Hamas akan Lanjutkan Pembebasan Tiga Sandera Israel

KAIRO, JUMAT - Hamas menyatakan akan melanjutkan pembebasan tiga sandera Israel lagi sesuai kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Setelah sempat terancam berhenti, gencatan senjata tahap pertama di Gaza berpeluang berlanjut.

Adapun keberlangsungan gencatan senjata di Jalur Gaza jangka panjang semakin meragukan, menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi seluruh warga Palestina dari Gaza. Pembicaraan untuk gencatan senjata tahap kedua mundur dari jadwal semula.

Pemimpin utama Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, mengunjungi Kairo, Mesir untuk berunding dengan pejabat keamanan Mesir, Kamis (13/2/2025) waktu setempat.

Menurut pernyataan Hamas, mediator Mesir dan Qatar akan terus berupaya menyingkirkan hambatan dan menutup celah agar gencatan senjata tahap pertama dapat terus berlangsung.

Kantor berita Associated Press, Jumat (14/2/2025) menyebutkan, Hamas tidak ingin kesepakatan itu runtuh. Namun, mereka juga menolak ancaman dan intimidasi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Trump yang mengatakan gencatan senjata harus dibatalkan jika para sandera tidak dibebaskan akhir pekan ini.

"Oleh karena itu, Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang ditandatangani, termasuk pertukaran tahanan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan," kata Hamas dalam pernyataan.

Hamas mengatakan, pembicaraan di Kairo berlangsung dengan pejabat Mesir. Hamas juga telah menghubungi perdana menteri Qatar.

Inti pembicaraan adalah tentang mendatangkan lebih banyak tempat penampungan, pasokan medis, bahan bakar, dan peralatan berat untuk membersihkan puing-puing di Gaza. Itu tuntutan utama Hamas dalam beberapa hari terakhir.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, juru bicara Hamas, Abdul Latif al-Qanou memberi konfirmasi kepada Associated Press melalui telepon bahwa tiga sandera akan dibebaskan pada Sabtu (16/2/2025) waktu setempat, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata.

Di hari yang sama, Netanyahu menggelar pertemuan dengan pejabat tinggi militer dan keamanan Israel di markas Komando Selatan Angkatan Darat di dekat perbatasan Gaza.

Pernyataan Hamas membuka jalan penyelesaian pertikaian yang mengancam kelangsungan kesepakatan gencatan senjata tahap pertama di Jalur Gaza.

Gencatan senjata selama 42 hari terancam mandek saat Hamas, Senin (10/2/2025), mengumumkan akan berhenti membebaskan sandera. Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Hamas menilai Israel tak memenuhi ketentuan. Sebaliknya, Israel juga menuduh Hamas melanggar perjanjian.

Salah satunya Israel menuduh Hamas menembakkan roket dari Gaza yang mendarat di daerah kantong tersebut pada Kamis pekan ini. Militer Israel mengatakan telah menghancurkan peluncur tersebut setelah tembakan.

Hamas menyangkal tuduhan itu. Seorang sumber di kepolisian yang dipimpin Hamas mengatakan, roket tersebut justru persenjataan Israel yang belum meledak. Roket menyala dan melesat ke udara saat dipindahkan dari daerah permukiman.

Ancaman Hamas untuk tak membebaskan sandera ditanggapi Israel dengan ancaman untuk kembali berperang. Setelah Hamas mengumumkan akan berhenti membebaskan sandera, Netanyahu memerintahkan pengerahan pasukan cadangan. Ia mengancam akan melanjutkan operasi tempur di Gaza.

Setelah pertemuan dengan Hamas di Kairo, TV Qahera milik Pemerintah Mesir, yang dekat dengan dinas keamanan negara itu, melaporkan, Mesir dan Qatar telah berhasil menyelesaikan perselisihan tersebut.

Media Mesir menayangkan rekaman yang memperlihatkan truk-truk yang membawa perumahan sementara dan buldoser di pelintasan Rafah sisi Mesir yang berbatasan dengan Gaza. Mereka melaporkan, truk-truk sedang menuju ke daerah inspeksi Israel sebelum menyeberang ke Gaza.

Sumber keamanan Mesir mengungkapkan, diperkirakan peralatan konstruksi berat akan masuk pada Kamis. Jika lancar, maka Hamas akan membebaskan sandera pada Sabtu.

Di Gaza bagian tengah, seorang warga menyuarakan harapan agar kesepakatan gencatan senjata bertahan lama. “Sebagai warga sipil, kami berharap perang berakhir dan kesepakatan itu dilaksanakan sepenuhnya," kata Saed Abu Attia, yang mengungsi dari rumahnya di Gaza utara.

"Kami membayar harga yang mahal karena perang ini dan kami berharap perang berakhir secepat mungkin,” ujarnya.

Juru bicara Pemerintah Israel, David Mencer mengatakan, tiga sandera harus dibebaskan hidup-hidup oleh Hamas pada Sabtu agar gencatan senjata dapat dilanjutkan.

Kepala kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza, Salama Marouf, mengatakan, baru 73.000 dari 200.000 tenda yang dibutuhkan telah tiba di Gaza. Sejauh ini belum ada hunian sementara yang diizinkan.

Adapun Badan Militer Israel, COGAT, yang mengawasi pengiriman bantuan ke Gaza, mengatakan, sejauh ini 400.000 tenda telah diizinkan masuk. Adapun rumah mobil belum dikirim dari negara-negara yang sudah berkomitmen mengirim pasokan.

Sebagai warga sipil, kami berharap perang berakhir dan kesepakatan itu dilaksanakan sepenuhnya.

Pejabat bantuan internasional memberi konfirmasi bantuan telah datang, tetapi masih banyak yang dibutuhkan. "Kami telah melihat peningkatan dalam beberapa hal. Tetapi tentu saja, tanggapan yang diberikan masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan banyak orang yang menghadapi begitu banyak kerusakan dan kehilangan," kata Shaina Low, pejabat dari Dewan Pengungsi Norwegia yang berkantor pusat di ibu kota Jordania, Amman.

Ia mengatakan, bahan-bahan untuk tempat tinggal tetap akan dikirim, meskipun Israel membatasi bahan-bahan yang disebut memiliki fungsi ganda, yaitu barang-barang yang juga dapat digunakan untuk keperluan militer.

Pernyataan Trump untuk merelokasi seluruh warga Palestina dari Gaza menambah keraguan bahwa gencatan senjata dapat berlangsung dalam jangka panjang. Ia mengatakan ingin membangun Gaza menjadi kompleks komersial mewah tepi laut di bawah kendali AS.

Tahap pertama ditetapkan akan berakhir pada awal Maret 2025. Sejauh ini belum ada negosiasi substantif mengenai tahap kedua itu.

Negosiasi untuk gencatan senjata tahap kedua seharusnya sudah berlangsung di Doha, Qatar. Akan tetapi, tim negosiasi Israel kembali ke Israel pada Senin (11/2/2025), hanya dua hari setelah tiba di Doha.

Menurut rancangan awal, di tahap kedua, Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang tersisa, dan Israel mengakhiri perang serta menarik seluruh pasukan dari Gaza.

Palestina dan negara-negara Arab menolak keras rencana Trump. Kelompok hak asasi manusia menilai hal itu dapat dianggap sebagai kejahatan perang menurut hukum internasional.

Usulan Trump menuai kritik baru, baik dari sekutu maupun musuh AS. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, pernyataan Trump soal konflik di Gaza telah menimbulkan ancaman bagi perdamaian global.

"Sejujurnya, saya tidak menganggap perilaku Trump dan pernyataan serta ancamannya saat ini kepada banyak negara di dunia itu benar. Dan, saya tidak melihat ini sebagai perkembangan yang positif," kata Erdogan pada wartawan di Jakarta.

Pemimpin Houthi di Yaman, Abdul-Malik Al-Houthi mengancam akan melancarkan intervensi militer jika rencana itu dilanjutkan. "Kami tidak akan pernah bersikap pasif dalam menghadapi rencana agresif seperti itu terhadap rakyat Palestina," kata Al-Houthi dalam pidato yang disiarkan televisi

Berdasarkan kesepakatan, selama gencatan senjata tahap pertama , Hamas telah membebaskan 16 sandera Israel dari 33 sandera yang disepakati. Mereka terdiri dari anak-anak, warga lanjut usia, dan perempuan prajurit.

Adapun Israel telah membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel. Hamas juga membebaskan lima sandera warga Thailand di luar kesepakatan.

Ancaman dihentikannya gencatan senjata tahap pertama memicu unjuk rasa ribuan orang di Israel pada pekan ini. Mereka menyerukan kepada Pemerintah Israel untuk tetap berpegang pada kesepakatan dan membawa pulang para sandera yang tersisa.

Perang di Gaza meletus setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan sedikitnya 1.200 orang dan lebih dari 250 orang disandera di Gaza.

Gencatan senjata sempat berlangsung sepekan pada November 2023. Saat itu Hamas membebaskan 105 sandera sipil, terdiri dari 81 orang dari Israel, 23 warga Thailand, dan satu warga Filipina.

Israel membalas serangan Hamas di Gaza dan menghancurkan enklave tersebut, menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina.

Selama gencatan senjata yang berlaku sejak 19 Januari 2025, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh mengatakan, tembakan Israel telah menewaskan sedikitnya 92 warga Palestina dan melukai lebih dari 800 lainnya.

Militer Israel mengatakan, penembakan hanya dilakukan pada orang-orang yang mendekati pasukannya atau memasuki wilayah tertentu yang melanggar gencatan senjata. (AP/Reuters)