Sumsel akan menghadapi tingginya angka penduduk usia produktif sebagai konsekuensi dari bonus demografi. Penduduk usia 15-64 tahun di Sumsel akan mencapai jumlah tertinggi, yakni 68,3 persen dari total jumlah penduduk pada 2030.  

Situasi itu membutuhkan antisipasi yang tepat. Tidak hanya memberikan MBG, ledakan jumlah penduduk usia produktif itu juga harus disiapkan secara matang dengan memberikan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi daerah dan tetap memperhatikan dinamika eksternal, termasuk perkembangan dunia digital ataupun kecerdasan buatan.

Ledakan penduduk usia produktif juga harus diwadahi dengan penyediaan lapangan kerja yang mencukupi. Sistem yang mendukung lahirnya lebih banyak wirausahawan baru pun harus diciptakan.

”Segala persiapan untuk menyongsong bonus demografi butuh komitmen pemerintah dan dukungan semua pihak terkait. Seiring dengan peran dan partisipasi aktif semua pihak yang sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing, kami percaya bonus demografi akan memberikan manfaat optimal untuk Sumsel maupun Indonesia,” ujar Herman.