Gencatan Senjata atau Pengusiran Warga Gaza?

Perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza tahap kedua telah dimulai, Selasa (4/2/2025). Alih-alih mendorong Israel agar berunding dengan Hamas soal pelaksanaan gencatan senjata tahap kedua, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan gagasan lain yang mengejutkan.

Ia melontarkan proposal berisi keinginan AS menguasai Jalur Gaza setelah warga Palestina di enklave itu dipindahkan ke Mesir dan Jordania serta negara lain. Setelah menguasai Gaza, demikian rencana Trump, AS akan membangun wilayah itu dan menyulapnya menjadi ”Riviera-nya Timur Tengah”.

Setelah menyatakan tidak tertutup kemungkinan mengerahkan tentara AS ke Gaza, Trump pada Kamis (6/2/2025) mengatakan, tidak diperlukan operasi militer AS di Gaza karena AS akan menerima wilayah itu dari Israel selepas perang berakhir.

”Jalur Gaza akan diserahkan kepada AS oleh Israel setelah pertempuran berakhir,” kata Trump di Truth Social, Kamis (6/2/2025). ”Warga Palestina akan dipindahkan ke komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah dengan rumah baru dan modern di wilayah tersebut,” katanya.

Hal itu disampaikan Trump setelah sehari sebelumnya mendapat kecaman dunia gara-gara mengusulkan pembangunan Jalur Gaza sebagai kawasan elite perumahan mewah di tepi pantai. Gagasan ini disampaikan dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (4/2/2025).

Merespons proposal Trump, Israel menyatakan siap membantu warga Palestina yang mau meninggalkan Tanah Air mereka, Gaza. Netanyahu menyebut gagasan Trump itu cemerlang. Adapun Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyiapkan para serdadu Israel untuk mendukung kebutuhan warga Palestina yang mau meninggalkan kehidupan mereka di Gaza.

”Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump. Penduduk Gaza harus diizinkan bebas untuk pergi dan bermigrasi seperti norma umum di dunia,” kata Katz melalui media sosial X.

Ia menambahkan, Israel menyiapkan rencana bagi penduduk Gaza untuk keluar lewat jalan darat dan rencana darurat lewat laut dan udara. Proposal Trump, yang langsung disambut gembira Israel, memicu kemarahan di Timur Tengah.

Padahal, Selasa (4/2/2025), Juru Bicara Hamas Abdel Latif al-Qanoua mengatakan, pihaknya sudah memulai perundingan gencatan senjata tahap kedua di Doha, Qatar. Sedianya, perundingan itu akan membahas pelaksanaan pembebasan sisa sandera Israel di Gaza untuk ditukar dengan pembebasan para tahanan pejuang Palestina dari penjara-penjara Israel serta penarikan mundur tentara Israel dari Jalur Gaza.

Negara berpengaruh di kawasan, Arab Saudi, menolak mentah-mentah usulan tersebut. Pada Rabu (5/2/2025), Raja Jordania Abdullah II, yang akan bertemu Trump pekan depan, sudah menolak rencana aneksasi dan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza. Mesir juga segera merespons dan menyatakan tidak akan terlibat dalam upaya memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza.

Warga Palestina juga tak mau beranjak sejengkal pun dari tanah mereka di Gaza. ”Kami tidak akan menjual tanah kami kepada Anda, Wahai Pengusaha Properti. Kami lapar, kehilangan rumah, dan putus asa, tetapi tidak akan mengkhianati tanah kami,” kata Abde Ghani, ayah empat anak kini yang tinggal di puing-puing rumahnya di kota Gaza.

Gagasan kontroversial Trump membuat nasib perundingan gencatan senjata tahap kedua makin tidak menentu. Pernyataan Trump semakin mengobarkan semangat kelompok sayap kanan di Israel untuk kembali memantik api peperangan di Gaza.

Dalam survei di Israel bertajuk ”Pasukan Cadangan sampai Menang” yang mengambil pendapat 700 warga Yahudi Israel pada Januari 2024, sebanyak 92 persen responden mendukung perang habis-habisan terhadap Hamas. Sebanyak 87 persen mendukung perang melawan Hamas dan penguasaan Jalur Gaza. Hanya 7 persen responden menolak gagasan tersebut.

Mayoritas partai politik Israel juga menolak kembalinya Otoritas Palestina berkuasa di Jalur Gaza. Penolakan itu terutama dari Partai Likud, Persatuan Nasional, dan Yesh Atid.

Selain itu, 71 persen mendukung emigrasi massal warga Gaza keluar dari Jalur Gaza. Hanya 17 persen yang menolak gagasan tersebut.

Times of Israel pada Minggu (2/2/2025) memberitakan berbagai media mengindikasikan bahwa PM Netanyahu masih terbuka pada opsi melanjutkan perang pada awal Maret 2025 setelah gencatan senjata tahap satu berakhir. Ini sesuai dengan tuntutan kelompok sayap kanan di pemerintahan Netanyahu yang mendesak dilancarkan serangan militer daripada melanjutkan gencatan senjata tahap kedua.

Sehari sebelumnya di Stasiun TV Channel 13, Netanyahu mengadakan pertemuan membahas kemungkinan melanjutkan operasi militer. Ia juga menanyakan militer Israel tentang rencana operasi mereka.

Pada petang harinya, Stasiun TV Channel 12 melaporkan PM Netanyahu membatalkan pertemuan dengan para juru runding Israel. Netanyahu disebut mempertimbangkan menunjuk Menteri Urusan Strategis Ron Dermer memimpin tim negosiasi pembebasan sandera dengan Hamas. Dia akan menggantikan peran Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Israel (Mossad) David Barnea.

Meski demikian, Barnea akan tetap dipertahankan di dalam tim perunding bersama Direktur Badan Intelijen Dalam Negeri (Shin Bet) Ronen Bar, juru runding sandera Nitzan Alon tetap dipertahankan dalam tim perunding Israel.

Para pejabat Israel, seperti dilaporkan Times of Israel, Netanyahu berusaha menjaga seluruh opsi dalam perundingan tetap terbuka. Seorang pejabat Israel mengatakan, perundingan utama sekarang berlangsung antara tim Israel dan tim perunding AS.

Untuk itu, Netanyahu memilih Ron Dermer yang memiliki perspektif diplomasi dibandingkan Barnea, Direktur Mossad, yang memiliki sudut pandang keamanan.

Lieberman menuding Netanyahu lebih mengutamakan kepentingan mempertahankan kekuasaanya berlanjut dibandingkan kepentingan nasional Israel.

Kantor PM Israel membantah berita Channel 12 dan media lain sebagai tidak benar dan keputusan untuk berunding dengan Hamas akan dilakukan setelah Netanyahu kembali dari AS.

Dalam laman berita Lebanon, Al Manar, pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, mengatakan, tujuan utama kunjungan Netanyahu ke AS adalah menggagalkan gencatan senjata tahap kedua. Lieberman menuding Netanyahu lebih mengutamakan kepentingan mempertahankan kekuasaannya berlanjut dibandingkan kepentingan nasional Israel.

Al Manar juga memberitakan kesiapan Hamas untuk melanjutkan perundingan dan mencapai kesepakatan gencatan senjata tahap kedua. Seorang pejabat Hamas mengatakan, perundingan dimulai Senin (3/2/2025) di kota Doha, Qatar. Hamas berkomitmen untuk menjalankan seluruh kesepakatan mengakhiri perang.

Tahap perundingan kali ini akan berfokus pada gencatan senjata permanen, mencegah perang, dan memastikan penarikan mundur militer Israel, termasuk dari Koridor Philadelphia yang membatasi Raffah dengan Mesir.

Perundingan juga akan membahas pembebasan para tawanan Palestina. Hamas menegaskan, jejaring mereka seperti Brigade Al-Qassam dan para pejuang lainnya serta pejabat militer Israel dan para prajurit Israel yang disandera Hamas.

Gencatan senjata tahap kedua juga menjamin kelanjutan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat, dan berbagai kebutuhan, 200.000 tenda, 60.000 karavan, dan bahan bangunan untuk memperbaiki rumah sakit dan fasilitas air, pabrik roti, dan bahan bakar, serta alat berat untuk membersihkan puing bangunan yang hancur.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio kepada wartawan, Kamis (6/2/2025), kembali mengatakan, warga Palestina harus tinggal di tempat lain ketika Jalur Gaza dibangun kembali. Dia tidak menjelaskan apakah warga Palestina boleh kembali sesudah Jalur Gaza dibangun ulang.

Rubio direncanakan melawat ke Timur Tengah pada medio Februari 2025 dengan agenda kunjungan ke Israel, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Pejabat Hamas, Basem Naim, menuding Menhan Israel, Israel Katz, yang mengaku menyiapkan pemindahan warga Palestina dari Gaza, berusaha menutupi kegagalan perang di Gaza. Wacana pemindahan warga Palestina adalah salah satu jalan pintas menyelamatkan muka Israel atas kegagalan mereka mencapai target yang mereka buat dalam perang di Gaza.

Pemindahan warga Palestina memenuhi kriteria genosida yang ditetapkan PBB tahun 1994. Rakyat Palestina yang tinggal di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel pun sejatinya adalah pengungsi yang diusir Israel pada Mei 1948 dalam peristiwa Al Nakba (Bencana). Militer Yahudi mengusir 90 persen penduduk Palestina untuk membentuk negara Israel saat ini.

Bayang-bayang kelam terulangnya peristiwa Nakba kembali Jalur Gaza saat perundingan gencatan senjata Hamas-Israel tahap kedua berada dalam ketidakpastian. (REUTERS)